Kabur dari "Karantina", Ketua DPD II Bali Datang ke Munas di Jakarta

Kompas.com - 07/12/2014, 19:28 WIB
Ketua Dewan Perwakilan Daerah II Partai Golkar dari Klungkung, Bali, Dewa Nida. KOMPAS.com/Sabrina AsrilKetua Dewan Perwakilan Daerah II Partai Golkar dari Klungkung, Bali, Dewa Nida.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Klungkung, Bali, Dewa Nida, menjadi satu-satunya perwakilan pengurus Golkar dari pulau dewata yang hadir dalam Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Ancol, Jakarta, Minggu (7/12/2014). Dewa mengaku berhasil lolos dari "karantina" yang dilakukan terhadap pengurus-pengurus DPD II Golkar di Bali.
 
"Yang lain masih dikarantina. Dari Bali, hanya saya sendiri," ucap Dewa saat dijumpai di lokasi Munas.

Seperti diberitakan, Bali adalah basis dukungan terhadap Aburizal Bakrie yang akhirnya sepakat mendukungnya sebagai Ketua Umum secara aklamasi.  

Dewa menuturkan, Pengurus Golkar tingkat kabupaten dan kota di Bali mulai menjalani karantina sehari setelah Munas Golkar di Bali selesai. Mereka dipesankan hotel hingga dilibatkan dalam berbagai kegiatan agar tak bisa hadir dalam Munas Golkar tandingan di Jakarta.

Menurut Dewa, semua pengurus DPD II Golkar sebenarnya mendapat pesan singkat yang isinya undangan untuk hadir dalam munas di Jakarta. Namun, hanya dia yang berani memutuskan untuk berangkat ke Jakarta dengan ongkos pribadi.
 
"Yang lain takut diganti. Mereka semua sudah diomongin. Lagipula ada pengarahan dari Pak Aburizal yang mengancam akan membekukan pengurus yang datang ke munas lain," kata Dewa yang sempat menjadi panitia lokal dalam Munas di Bali itu.


Dia menyebutkan, kepergiannya ke Jakarta untuk hadir dalam munas versi Presidium Penyelamat Partai Golkar sudah diketahui oleh Ketua DPD Partai Golkar Bali, I Ketut Sudikerta.

"Beliau tahu dan biasa saja. Ini kan pilihan saya. Saya tidak mengajak siapa pun, ini pilihan politik saya sendiri," ungkap Dewa.
 
Dewa mengaku hadir dalam Munas di Jakarta karena kecewa dengan hasil Munas di Bali. Meski terlibat mulai dari proses persiapan hingga penutupan, Dewa menilai munas di Bali penuh rekayasa.
 
"Kalau mau dipecat silakan, tapi kan mereka (kepengurusan Aburizal) belum disahkan Kemenkumham. Kita lihat saja nanti," ucap dia.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Apartemennya Disita Terkait Kasus Jiwasraya, 2 Orang Ini Diperiksa Kejagung

Komplain Apartemennya Disita Terkait Kasus Jiwasraya, 2 Orang Ini Diperiksa Kejagung

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga, PPP Tak Sepakat Pidana Bagi Pendonor Sperma dan Sel Telur

RUU Ketahanan Keluarga, PPP Tak Sepakat Pidana Bagi Pendonor Sperma dan Sel Telur

Nasional
Saat Kalla Beri Tahu Emil Dardak Seni Jadi Orang Nomor Dua...

Saat Kalla Beri Tahu Emil Dardak Seni Jadi Orang Nomor Dua...

Nasional
Polri Sebut Usulan Mahfud soal Polsek Tak Perlu Sidik Kasus Perlu Didiskusikan

Polri Sebut Usulan Mahfud soal Polsek Tak Perlu Sidik Kasus Perlu Didiskusikan

Nasional
Mahfud MD Pastikan Kejagung Tindaklanjuti Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai

Mahfud MD Pastikan Kejagung Tindaklanjuti Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai

Nasional
Menpora Ingatkan Suporter Bersiap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Menpora Ingatkan Suporter Bersiap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Nasional
Politisi Demokrat: Sudah Jelas Yasonna Melakukan Pembohongan Publik

Politisi Demokrat: Sudah Jelas Yasonna Melakukan Pembohongan Publik

Nasional
Nurhadi jadi Buron KPK, Polri Persilakan Kuasa Hukum dan Keluarga Membantu

Nurhadi jadi Buron KPK, Polri Persilakan Kuasa Hukum dan Keluarga Membantu

Nasional
KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

Nasional
Mendagri Yakin Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Ekonomi Kalimantan

Mendagri Yakin Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Ekonomi Kalimantan

Nasional
Periksa Anak Bupati Sidoarjo Nonaktif, KPK Gali Pendanaan Klub Deltras Sidoarjo

Periksa Anak Bupati Sidoarjo Nonaktif, KPK Gali Pendanaan Klub Deltras Sidoarjo

Nasional
Periksa Bupati OKU Selatan, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Laboratorium Madrasah

Periksa Bupati OKU Selatan, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Laboratorium Madrasah

Nasional
Kritik Anies soal Formula E, Megawati: Monas itu Cagar Budaya

Kritik Anies soal Formula E, Megawati: Monas itu Cagar Budaya

Nasional
'Kalau Pasal 170 Salah Ketik, Masa Bisa Sepanjang Itu...'

"Kalau Pasal 170 Salah Ketik, Masa Bisa Sepanjang Itu..."

Nasional
Tanggapi Usul Mahfud MD, Kabareskrim: Perlu Ada Penegakan Hukum di Daerah Terpencil

Tanggapi Usul Mahfud MD, Kabareskrim: Perlu Ada Penegakan Hukum di Daerah Terpencil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X