Ratusan Kapal Perang Siap Dikerahkan untuk Tindak "Illegal Fishing"

Kompas.com - 04/12/2014, 09:07 WIB
kompas.com/dani prabowo Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Marsetio

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS.com — Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Marsetio menyatakan, semua kapal perang siap dioperasikan untuk menindak penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing sesuai perintah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ia menyebutkan, ada sekitar 147 kapal perang yang siap beroperasi.

"Semua kapal perang kita siap. Memang selama ini ada hambatan di anggaran untuk pemenuhan kebutuhan bahan bakar, tetapi sudah teratasi," kata Marsetio, saat melakukan kunjungan kerja ke Brigif 3 Markas Piabung, Pesawaran, Rabu (3/12/2014) petang.

Menurut Marsetio, berdasarkan rapat koordinasi terakhir, pemerintah siap memenuhi segala kebutuhan bahan bakar dan operasional kapal. Anggaran untuk itu sudah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015.

Sebelumnya, pemenuhan anggaran operasional dan bahan bakar kapal perang hanya 27 persen dari total kebutuhan anggaran.


Pasca-penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan TNI-AL beberapa waktu lalu, pemerintah berkomitmen memenuhi kebutuhan operasional kapal perang agar bisa menjalankan tugas patroli secara optimal.

Marsetio menjelaskan, ada tiga fungsi TNI-AL dalam menjaga wilayah maritim Indonesia, yaitu penegakan kedaulatan, penegakan hukum, dan diplomasi. Penindakan illegal fishing merupakan bagian dari fungsi penegakan hukum di wilayah maritim Indonesia.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorInggried Dwi Wedhaswary
SumberAntara

Terkini Lainnya

Digugat Ratusan Peserta Pemilu di MK, KPU Siapkan Dua Hal Ini

Digugat Ratusan Peserta Pemilu di MK, KPU Siapkan Dua Hal Ini

Nasional
Tim Kuasa Hukum KPU Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Gugatan Prabowo-Sandiaga

Tim Kuasa Hukum KPU Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Gugatan Prabowo-Sandiaga

Nasional
Selisih 16,9 Juta Suara, Kubu Jokowi Nilai Gugatan ke MK Sulit Ubah Hasil Pilpres

Selisih 16,9 Juta Suara, Kubu Jokowi Nilai Gugatan ke MK Sulit Ubah Hasil Pilpres

Nasional
Amnesty International Minta Kekerasan 22 Mei 2019 Diusut Tuntas

Amnesty International Minta Kekerasan 22 Mei 2019 Diusut Tuntas

Nasional
Jenguk Korban Kerusuhan 22 Mei, Waketum Demokrat Minta Pengusutan Tuntas

Jenguk Korban Kerusuhan 22 Mei, Waketum Demokrat Minta Pengusutan Tuntas

Nasional
Mudik 2019, Pemerintah Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan

Mudik 2019, Pemerintah Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan

Nasional
KPU Siapkan 20 Pengacara untuk Hadapi BPN Prabowo-Sandiaga di MK

KPU Siapkan 20 Pengacara untuk Hadapi BPN Prabowo-Sandiaga di MK

Nasional
Nasdem Klaim Raih Peningkatan Suara Terbanyak di Pileg 2019

Nasdem Klaim Raih Peningkatan Suara Terbanyak di Pileg 2019

Nasional
Mantan Hakim MK: Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

Mantan Hakim MK: Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

Nasional
Hoaks atau Fakta Sepekan: Seputar Kerusuhan 22 Mei, Isu Cacar Monyet hingga Tol Ambruk

Hoaks atau Fakta Sepekan: Seputar Kerusuhan 22 Mei, Isu Cacar Monyet hingga Tol Ambruk

Nasional
'Kalau Alat Bukti BPN Masih Seperti yang ke Bawaslu, Perkara di MK Akan Cepat Selesai'

"Kalau Alat Bukti BPN Masih Seperti yang ke Bawaslu, Perkara di MK Akan Cepat Selesai"

Nasional
Tim Hukum BPN Keluhkan Penutupan Jalan Ke MK, Ini Tanggapan Polri

Tim Hukum BPN Keluhkan Penutupan Jalan Ke MK, Ini Tanggapan Polri

Nasional
Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Korban Kerusuhan 22 Mei

Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Korban Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Menurut Pakar, 51 Bukti yang Dibawa Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ke MK Sangat Sedikit

Menurut Pakar, 51 Bukti yang Dibawa Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ke MK Sangat Sedikit

Nasional
Polri Janji Tindak Anggota yang Langgar SOP Saat Kerusuhan 22 Mei

Polri Janji Tindak Anggota yang Langgar SOP Saat Kerusuhan 22 Mei

Nasional

Close Ads X