Kompas.com - 03/12/2014, 18:02 WIB
Menteri Hukum dan HAM: Yasonna H Laoly, diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (26/10/2014). TRIBUN NEWS / DANY PERMANA TRIBUN NEWS / DANY PERMANAMenteri Hukum dan HAM: Yasonna H Laoly, diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (26/10/2014). TRIBUN NEWS / DANY PERMANA
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah hanya memiliki waktu satu bulan untuk mencari pengganti Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva yang akan segera mengakhiri tugasnya pada 6 Januari 2015. Meski memiliki waktu yang sempit, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly memastikan proses seleksi akan dilakukan secara terbuka.

"Seharusnya begitu, terbuka saja," kata Yasonna di Istana Kepresidenan, Rabu (3/12/2014).

Yasonna mengaku, pemerintah saat ini belum melakukan seleksi hakim konstitusi untuk mencari Hamdan Zoelva. Namun, pemerintah tetap berencana akan membentuk panitia seleksi yang akan melakukan proses rekrutmen secara transparan. Saat ditanya soal mekanisme seleksi yang akan dilakukan, Yasonna mengaku pemerintah sedang membahasnya.

Selama ini, proses penunjukan hakim konstitusi yang dilakukan pemerintah berlangsung tertutup. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, publik hanya bisa mengetahui hasil penunjukan presiden, seperti yang terjadi pada penunjukan Patrialis Akbar.

Penunjukan Patrialis itu kemudian mendapat penolakan dari Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) yang merasa bahwa penunjukan Patrialis sangat tertutup dan tidak melibatkan penilaian masyarakat. Apalagi, Patrialis adalah Menteri Hukum dan HAM yang pernah dicopot sendiri oleh Presiden SBY.

Tiga hakim Mahkamah Konstitusi (MK) bakal habis masa jabatannya pada tahun 2015. Mereka adalah Ketua MK Hamdan Zoelva, Achmad Fadlil Sumadi dan Muhammad Alim.

Pengganti Hamdan tergantung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, Hamdan merupakan hakim MK yang diusung pemerintah. Sedangkan Sumadi dan Alim ialah hakim MK yang berasal dari unsur Mahkamah Agung (MA). MA sendiri sudah melakukan rekrutmen calon hakim MK dan telah memilih

Sekadar informasi, pada 6 Januari 2010, Hamdan menjadi hakim MK. Pada 1 November 2013, Hamdan terpilih sebagai Ketua MK periode 2013-2016, menggantikan Akil Mochtar yang terjerat kasus suap sengketa sejumlah pilkada.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

Nasional
Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

Nasional
UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

Nasional
UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

Nasional
LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

Nasional
Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Nasional
UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 16 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.444.229

UPDATE 16 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.444.229

Nasional
UPDATE 16 April: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Capai 58.999

UPDATE 16 April: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Capai 58.999

Nasional
Polisi Masih Buru 3 DPO Terduga Teroris di Jakarta dan Sekitarnya

Polisi Masih Buru 3 DPO Terduga Teroris di Jakarta dan Sekitarnya

Nasional
UPDATE 16 April: 43.196 Orang Meninggal akibat Covid-19

UPDATE 16 April: 43.196 Orang Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Polri: DPO Teroris di Jakarta Serahkan Diri karena Identitasnya Tersebar di Medsos

Polri: DPO Teroris di Jakarta Serahkan Diri karena Identitasnya Tersebar di Medsos

Nasional
UPDATE: Kini Ada 1.594.722 Kasus Covid-19 Indonesia, Bertambah 5.363

UPDATE: Kini Ada 1.594.722 Kasus Covid-19 Indonesia, Bertambah 5.363

Nasional
Satgas BLBI Dibentuk Pemerintah, Politikus Demokrat: Harusnya Tak Perlu Ada

Satgas BLBI Dibentuk Pemerintah, Politikus Demokrat: Harusnya Tak Perlu Ada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X