Komnas HAM: Jokowi Harus Beri Pernyataan Resmi Soal Kasus Pelanggaran HAM

Kompas.com - 04/12/2014, 19:06 WIB
Keluarga dan korban kasus-kasus HAM masa lalu mendatangi Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM), Kamis (4/12/2014). KOMPAS.com/Abba GabrillinKeluarga dan korban kasus-kasus HAM masa lalu mendatangi Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM), Kamis (4/12/2014).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan meminta Presiden Joko Widodo untuk memberikan pernyataan resmi terkait penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Menurut Komnas HAM, setidaknya selama sepuluh tahun terakhir belum ada keterangan resmi dari Presiden mengenai penyelesaian kasus HAM.

"Jokowi harus berikan pernyataan resmi terkait soal kasus-kasus HAM," ujar Komisioner Komnas HAM Muhammad Nurkhoiron, saat ditemui seusai bertemu para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM, di ruang pengaduan Komnas HAM, Kamis (4/12/2014).

Sebagai informasi, bertepatan dengan hari HAM pada tanggal 10-11 Desember mendatang, Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan mengadakan kegiatan Lokakarya Nasional di Yogyakarta. Rencananya, Jokowi dan Jusuf Kalla dijadwalkan akan hadir dalam kegiatan tersebut.

Nurkhoiron mengatakan, kegiatan pada hari HAM tersebut bukan upaya Komnas HAM untuk menyongsong pemerintahan Jokowi-JK. Ia mengatakan, Komnas HAM sejak sebulan lalu, telah berusaha untuk mengundang Jokowi hadir dalam acara tersebut. Tujuannya adalah agar Jokowi mau menjawab sejumlah permasalahan HAM yang semakin terbengkalai.

Menurut Nurkhoiron, dengan memberikan pernyataan soal HAM, Jokowi setidaknya akan memberikan suatu harapan baru bagi keluarga dan korban HAM. Dalam sepuluh tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, sebut Nurkhoiron, belum pernah sekali pun SBY mengeluarkan pernyataan resmi mengenai penyelesaian kasus HAM.

"Kami ingat betul dalam Nawa Cita Jokowi-JK, untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM. Kami Komnas HAM menuntut Pak Jokowi melaksanakan sesuatu untuk membuktikan janjinya secara konkret, nanti dalam hari HAM," ujar Komisioner Komnas HAM Roichatul Aswidah, saat ditemui dalam kesempatan yang sama.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo Ditahan Terpisah

Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo Ditahan Terpisah

Nasional
Kunjungan Kerja, Wapres Puji Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

Kunjungan Kerja, Wapres Puji Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

Nasional
KSAL: TNI AL Harus Siap Hadapi Ancaman Konvensional dan Nonkonvensional

KSAL: TNI AL Harus Siap Hadapi Ancaman Konvensional dan Nonkonvensional

Nasional
Novel Baswedan Laporkan Pimpinan KPK Lili Pintauli ke Dewas

Novel Baswedan Laporkan Pimpinan KPK Lili Pintauli ke Dewas

Nasional
Kejagung Ungkap Peran 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo

Kejagung Ungkap Peran 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo

Nasional
Salah Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi Perum Perindo Meninggal Dunia saat Hendak Diperiksa Kejagung

Salah Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi Perum Perindo Meninggal Dunia saat Hendak Diperiksa Kejagung

Nasional
Muzani: Gerindra Ingin Belajar dari Loyalitas Santri kepada Kiai

Muzani: Gerindra Ingin Belajar dari Loyalitas Santri kepada Kiai

Nasional
Saksi Sebut Sarana Jaya Awalnya Ajukan Anggaran Rp 5,5 Triliun Dalam Penyertaan Modal Daerah

Saksi Sebut Sarana Jaya Awalnya Ajukan Anggaran Rp 5,5 Triliun Dalam Penyertaan Modal Daerah

Nasional
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo

Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo

Nasional
Naik Pesawat ke Wilayah Level 3 dan 4 Non Jawa-Bali Juga Wajib Tes PCR

Naik Pesawat ke Wilayah Level 3 dan 4 Non Jawa-Bali Juga Wajib Tes PCR

Nasional
Kemenkes Klaim Indonesia Jadi Negara Non Produsen Vaksin Covid-19 yang Capaian Vaksinasinya Terbaik

Kemenkes Klaim Indonesia Jadi Negara Non Produsen Vaksin Covid-19 yang Capaian Vaksinasinya Terbaik

Nasional
3 Orang dan 1 Korporasi Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Segera Disidang

3 Orang dan 1 Korporasi Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Segera Disidang

Nasional
Sebaran 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 21 Oktober 2021

Sebaran 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 21 Oktober 2021

Nasional
UPDATE 21 Oktober: Ada 4.336 Kasus Suspek Covid-19

UPDATE 21 Oktober: Ada 4.336 Kasus Suspek Covid-19

Nasional
Pengacara Sebut Luhut Tak Datang Mediasi Atas Permintaan Penyidik

Pengacara Sebut Luhut Tak Datang Mediasi Atas Permintaan Penyidik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.