Jokowi Terus Didesak Bentuk Pengadilan Ad Hoc untuk Kasus Pelanggaran HAM

Kompas.com - 04/12/2014, 18:17 WIB
Sumarsih, orang tua Wawan korban Semanggi I, bersama korban dan keluarga korban dihalangi petugas keamanan saat meminta bertemu dengan Menteri Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta, Kamis (7/3/2013). Ia bersama korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu meminta jawaban dari menteri mengenai pembentukan peradilan HAM ad hoc bagi pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu.
KOMPAS/LUCKY PRANSISKASumarsih, orang tua Wawan korban Semanggi I, bersama korban dan keluarga korban dihalangi petugas keamanan saat meminta bertemu dengan Menteri Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta, Kamis (7/3/2013). Ia bersama korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu meminta jawaban dari menteri mengenai pembentukan peradilan HAM ad hoc bagi pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Korban dan keluarga korban kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) mendatangi Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2014). Para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM tersebut mendesak Presiden Joko Widodo menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu yang belum juga tuntas.

Desakan dari korban dan keluarga korban pelanggaran HAM tersebut timbul dari visi misi Jokowi-JK yang kemudian tertuang dalam Nawa Cita. Salah satu komitmen pemerintahan Jokowi-JK yang ditunggu realisasinya adalah penyelesaian kasus-kasus HAM, melalui reformasi sistem dan penegakan hukum.

"Kalau memang benar mau menyelesaikan kasus HAM, Jokowi harus buktikan secara konkret. Dia harus bentuk pengadilan ad hoc untuk kasus HAM," ujar Sumarsih, orangtua dari korban tragedi Semanggi I, saat bertemu dengan Komnas HAM.

Para keluarga dan korban HAM berat masa lalu sepakat bahwa penyelesaian kasus HAM membutuhkan pembahasan secara komprehensif dan strategis. Dengan demikian akan mendorong penyelesaian yang konkret dan realistis.

Sumarsih mengatakan, para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM merekomendasikan Jokowi untuk mengeluarkan keputusan presiden (keppres) atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mencegah penolakan penyelidikan kasus HAM oleh Kejaksaan Agung. Selain itu, para korban juga meminta Jokowi melalui jajaran kabinet kementerian untuk mengungkapkan kebenaran, melakukan pencarian orang hilang dan penculikan, serta pemulihan korban dan keluarga korban.

"Kami berharap, hari HAM nanti jangan dijadikan sekedar perayaan saja. Dalam pertemuan dengan Jokowi nanti, Komnas HAM harus menyampaikan tuntutan kami, agar Jokowi dapat berikan bukti konkret," kata Sumarsih.

Sebagai informasi, bertepatan dengan hari HAM pada tanggal 10-11 Desember mendatang, Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan mengadakan kegiatan Lokakarya Nasional. Rencananya, Jokowi dan Jusuf Kalla dijadwalkan akan hadir dalam kegiatan tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga Klaim Elektabilitas Golkar Naik Signifikan, Salah Satunya berkat Sosialisasi lewat Baliho

Airlangga Klaim Elektabilitas Golkar Naik Signifikan, Salah Satunya berkat Sosialisasi lewat Baliho

Nasional
Jokowi: Di Masa Pandemi, Parpol Dituntut Hadir Meringankan Beban Masyarakat

Jokowi: Di Masa Pandemi, Parpol Dituntut Hadir Meringankan Beban Masyarakat

Nasional
Airlangga: Tahun 2024, Golkar Harus Rebut Kemenangan Pilpres, Pileg, dan Pilkada

Airlangga: Tahun 2024, Golkar Harus Rebut Kemenangan Pilpres, Pileg, dan Pilkada

Nasional
Jokowi Ucapkan Selamat Ulang Tahun Ke-57 Golkar, Bilang Kekompakan Kader Bikin Partai Tumbuh Kuat

Jokowi Ucapkan Selamat Ulang Tahun Ke-57 Golkar, Bilang Kekompakan Kader Bikin Partai Tumbuh Kuat

Nasional
Di Puncak HUT Ke-57 Golkar, Airlangga Sebut Kasus Harian Covid-19 di Bawah 3.000 dalam Sebulan Terakhir

Di Puncak HUT Ke-57 Golkar, Airlangga Sebut Kasus Harian Covid-19 di Bawah 3.000 dalam Sebulan Terakhir

Nasional
Kemenkes: Total 291 Juta Vaksin Covid-19 Sudah Tiba di Indonesia

Kemenkes: Total 291 Juta Vaksin Covid-19 Sudah Tiba di Indonesia

Nasional
Sebaran 14.803 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 2.081

Sebaran 14.803 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 2.081

Nasional
UPDATE: Sebaran 802 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

UPDATE: Sebaran 802 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
PPATK Harap Pasal Pencucian Uang untuk Tindak Pidana Narkoba Konsisten Digunakan

PPATK Harap Pasal Pencucian Uang untuk Tindak Pidana Narkoba Konsisten Digunakan

Nasional
Bali Dibuka untuk Wisman, Kapolri Minta Personel TNI-Polri Tegakkan Aturan Prokes

Bali Dibuka untuk Wisman, Kapolri Minta Personel TNI-Polri Tegakkan Aturan Prokes

Nasional
Bareskrim Sita Rp 20 Miliar dari Pinjol Ilegal Peneror Ibu hingga Gantung Diri

Bareskrim Sita Rp 20 Miliar dari Pinjol Ilegal Peneror Ibu hingga Gantung Diri

Nasional
UPDATE 23 Oktober: 250.587 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,1 Persen

UPDATE 23 Oktober: 250.587 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,1 Persen

Nasional
UPDATE: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 53,91 Persen, Dosis Kedua 32,25 Persen

UPDATE: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 53,91 Persen, Dosis Kedua 32,25 Persen

Nasional
PPATK Nilai Pasal Pencucian Uang Efektif Jerat Bandar Narkoba

PPATK Nilai Pasal Pencucian Uang Efektif Jerat Bandar Narkoba

Nasional
Antara Jokowi dan Haji Isam...

Antara Jokowi dan Haji Isam...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.