Jokowi Pakai Pesawat Komersial, Istana Klaim Hemat Rp 120 Juta

Kompas.com - 04/12/2014, 13:39 WIB
 Presiden Joko Widodo, Rabu (29/10), pukul 09.30 WIB, mendarat di Pangkalan TNI AU Soewondo, Medan, Sumatera Utara. Ia tiba di ibu kota Provinsi Sumatera Utara itu setelah terbang sekitar 2 jam menggunakan Pesawat Kepresidenan B737-800 dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta. KOMPAS/TOMY TRINUGROHO A Presiden Joko Widodo, Rabu (29/10), pukul 09.30 WIB, mendarat di Pangkalan TNI AU Soewondo, Medan, Sumatera Utara. Ia tiba di ibu kota Provinsi Sumatera Utara itu setelah terbang sekitar 2 jam menggunakan Pesawat Kepresidenan B737-800 dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menggunakan pesawat komersial dan duduk di kelas ekonomi dalam perjalanan dinas ke Semarang, Jawa Tengah, Selasa (2/12/2014). Dengan perjalanan seperti itu, Istana mengklaim telah menghemat sampai Rp 120 juta dalam satu kali jalan.

Demikian disampaikan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/12/2014).

Andi mengatakan, apabila Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan dengan kapasitas penuh, maka negara harus membayar sebesar Rp 160 juta sampai Rp 170 juta. Sementara jika Presiden harus menyewa satu unit pesawat Garuda Indonesia, biaya yang dikeluarkan lebih mahal lagi, yakni mencapai Rp 400 juta.

"Dengan kalau naik kelas ekonomi sama seperti kemarin, maka yang keluar hanya Rp 40 juta sekian. Bisa hemat Rp 120 juta sekali jalan," kata Andi. (Baca: "Blusukan" ke Semarang, Jokowi Kembali Gunakan Pesawat Komersial)

Meski terbilang hemat melakukan kunjungan dengan pesawat komersial, tetapi Presiden tidak selamanya akan menggunakan cara serupa. Misalnya, Andi menyebutkan kunjungan kerja Presiden ke Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, pada Jumat (5/12/2014), Presiden akan tetap menggunakan pesawat kepresidenan.

"Ini karena jadwal pesawatnya enggak ketemu, karena habis itu Presiden berencana datang ke acara ICMI di Gorontalo," imbuh Andi.

Lebih lanjut, Andi menjelaskan, penghematan tidak hanya dilakukan dengan memilih moda transportasi yang lebih murah. Penghematan juga dilakukan dengan merampingkan jumlah rombongan yang ikut dalam kegiatan Presiden.

Andi mengatakan, selama masa pemerintahan Jokowi, jumlah rombongan setidaknya sepertiga dari masa pemerintahan sebelumnya. Semakin sedikit rombongan yang dibawa mengharuskan setiap pejabat yang turut serta untuk bisa multitasking.

"Seperti yang diterapkan saat APEC, Asian Summit, dan G-20 itu, semuanya harus bisa multitasking dan ini bisa dilakukan saat kunjungan ke luar negeri pertama," ucap Andi beberapa waktu lalu.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nama Presiden Jokowi Diabadikan Jadi Nama Jalan di Uni Emirat Arab

Nama Presiden Jokowi Diabadikan Jadi Nama Jalan di Uni Emirat Arab

Nasional
Polisi di Selayar Tewas Setelah Ditemukan Tertembak dalam Musala

Polisi di Selayar Tewas Setelah Ditemukan Tertembak dalam Musala

Nasional
Jokowi Pastikan RI Siap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 di Tengah Pandemi

Jokowi Pastikan RI Siap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 di Tengah Pandemi

Nasional
Targetkan 10.000 Buruh Demo Tolak UU Cipta Kerja, KASBI Ingatkan Protokol Kesehatan

Targetkan 10.000 Buruh Demo Tolak UU Cipta Kerja, KASBI Ingatkan Protokol Kesehatan

Nasional
Polisi Tangkap 7 Admin yang Diduga Terkait Ricuhnya Aksi Tolak UU Cipta Kerja di Jakarta

Polisi Tangkap 7 Admin yang Diduga Terkait Ricuhnya Aksi Tolak UU Cipta Kerja di Jakarta

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Pemerintah Diminta Lebih Mendengar Suara Rakyat

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Pemerintah Diminta Lebih Mendengar Suara Rakyat

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pilkada Tetap Digelar di Tengah Pandemi Covid-19

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pilkada Tetap Digelar di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Polemik Makan Siang untuk 2 Jenderal Polisi Tersangka Kasus Red Notice Djoko Tjandra di Kejari Jaksel

Polemik Makan Siang untuk 2 Jenderal Polisi Tersangka Kasus Red Notice Djoko Tjandra di Kejari Jaksel

Nasional
Aksi Tolak UU Cipta Kerja Akan Kembali Digelar, Polri Minta Pedemo Waspada Penyusup

Aksi Tolak UU Cipta Kerja Akan Kembali Digelar, Polri Minta Pedemo Waspada Penyusup

Nasional
Djoko Tjandra Kembali Jalani Sidang Kasus Surat Jalan Palsu

Djoko Tjandra Kembali Jalani Sidang Kasus Surat Jalan Palsu

Nasional
365.240 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Janji Pengadaan Vaksin

365.240 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Janji Pengadaan Vaksin

Nasional
[POPULER NASIONAL] Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo Dijamu Makan Siang Kajari Jaksel | 28 dan 30 Oktober Cuti Bersama

[POPULER NASIONAL] Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo Dijamu Makan Siang Kajari Jaksel | 28 dan 30 Oktober Cuti Bersama

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Menhan Prabowo dan Proyek 'Food Estate'

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Menhan Prabowo dan Proyek "Food Estate"

Nasional
Setahun Jokowi dan Pidatonya soal Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Setahun Jokowi dan Pidatonya soal Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pandemi Covid-19 dan Munculnya Harapan atas Vaksin

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pandemi Covid-19 dan Munculnya Harapan atas Vaksin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X