Kompas.com - 03/12/2014, 14:00 WIB
Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih akhirnya resmi berdamai, Senin (17/11/2014) siang. Ihsanuddin/KOMPAS.comKoalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih akhirnya resmi berdamai, Senin (17/11/2014) siang.
EditorLaksono Hari Wiwoho


Oleh: Franz Magnis-Suseno

KOMPAS.com -Lima bulan sesudah pemilihan presiden, tiga bulan sesudah DPR baru mulai berjabat, dan enam minggu sesudah presiden ketujuh Republik Indonesia dilantik, kehidupan politik bangsa Indonesia tetap terganjal.

Terganjal karena DPR pilihan rakyat lumpuh terkunci dalam konfrontasi total antara partai-partai Koalisi Merah Putih (KMP) dan partai-partai Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Padahal, konfrontasi total yang dimulai sesudah Joko Widodo (Jokowi) dipastikan akan menjadi presiden baru sudah mulai mencair. Pimpinan MPR dan DPR, semuanya orang KMP, telah menjamin pelantikan presiden yang mulus. Pendekatan sabar-positif Jokowi ternyata membawa hasil.

Paling mengesankan, orang yang paling berhak merasa tersinggung dengan munculnya Jokowi, yakni Prabowo Subianto, mau bertemu Jokowi, menghadiri pelantikannya, dan, amat tepat, mengatakan bahwa ia akan mendukung pemerintahan Jokowi selama tidak melawan rakyat.

Sesudahnya, beberapa tokoh partai mulai bekerja keras untuk mencairkan konfrontasi total antara KMP dan KIH. Akan tetapi, sekarang proses normalisasi komunikasi macet lagi, macet barangkali karena bermacam-macam kepentingan politik masuk. Namun, kemacetan itu harus diakhiri. Segera. Kalau tidak, demokrasi, bahkan negara kita dalam bahaya.

Belum pernah terjadi

Sejauh saya tahu, konfrontasi total seperti itu belum pernah dialami Indonesia dalam 69 tahun terakhir. Hanya di zaman Demokrasi Terpimpin, ada partai-partai yang dikonfrontasi secara total, lalu disingkirkan dan dilarang, seperti Masyumi dan PSI. Akan tetapi, penolakan total itu berakhir dalam malapetaka ngeri tanpa tanding yang menjadi buntut Gerakan 30 September (G30S).

Bangsa Indonesia bisa saling menerima dalam perbedaan, tetapi kalau hubungan menjadi konfrontatif, apalagi konfrontatif total, daya tampung budayanya terlampaui dan hal-hal mengerikan bisa terjadi.

Konfrontasi KMP dan KIH muncul dari kekecewaan berat partai-partai yang kalah dalam pemilihan presiden—kalah tipis— tetapi justru itulah yang menyakiti. Langkah-langkah yang sangat cepat diambil bermaksud untuk mengunci pemerintahan Jokowi dari semua sudut.

Di DPR (dan MPR) semua kedudukan kunci, termasuk di komisi-komisi, diambil alih, pemilihan gubernur dan bupati oleh rakyat dihapus untuk menjamin bahwa hampir segenap provinsi dan kabupaten dikuasai oleh KMP. Jokowi akan mati kutu karena tidak bisa menentukan anggaran belanja negara dan tidak dapat membuat undang-undang.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disuap Rp 1,5 M, Penyidik KPK Stepanus Robin Janji Kasus Korupsi Tanjungbalai Tak Ditindaklanjuti

Disuap Rp 1,5 M, Penyidik KPK Stepanus Robin Janji Kasus Korupsi Tanjungbalai Tak Ditindaklanjuti

Nasional
Diduga Penyidik KPK Stepanus Robin Terima Suap Tak Hanya dari Wali Kota Tanjungbalai, Nilainya Rp 438 Juta

Diduga Penyidik KPK Stepanus Robin Terima Suap Tak Hanya dari Wali Kota Tanjungbalai, Nilainya Rp 438 Juta

Nasional
AKP Stepanus Robin, Penyidik KPK yang Terima Suap, Dilaporkan ke Dewan Pengawas

AKP Stepanus Robin, Penyidik KPK yang Terima Suap, Dilaporkan ke Dewan Pengawas

Nasional
Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin Disebut Berperan dalam Kasus Penerimaan Suap oleh Penyidik KPK

Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin Disebut Berperan dalam Kasus Penerimaan Suap oleh Penyidik KPK

Nasional
Kekuatan Terbaik Dikerahkan, Berharap Awak Kapal Selam KRI Nanggala-402 Kembali Pulang...

Kekuatan Terbaik Dikerahkan, Berharap Awak Kapal Selam KRI Nanggala-402 Kembali Pulang...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Panitia Acara Maulid Rizieq Minta Izin Tutup Jalan | Daftar Nama 53 Personel Kapal Selam KRI Nanggala

[POPULER NASIONAL] Panitia Acara Maulid Rizieq Minta Izin Tutup Jalan | Daftar Nama 53 Personel Kapal Selam KRI Nanggala

Nasional
Firli Bahuri: Tersangka Penyidik KPK Stepanus Robin Punya Potensi di Atas Rata-rata

Firli Bahuri: Tersangka Penyidik KPK Stepanus Robin Punya Potensi di Atas Rata-rata

Nasional
Penyidik KPK Terima Suap, Firli Bahuri Minta Maaf

Penyidik KPK Terima Suap, Firli Bahuri Minta Maaf

Nasional
Penyidik KPK Kongkalikong Hentikan Kasus, Berawal dari Rumah Azis Syamsuddin hingga Transferan Uang 59 Kali

Penyidik KPK Kongkalikong Hentikan Kasus, Berawal dari Rumah Azis Syamsuddin hingga Transferan Uang 59 Kali

Nasional
Menpan RB: Kami Paling Pusing Kalau Ada Perseteruan antara Kepala Daerah dan Sekda

Menpan RB: Kami Paling Pusing Kalau Ada Perseteruan antara Kepala Daerah dan Sekda

Nasional
Pengetatan Syarat Perjalanan 22 April-24 Mei, Ini yang Harus Diketahui

Pengetatan Syarat Perjalanan 22 April-24 Mei, Ini yang Harus Diketahui

Nasional
Satgas: Varian Baru Virus Corona Ditemukan Hampir di Seluruh Provinsi Indonesia

Satgas: Varian Baru Virus Corona Ditemukan Hampir di Seluruh Provinsi Indonesia

Nasional
Ini Kelompok Warga yang Boleh Bepergian dengan Syarat Selama Larangan Mudik

Ini Kelompok Warga yang Boleh Bepergian dengan Syarat Selama Larangan Mudik

Nasional
KPK Akan Dalami Peran Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin Terkait Suap di Tanjungbalai

KPK Akan Dalami Peran Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin Terkait Suap di Tanjungbalai

Nasional
Kasus Suap di Tanjungbalai, KPK Tahan Penyidiknya dan Seorang Pengacara

Kasus Suap di Tanjungbalai, KPK Tahan Penyidiknya dan Seorang Pengacara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X