Kompas.com - 09/12/2014, 12:29 WIB
Sejumlah aktivis KontraS yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) melakukan aksi Kamisan ke-298 di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2013). Aksi tersebut untuk kembali memberikan masukan dan desakan kepada Bapak Presiden atas lambannya penanganan peristiwa Pelanggaran HAM oleh pemerintah yang mengakibatkan keadilan dan kepastian hukum bagi korban menjadi terus terabaikan. Kamisan ini juga memperingati 15 tahun berdirinya Komisi untuk Orang Hilang & Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pada 20 Maret, kemarin. KOMPAS IMAGES/ANDREAN KRISTIANTO Sejumlah aktivis KontraS yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) melakukan aksi Kamisan ke-298 di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2013). Aksi tersebut untuk kembali memberikan masukan dan desakan kepada Bapak Presiden atas lambannya penanganan peristiwa Pelanggaran HAM oleh pemerintah yang mengakibatkan keadilan dan kepastian hukum bagi korban menjadi terus terabaikan. Kamisan ini juga memperingati 15 tahun berdirinya Komisi untuk Orang Hilang & Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pada 20 Maret, kemarin.
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden Joko Widodo menegaskan, pemerintahan yang dipimpinnya berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran berat hak asasi manusia.

"Pemerintah berkomitmen menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu secara berkeadilan," kata Presiden dalam acara peringatan Hari HAM di Gedung Senisono, Istana Kepresidenan Yogyakarta, Selasa (9/12/2014), seperti dikutip Antara.

Presiden menegaskan, pihaknya harus memegang teguh dalam rel konstitusi atau UUD 1945 yang sudah jelas memberikan penghargaan terhadap HAM sebagai pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk kasus penuntasan pelanggaran berat HAM, Jokowi menyebutkan, ada dua jalan yang bisa ditempuh. Pertama, melalui pembentukan komisi kebenaran. Kedua, rekonsiliasi secara menyeluruh atau melalui pengadilan HAM ad hoc.

Ia juga mengingatkan bahwa pelaksanaan HAM juga tidak sekadar soal penegakan hukum, tetapi juga soal cara mewujudkan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk hak mendapatkan pelayanan kesehatan serta kebebasan beragama dan beribadah.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yosanna Laoly mengingatkan, kegiatan peringatan HAM dirayakan setiap tanggal 10 Desember, yang merupakan tonggak kelahiran Deklarasi HAM PBB 1948.

Menurut dia, peringatan Hari HAM Sedunia yang dipimpin presiden menunjukkan perubahan secara ideologis dan secara historis bersumber pada proklamasi serta pembukaan dan batang tubuh UUD 1945.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia mengingatkan, di dalam Nawa Cita terdapat butir yang menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi-JK menghormati HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Menkumham mengungkapkan, sejumlah rekomendasi Pansus DPR RI terkait kasus pelanggaran HAM masa lalu sering kali terganjal pada proses legislasi di DPR RI.

Yosanna juga mengemukakan tentang proses uji materi terkait UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nomor 27 Tahun 2004 yang dinilai sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR menjadi layu sebelum berkembang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Sumber Antara
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 248.113 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,60 Persen

UPDATE: 248.113 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,60 Persen

Nasional
Ini Alasan Mengapa Kini Naik Pesawat Wajib Tes PCR

Ini Alasan Mengapa Kini Naik Pesawat Wajib Tes PCR

Nasional
Usai Jalani Pemeriksaan di KPK, Bupati Nonaktif Kuansing Andi Putra Resmi Ditahan

Usai Jalani Pemeriksaan di KPK, Bupati Nonaktif Kuansing Andi Putra Resmi Ditahan

Nasional
UPDATE 20 Oktober: Sudah Ada 109.796.866 Warga Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

UPDATE 20 Oktober: Sudah Ada 109.796.866 Warga Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE: Sebaran 914 Kasus Baru Covid-19, Jabar Tertinggi dengan 122

UPDATE: Sebaran 914 Kasus Baru Covid-19, Jabar Tertinggi dengan 122

Nasional
Percepat Pemulihan, Indonesia Tingkatkan Diplomasi Ekonomi dengan UEA dan Qatar

Percepat Pemulihan, Indonesia Tingkatkan Diplomasi Ekonomi dengan UEA dan Qatar

Nasional
UPDATE: 64.622.692 Orang Dapatkan Dosis Kedua Vaksin Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 64.622.692 Orang Dapatkan Dosis Kedua Vaksin Covid-19 di Indonesia

Nasional
Sebaran 16.376 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah dengan 2.161

Sebaran 16.376 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah dengan 2.161

Nasional
UPDATE 20 Oktober: Ada 6.706 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 20 Oktober: Ada 6.706 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Akan Ditahan Usai Jadi Tersangka, Bupati Kuansing Andi Putra Tiba di Gedung KPK

Akan Ditahan Usai Jadi Tersangka, Bupati Kuansing Andi Putra Tiba di Gedung KPK

Nasional
Menanti Proses Pemeriksaan Polisi terhadap Rachel Vennya...

Menanti Proses Pemeriksaan Polisi terhadap Rachel Vennya...

Nasional
Menteri PPPA Nilai Dugaan Asusila Kapolsek Parigi Moutong Rendahkan Martabat Perempuan

Menteri PPPA Nilai Dugaan Asusila Kapolsek Parigi Moutong Rendahkan Martabat Perempuan

Nasional
UPDATE 20 Oktober: Ada 16.376 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 Oktober: Ada 16.376 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Rayakan HUT ke-21, Indika Energy Perkuat Komitmen Netral Karbon

Rayakan HUT ke-21, Indika Energy Perkuat Komitmen Netral Karbon

Nasional
UPDATE: Bertambah 1.207, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.077.748

UPDATE: Bertambah 1.207, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.077.748

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.