Ingin Terus Dilanjutkan, Wapres Ingatkan PLTU Batang Jangan Rugikan Masyarakat

Kompas.com - 05/12/2014, 06:43 WIB
Ilustrasi. Warga dari sejumlah desa yang akan terkena proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kabupaten Batang, Jawa Tengah, berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, beberapa waktu lalu. Kompas/Raditya Mahendra YasaIlustrasi. Warga dari sejumlah desa yang akan terkena proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kabupaten Batang, Jawa Tengah, berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, beberapa waktu lalu.
EditorFidel Ali Permana

SEMARANG, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla saat meninjau lokasi bakal dibangunnya PLTU Batang, Kamis (4/12) di Batang, Jawa Tengah menginstruksikan agar warga jangan sampai dirugikan sepeser pun.

"Pembangunan PLTU Batang harus tetap dilaksanakan. Namun, rakyat jangan sampai dirugikan. Rakyat harus mendapat ganti untung. Berilah pembayaran dua kali lipatnya dari harga yang sebenarnya sebelum lahan tersebut jatuh ke tangan para calo tanah. Pokoknya, jangan pernah merugikan masyarakat,” katanya.
 
Meski demikian, Kalla menambahkan, jika sudah dengan ganti untung masyarakat tetap menolak rencana pembangunan PLTU yang penting itu, pemerintah terpaksa harus menerapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.   

"Warga  harusnya merelakan lahannya untuk lokasi pembangunan PLTU Batang berkapasitas 2X1000 MW, yang akan dibangun di Batang, Jateng. Jika PLTU tersebut berdiri, tak hanya investasi dan industry yang tumbuh di kawasan tersebut, tetapi juga kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang akan lebih baik lagi," tambahnya.

Kalla mengatakan, pembangunan PLTU tersebut bukan hanya untuk kepentingan investor, tetapi juga juga kepentingan masyarakat. “Jika listrik tidak ada, tidak akan ada pabrik dan industri. Tidak ada pabrik, tidak ada juga lapangan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tidak ada pekerjaan, tentu akan timbul masalah sosial. Oleh sebab itu, jika PLTU Batang berdiri, bukan hanya sekitar 600.000 tenaga kerja yang bisa diserap, tetapi juga ekonomi yang tumbuh melalui usaha kecil dan menengah masyarakat. Masyarakat bisa membuka warung atau restoran serta usaha lainnya sehingga hasil pertanian dan perikanan bisa dipasarkan,” ujarnya.

Dalam peninjauan  lokasi PLTU, terjadi aksi demo masyarakat di sekitar  lokasi bakal pembangunan  yang menolak PLTU. Acara dihadiri antara lain Menteri Perindustrian Rachmat Gobel, Direktur Utama PT PLN Nur Pamudji, Komisaris Utama PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) Kusmayanto Kardiman dan Direktur Utama Mohammad Effendi dan Bupati Batang Yoyok Riyo S. Saat Kalla memberikan sambutan, warga yang menolak di pinggir pantai membentangkan spanduk yang isinya menolak pembangunan PLTU Batang. Namun, Kalla sempat melambaikan tangan warga yang menolak pembangunan PLTU tersebut. (Suhartono)Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

Sumber KOMPAS
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
Klarifikasi Risma soal Meminta Tunarungu Berbicara

Klarifikasi Risma soal Meminta Tunarungu Berbicara

Nasional
Menag: Rumah Ibadah Harus Jadi Contoh Terbaik Pencegahan Covid-19

Menag: Rumah Ibadah Harus Jadi Contoh Terbaik Pencegahan Covid-19

Nasional
Ridwan Kamil Isyaratkan Masuk Partai, Waketum Golkar: Kalau Visi Sama, Kami Terbuka

Ridwan Kamil Isyaratkan Masuk Partai, Waketum Golkar: Kalau Visi Sama, Kami Terbuka

Nasional
KSAL: Pembinaan Mental dan Ideologi Prajurit Harus Inovatif

KSAL: Pembinaan Mental dan Ideologi Prajurit Harus Inovatif

Nasional
Menaker Tegaskan UU Cipta Kerja Masih Berlaku, Aturan Pengupahan Tetap Mengacu pada PP 36/2021

Menaker Tegaskan UU Cipta Kerja Masih Berlaku, Aturan Pengupahan Tetap Mengacu pada PP 36/2021

Nasional
Diduga Telantarkan Anak, Bambang Pamungkas Dilaporkan Ke Polda Metro Jaya

Diduga Telantarkan Anak, Bambang Pamungkas Dilaporkan Ke Polda Metro Jaya

Nasional
UPDATE: Sebaran 311 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

UPDATE: Sebaran 311 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

Nasional
Kementerian KP dan Pos Indonesia Luncurkan Prangko Seri Ikan Hias Endemik

Kementerian KP dan Pos Indonesia Luncurkan Prangko Seri Ikan Hias Endemik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.