Kutukan Tak Termaafkan

Kompas.com - 08/12/2014, 08:24 WIB
KOMPAS.COM/FABIAN JANUARIUS KUWADO Presiden Joko Widodo memberi sambutan dalam Syukuran Rakyat di Monas, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2014)

Oleh Boni Hargens

KOMPAS.com - Pada Desember 1855, sajak ”Kutukan untuk Sebuah Bangsa” ditulis Elisabeth Barrett Browning (1806-1861).

Larik awal, ia menulis begini: ”Aku mendengar malaikat berbicara semalam. Katanya:  Tulislah! Tulislah (tentang) kutukan sebuah bangsa untukku dan kirimkan ke penjuru Laut Barat”.  Pada bagian tengah, penggalan kritik langsung: ”Lamanya hatiku perih karena dosa-dosa negeriku sendiri: karena kaki mungil anak-anak berdarah sepanjang jalan… karena parlemen oligarkis dan suap”.

Browning dikenal luas sebagai penyair politik. Puisi-puisinya mengisahkan tangisan budak di pasar Amerika, jeritan pekerja anak di pertambangan di Inggris, termasuk ketertindasan perempuan oleh falosentrisme.


Dalam sejarah, istilah ”kutukan” kerap  dipakai meski dalam banyak konteks. Tahun 1993, Richard Auty memperkenalkan ”kutukan sumber daya alam”, mau melukiskan paradoks globalisasi. Negara  kaya sumber alam justru lamban dalam pembangunan ketimbang negara kuat yang sedikit sumber alam. Ungkapan ”minyak adalah kotoran iblis” dari politikus Venezuela, Juan Pablo Peres Alfonso (1903-1979), memperkuat paradoks ”kutukan” itu.

Mungkinkah bangsa ini terkutuk? Demikian pertanyaan peserta sebuah diskusi di Jakarta, tahun 2013. Bagi kaum Jokowian, pertanyaan itu relevan karena Jokowi terpilih sebagai ”kehendak sejarah” untuk mematahkan kutukan itu. Benarkah Jokowi dipanggil sejarah untuk itu?

”Kutukan” ini mengacu pada kompleksitas masalah yang membelenggu dan seakan tak terselesaikan. Pada matra politik, demokrasi masih sebatas prosedur. Ketidakadilan masih dominan pada dimensi hukum. Situasi ini kian rumit karena, pada matra sosial, masih tingginya kemiskinan, tunaaksara, tunawisma, termasuk pengangguran. Situasi ini bertahun-tahun sama.

Ada sedikit skeptisisme di awal pemerintahan Jokowi karena beberapa hal. Pertama, kisruh internal parlemen yang mengarah pada kebekuan politik. Kedua, porsi kader partai dalam kabinet yang tak sedikit. Ketiga, celah fiskal yang sempit menyulitkan implementasi program populis  untuk orang miskin, nelayan, termasuk petani.

Sebagian tantangan ini sudah terlewatkan. Maka, yang penting  sekarang adalah bagaimana memanfaatkan potensi yang ada pada pemerintah.

Pertama, kepemimpinan yang berbasis pada kerja, bukan citra. Belum 100 hari, Jokowi sudah meraup dukungan dunia internasional melalui penampilan di forum KTT APEC Beijing. Para kepala negara bereaksi positif dengan gagasan ”poros maritim”.

Kedua, partai pendukung yang suportif. Partai pemerintah sejauh ini solid dan berada di belakang Jokowi. Sempat terlihat lumpuh dengan terjadinya kebuntuan di parlemen, tetapi ke depan partai pendukung diharapkan makin kuat dalam lobi politik di parlemen.

Ketiga, tingginya optimisme publik. Meski oposisi terus bersuara keras, sebagian besar masyarakat politik masih optimistis terhadap pemerintahan ini. Survei SMRC awal Oktober lalu bisa dijadikan klarifikasi. Ada  52,8 persen cukup yakin dengan pemerintahan ini, 21,7 persen sangat yakin.

Keempat, media massa yang kritis-konstruktif. Umumnya media bersikap positif terhadap pemerintahan, meski ada juga yang bertendensi negatif. Tapi, itulah demokrasi, setidaknya  dalam  konteks ”demokrasi permukaan” (Jeff Haynes, 1997). Dukungan dan kritik keras adalah  kekuatan yang mendesak pemerintah bekerja keras.

Potensi-potensi ini perlu ditopang oleh kinerja menteri yang maksimal, Jaksa Agung yang bekerja untuk bangsa bukan partai, termasuk birokrasi yang profesional. Dengan begitu, perubahan terjadi sehingga tak ada lagi tema ”kutukan untuk bangsa ini”. Mudah-mudahan setelah lima atau sepuluh tahun, ”katakana” tak lebih dari sekadar judul film sutradara seperti Kutukan Arwah Santet-nya Hanny Mustofa (2012) atau kutukan Suster Ngesot-nya David Poernomo (2009).

Kita mesti yakin bangsa ini tak dilahirkan untuk menerima kutukan, tetapi untuk membuktikan teleologi gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo. Bahwa ”sejahtera” itu bukan sekadar wacana seperti dalam literatur  (neo-)liberalisme, melainkan prinsip yang harus diwujudkan di bumi Pancasila. Entah dengan Trisakti Bung Karno atau Nawacita Jokowi, yang jelas kutukan tak pernah untuk bangsa ini, kecuali untuk mereka yang diberi tugas oleh sejarah untuk menjadi pemimpin, tetapi ogah mengembannya.

Maka, kalau ada malaikat berbisik di malam hari, ”Tulislah kutukan untuk bangsa ini!”, bait Browning bisa kita pelintir: Not so, my lord! Tidak begitu, Tuhanku! Kalau kutukan itu harus, pilihlah orang lain untuk mengirim kutukanmu, tapi bukan untuk bangsaku.

Boni Hargens
Direktur Lembaga Pemilih Indonesia

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorInggried Dwi Wedhaswary
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Close Ads X