Jusuf Kalla Frustrasi Birokrasi Tak Jalan karena Takut Dituduh Korupsi

Kompas.com - 02/12/2014, 11:59 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengenakan batik PGRI di puncak peringatan hari guru, Kamis (27/11/2014). Indra Akuntono/KOMPAS.comWakil Presiden Jusuf Kalla mengenakan batik PGRI di puncak peringatan hari guru, Kamis (27/11/2014).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku frustrasi dengan kondisi birokrasi Indonesia saat ini. Menurut JK, ada ketakutan dari aparat birokrasi untuk bertindak karena dihantui rasa takut dituduh korupsi. Ketakutan ini, kata dia, membuat roda pemerintahan tidak berjalan.

"Saya sebagai wakil presiden dewasa ini kadang-kadang frustrasi melihat bagaimana birokrasi tidak berjalan karena ketakutan demi ketakutan," ujar JK, saat memberikan sambutan pada acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Selasa (2/12/2014).

JK menceritakan, ketakutan dituduh korupsi ini sudah menjalar di berbagai level birokrasi. Ketakutan itu seharusnya menjadikan seseorang positif, dan bukannya berpikir negatif. Akan tetapi, realita yang terjadi di birokrasi tidak demikian.

"Terus terang Pak Abraham, terjadi ketakutan bertindak di banyak level birokrat. Pemerintah kita, gubernur kita, menteri kita, dirjen-dirjen semua ketakutan untuk berbuat sehingga lamban sekali membuat keputusan," katanya.

JK menyebutkan, seorang pejabat baru mau menandatangani suatu kebijakan setelah mendengar banyak pihak dan melihat banyak aturan. Proses pengambilan keputusan ini menjadi sangat lama dilakukan. JK menyadari bahwa KPK memang melakukan upaya penyelamatan negara, tetapi di sisi lain justru membuat pertumbuhan negara menurun atau rendah.

Oleh karena itu, ia meminta agar setiap pejabat bisa mengombinasikan antara pencegahan dan keberanian untuk menjalankan amanah dan kewenangan para birokrat.

"Apabila semuanya ini tidak berani ambil kebijakan, negeri ini tidak jalan. Apabila negeri tidak jalan, maka semakin banyak orang kesulitan dan akibatnya akan semakin banyak korupsi juga," ujar JK.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

JK pun meminta agar KPK tak hanya menegakkan pemberantasan korupsi, tetapi juga memfokuskan diri pada aspek pencegahan. Dengan demikian, lanjut JK, pejabat tidak hanya ditakuti dengan jerat hukum, tetapi juga diberikan pengetahuan dalam mengambil kebijakan yang tepat.

"Apabila ditakuti semata-mata, maka tidak akan ada yang berani mendekati kebijakan," katanya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Kemenag 'Hadiah' untuk NU, Politisi PKB Minta Menteri Yaqut Perbaiki Komunikasi

Soal Kemenag "Hadiah" untuk NU, Politisi PKB Minta Menteri Yaqut Perbaiki Komunikasi

Nasional
Pakar: Rachel Vennya Bisa Dikenakan Sanksi Denda Terkait Nopol 'RFS'

Pakar: Rachel Vennya Bisa Dikenakan Sanksi Denda Terkait Nopol "RFS"

Nasional
Azis Syamsuddin Bantah 3 Saksi Lain, Hakim: Ada yang Beri Keterangan Palsu

Azis Syamsuddin Bantah 3 Saksi Lain, Hakim: Ada yang Beri Keterangan Palsu

Nasional
Tabrakan LRT Jabodetabek, Dirut PT INKA: Masinis Alami Luka Ringan

Tabrakan LRT Jabodetabek, Dirut PT INKA: Masinis Alami Luka Ringan

Nasional
Dirut PT INKA Ungkap Kronologi Tabrakan LRT di Cibubur, Duga Disebabkan 'Human Error'

Dirut PT INKA Ungkap Kronologi Tabrakan LRT di Cibubur, Duga Disebabkan "Human Error"

Nasional
Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

Nasional
Tes PCR Akan Diberlakukan di Seluruh Moda Transportasi

Tes PCR Akan Diberlakukan di Seluruh Moda Transportasi

Nasional
Luhut Minta Semua Pihak Disiplin Terapkan Prokes meski Kasus Covid-19 Menurun

Luhut Minta Semua Pihak Disiplin Terapkan Prokes meski Kasus Covid-19 Menurun

Nasional
Waketum: Kader Nasdem Tak Ada yang Genit di Kabinet, apalagi Ingin Maju Capres

Waketum: Kader Nasdem Tak Ada yang Genit di Kabinet, apalagi Ingin Maju Capres

Nasional
Nasdem Anggap Wajar Menteri-menteri Jokowi Masuk Bursa Capres

Nasdem Anggap Wajar Menteri-menteri Jokowi Masuk Bursa Capres

Nasional
Presiden Jokowi Akan Hadiri Sejumlah KTT ASEAN, G-20, hingga COP26

Presiden Jokowi Akan Hadiri Sejumlah KTT ASEAN, G-20, hingga COP26

Nasional
RI Terima 684.400 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

RI Terima 684.400 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

Nasional
Pengawasan Prokes di Lapangan Lemah, Luhut: Kita Jangan Membohongi Diri Sendiri

Pengawasan Prokes di Lapangan Lemah, Luhut: Kita Jangan Membohongi Diri Sendiri

Nasional
Geledah 4 Lokasi di Kuansing, KPK Amankan Dokumen Persetujuan Andi Putra untuk Perpanjangan HGU

Geledah 4 Lokasi di Kuansing, KPK Amankan Dokumen Persetujuan Andi Putra untuk Perpanjangan HGU

Nasional
Libur Natal dan Tahun Baru Sebentar Lagi, Luhut Minta Masyarakat Disiplin Terapkan Prokes

Libur Natal dan Tahun Baru Sebentar Lagi, Luhut Minta Masyarakat Disiplin Terapkan Prokes

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.