Kompas.com - 08/12/2014, 18:30 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edy Purdjianto, diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (26/10/2014). TRIBUN NEWS / DANY PERMANA TRIBUN NEWS / DANY PERMANAMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edy Purdjianto, diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (26/10/2014). TRIBUN NEWS / DANY PERMANA
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno terkait penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) mendapatkan kritik dari para aktivis HAM. Mereka menilai, pernyataan Menko Polhukam menyepelekan kasus pelanggaran HAM masa lalu. (Baca: Menyelesaikan Kasus HAM, Menko Polhukam Sebut Jangan seperti Tari Poco-poco)

Menanggapi kritik itu, Tedjo mengatakan, hanya dilontarkan sekelompok orang.

"Itu sebagian kelompok saja. Tadi saya bicara sama Komnas HAM, Ketua Komnas HAM mengatakan akan membuat tim," ujar Tedjo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/12/2014).

Menurut Tedjo, pernyataannya soal penanganan kasus HAM hanya mencoba mengajak masyarakat berpikir ke depan. Ia menyatakan tak bermaksud mengesampingkan penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran HAM. (Baca: "Menko Polhukam Harus Minta Maaf kepada Korban dan Keluarga Korban Pelanggaran HAM")

"Hukum tetap jalan. Kami buat tim ada kejaksaan, kumham, dan Komnas HAM," ungkap Tedjo.

Didesak minta maaf

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdjiatno didesak untuk meminta maaf kepada keluarga dan korban pelanggaran hak asasi manusia. Dalam salah satu pernyataannya di media, Tedjo dinilai telah menyepelekan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kami minta Menteri Tedjo mencabut pernyataannya dan meminta maaf. Indonesia punya aturan hukum dan kewajiban, tetapi Menko Polhukam justru mengakomodasi tindakan pelaku pelanggaran HAM masa lalu," ujar Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Feri Kusuma, saat menggelar konferensi pers di kantor KontraS, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2014).

Dalam konferensi pers, sejumlah anggota keluarga dan korban pelanggaran HAM menyatakan kecaman terhadap pernyataan Tedjo yang dinilai berusaha mengabaikan penyelesaian kasus-kasus HAM masa lalu. Adapun korban dan keluarga korban pelanggaran HAM itu berasal dari pelanggaran HAM yang berasal dari bermacam kasus dan peristiwa, seperti kasus Aceh, penculikan aktivis 1998, dan peristiwa 1965.

Berikut adalah bunyi pernyataan Tedjo yang dimuat di media pada tanggal 2 Desember 2014: "Yang lalu kan sudah, rekonsiliasi ini akan kita lanjutkan. Jangan mundur lagi ke belakang. Negara perlu makmur ke depan, bukan hanya mencari salah di sana-sini. Jadi ayo perbaiki bangsa ke depan."

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bertemu Jokowi, Biden Ajak Pemimpin Dunia Selamatkan Jutaan Manusia di Tengah Pandemi

Bertemu Jokowi, Biden Ajak Pemimpin Dunia Selamatkan Jutaan Manusia di Tengah Pandemi

Nasional
Indonesia Ajak Dunia Bersatu Atasi Pandemi Covid-19

Indonesia Ajak Dunia Bersatu Atasi Pandemi Covid-19

Nasional
Jokowi Usulkan Perlunya Protokol Kesehatan Global selama Pandemi Covid-19

Jokowi Usulkan Perlunya Protokol Kesehatan Global selama Pandemi Covid-19

Nasional
Amnesty Desak Kepolisian Tak Tindaklanjuti Laporan Luhut Terhadap Haris dan Fatia

Amnesty Desak Kepolisian Tak Tindaklanjuti Laporan Luhut Terhadap Haris dan Fatia

Nasional
Berbicara di Sidang PBB, Jokowi Klaim Deforestasi di Indonesia Menurun Signifikan

Berbicara di Sidang PBB, Jokowi Klaim Deforestasi di Indonesia Menurun Signifikan

Nasional
Tiba di BBJ, Wapres Tinjau Vaksinasi Covid-19 yang Digelar KG dan Dewan Pers

Tiba di BBJ, Wapres Tinjau Vaksinasi Covid-19 yang Digelar KG dan Dewan Pers

Nasional
Menkes Sebut RI Sambut Baik Ajakan Joe Biden Terkait Penanganan Covid-19

Menkes Sebut RI Sambut Baik Ajakan Joe Biden Terkait Penanganan Covid-19

Nasional
Saat Alex Noerdin Jadi Tersangka Dua Kasus Korupsi dalam Sepekan

Saat Alex Noerdin Jadi Tersangka Dua Kasus Korupsi dalam Sepekan

Nasional
Jokowi Diundang Presiden AS untuk Bahas Pandemi, Percepatan Vaksinasi Covid-19 Jadi Pokok Pembahasan

Jokowi Diundang Presiden AS untuk Bahas Pandemi, Percepatan Vaksinasi Covid-19 Jadi Pokok Pembahasan

Nasional
Jokowi Sambut Baik Ajakan Joe Biden Bangun Arsitektur Sistem Ketahanan Kesehatan Global

Jokowi Sambut Baik Ajakan Joe Biden Bangun Arsitektur Sistem Ketahanan Kesehatan Global

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Ini Profil Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur

Jadi Tersangka KPK, Ini Profil Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur

Nasional
Di Forum PBB, Jokowi Bicara Marginalisasi Perempuan di Afghanistan hingga Krisis Myanmar

Di Forum PBB, Jokowi Bicara Marginalisasi Perempuan di Afghanistan hingga Krisis Myanmar

Nasional
Jokowi: Kita Harus Menata Ulang Ketahanan Kesehatan Global

Jokowi: Kita Harus Menata Ulang Ketahanan Kesehatan Global

Nasional
Menlu Retno: Kesetaraan Vaksin Covid-19 Jadi Ujian Moral Terbesar Saat Ini

Menlu Retno: Kesetaraan Vaksin Covid-19 Jadi Ujian Moral Terbesar Saat Ini

Nasional
Jokowi di Sidang Umum PBB: Kita Harus Serius Lawan Terorisme hingga Perang

Jokowi di Sidang Umum PBB: Kita Harus Serius Lawan Terorisme hingga Perang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.