Munas Golkar di Ancol Dijamin Lebih Demokratis

Kompas.com - 06/12/2014, 11:30 WIB
Politisi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa KOMPAS.com/INDRA AKUNTONOPolitisi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Presidium Penyelamat Partai Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa, membenarkan adanya rencana menggelar Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Sabtu (6/12/2014) siang nanti. Menurut Agun, munas tersebut hanya akan benar-benar dilaksanakan jika memenuhi aturan yang tertera dalam AD/ART Partai Golkar.

Agun menjelaskan, salah satu aturan yang harus dipenuhi adalah jumlah peserta munas dari pengurus DPD Golkar tingkat provinsi dan kabupaten/kota memenuhi batas kuorum. Ia mengaku terus bekerja keras memenuhi syarat itu dan syarat lainnya.

"Kita bekerja keras, soalnya (pengurus) DPD-DPD ini ada dalam ancaman. Insya Allah kalau memenuhi AD/ART akan kita buka," kata Agun saat menjadi narasumber dalam diskusi politik di Smart FM, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu.

Anggota DPR RI itu mengungkapkan, dalam Munas IX Golkar yang digelar di Ancol nanti juga akan berlangsung pemilihan ketua umum yang lebih demokratis. Ia menolak mengakui hasil Munas IX di Bali, yang menetapkan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Partai Golkar 2014-2019, karena proses dan pelaksanaannya penuh transaksional serta intimidasi.


"Lihat nanti, munas lebih demokrati, ada kompetisi yang fair dan tidak ada aklamasi-aklamasian," ujarnya.

Sementara itu, Aburizal Bakrie melarang semua kader Golkar menghadiri munas selain munas di Bali. Ia mengancam akan membekukan pengurus DPD yang menghadiri munas tandingan versi Presidium Penyelamat Partai.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Kaget Progres Pembangunan Tol Aceh Sangat Cepat

Jokowi Kaget Progres Pembangunan Tol Aceh Sangat Cepat

Nasional
Soal Pilwalkot Solo, Ketua DPP: Peluang Gibran Dicalonkan PDI-P Cukup Besar

Soal Pilwalkot Solo, Ketua DPP: Peluang Gibran Dicalonkan PDI-P Cukup Besar

Nasional
Ombudsman Sebut Pasal 170 Draf RUU Cipta Kerja Bisa Hancurkan Konstitusi

Ombudsman Sebut Pasal 170 Draf RUU Cipta Kerja Bisa Hancurkan Konstitusi

Nasional
Komunitas Motor Besar hingga Ojol Ikut Cerdas Cermat 4 Pilar MPR

Komunitas Motor Besar hingga Ojol Ikut Cerdas Cermat 4 Pilar MPR

Nasional
Kecelakaan Susur Sungai Sleman, KPAI Minta Sekolah Perhatikan Risiko Kegiatan di Alam Terbuka

Kecelakaan Susur Sungai Sleman, KPAI Minta Sekolah Perhatikan Risiko Kegiatan di Alam Terbuka

Nasional
Polemik RUU Cipta Kerja, Ombudsman Segera Panggil 2 Kementerian

Polemik RUU Cipta Kerja, Ombudsman Segera Panggil 2 Kementerian

Nasional
Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Peran Kemenkumham Dipertanyakan

Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Peran Kemenkumham Dipertanyakan

Nasional
Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Nasional
Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Nasional
Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Nasional
Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Nasional
Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Nasional
Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Nasional
Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X