Kartelisasi Suara Rakyat

Kompas.com - 09/12/2014, 06:18 WIB
Ilustrasi DPR TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Ilustrasi DPR
EditorInggried Dwi Wedhaswary

Oleh: W Riawan Tjandra

KOMPAS.com - ADALAH sebuah contoh demokrasi yang sungguh tak elok ketika sejumlah anggota DPR yang terhormat secara kasatmata menampilkan dramaturgi perebutan kuasa dengan melakukan penjarahan kekuasaan pimpinan dan kartelisasi suara rakyat justru di rumah rakyat. Koalisi telah mengikis representasi dan mekanisme pilihan para pimpinan sejak dari posisi pucuk pimpinan DPR hingga posisi ketua komisi. Ini semua dengan telanjang mempertontonkan permainan persekongkolan daripada permusyawaratan.

Undang-Undang MD3 yang dipaksakan hadir menjelang pergantian anggota DPR yang dilanjutkan dengan pembuatan tata tertib DPR yang sarat dengan libido nafsu berkuasa telah mengawali proses kartelisasi suara rakyat di Senayan.

Amputasi hak-hak politik sejumlah anggota DPR telah melumpuhkan nalar sehat yang menyebabkan kursi pucuk pimpinan di rumah rakyat tersebut justru direbut dengan cara-cara unfairness.

Tak puas dengan hal itu, kursi-kursi ketua komisi yang nantinya akan menjadi mitra strategis kementerian sektoral untuk membahas dan mengeksekusi program/kegiatan yang digunakan melayani kepentingan rakyat sebagai pemberi mandat kekuasaaan kepada legislatif dan eksekutif tak luput untuk dikartelisasi. Di titik inilah, para wakil rakyat telah menggadaikan suara rakyat di arena politik transaksional dan persekongkolan.

Sejumlah wakil rakyat yang mengartelisasi suara rakyat tersebut tak paham mengenai ungkapan filsuf Emanuel Levinas yang menolak untuk membangun dunia dengan sekadar bertitik tolak dari ”ego”.

Jika hal itu dilakukan, ”yang lain” akan diobyekkan oleh ”sang ego”. Dengan bertindak dibimbing oleh hasrat-kuasa, sang wakil rakyat telah bertindak melampaui kuasa yang diterimanya dari rakyat sebagai pemilik kedaulatan sejati.
Hasrat berkuasa

Para wakil rakyat telah membuat distansi dengan yang diwakili ketika suara dari sang pemilik telah direduksi sekadar menjadi hasrat berkuasa. Maka, tak salah jika sang pemilik suara berkehendak untuk mencabut kuasa yang telanjur diberikan di kala pemilu legislatif digelar dengan sederet janji manis politik.

Hal ini karena kewajiban representasi yang harus dilaksanakan oleh sang wakil sebagaimana diamanatkan dalam UU MD3 hanya menjelma menjadi naluri barbar untuk mengartelisasi kursi sebagai pelampiasan ambisi.

Delegitimasi pimpinan Senayan dan kini memunculkan pimpinan bayangan, yang dalam pandangan pemikiran psikoanalisa Lacan dalam bukunya The Mirror of Stage, perlu dimaknai sebagai manifestasi subyek-subyek yang teralienasi dan suara rakyat yang dikartelisasi.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dampak Pandemi Covid-19, Masyarakat Kembali Hidupkan Jamu Tradisional

Dampak Pandemi Covid-19, Masyarakat Kembali Hidupkan Jamu Tradisional

Nasional
Kemendagri Tegur 67 Kepala Daerah yang Belum Jalankan Rekomendasi Sanksi Netralitas ASN

Kemendagri Tegur 67 Kepala Daerah yang Belum Jalankan Rekomendasi Sanksi Netralitas ASN

Nasional
Jokowi Dukung Seniman dan Budayawan Tetap Berkreasi Saat Pandemi

Jokowi Dukung Seniman dan Budayawan Tetap Berkreasi Saat Pandemi

Nasional
La Nina, Sejumlah Daerah Berpotensi Banjir pada November 2020 hingga Januari 2021

La Nina, Sejumlah Daerah Berpotensi Banjir pada November 2020 hingga Januari 2021

Nasional
KPK Kembangkan Kasus Suap Pengesahan RAPBD Jambi

KPK Kembangkan Kasus Suap Pengesahan RAPBD Jambi

Nasional
Megawati: 270 Calon Kepala Daerah Bukan Saya yang Pilih, Semua Berembuk

Megawati: 270 Calon Kepala Daerah Bukan Saya yang Pilih, Semua Berembuk

Nasional
Megawati: Ngapain Demo kalau Merusak, Mending Bisa kalau Disuruh Ganti

Megawati: Ngapain Demo kalau Merusak, Mending Bisa kalau Disuruh Ganti

Nasional
Penyuap Nurhadi Ditangkap, MAKI Kini Tagih KPK Tangkap Harun Masiku

Penyuap Nurhadi Ditangkap, MAKI Kini Tagih KPK Tangkap Harun Masiku

Nasional
Ingatkan Kader Milenial Tak Cuma Mejeng, Megawati: Cari Makan Bisa di Tempat Lain

Ingatkan Kader Milenial Tak Cuma Mejeng, Megawati: Cari Makan Bisa di Tempat Lain

Nasional
Ingatkan Kader Mulai Program Tanaman Pendamping Beras, Mega: Ini karena Saya Cinta Rakyat

Ingatkan Kader Mulai Program Tanaman Pendamping Beras, Mega: Ini karena Saya Cinta Rakyat

Nasional
Mahfud Minta Masyarakat Tak Anarkistis Tanggapi Pernyataan Presiden Perancis

Mahfud Minta Masyarakat Tak Anarkistis Tanggapi Pernyataan Presiden Perancis

Nasional
Tegaskan Pernyataan, Megawati Kini Bertanya Berapa Banyak Anak Muda Tolong Rakyat

Tegaskan Pernyataan, Megawati Kini Bertanya Berapa Banyak Anak Muda Tolong Rakyat

Nasional
Kurang dari Sebulan, Jumlah Pasien RSD Wisma Atlet Turun Lebih dari 50 Persen

Kurang dari Sebulan, Jumlah Pasien RSD Wisma Atlet Turun Lebih dari 50 Persen

Nasional
UPDATE: 3.143 Kasus Baru Covid-19 di 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 750

UPDATE: 3.143 Kasus Baru Covid-19 di 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 750

Nasional
 Wiku Adisasmito: Penanganan Covid-19 di Indonesia Lebih Baik dari Rata-rata Dunia

Wiku Adisasmito: Penanganan Covid-19 di Indonesia Lebih Baik dari Rata-rata Dunia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X