Rio Capella: Harusnya HAM Munir Lebih Dihormati daripada Pollycarpus

Kompas.com - 01/12/2014, 19:36 WIB
Mantan pilot Garuda Indonesia yang juga pernah menjadi terdakwa kasus pembunuhan berencana aktivis HAM Munir, Pollycarpus Budihari Priyanto usai menjadi saksi terdakwa mantan Dirut PT Garuda Indonesia Indra Setiawan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (27/11/2007).  TRIBUNNEWS/BIAN HARNANSAMantan pilot Garuda Indonesia yang juga pernah menjadi terdakwa kasus pembunuhan berencana aktivis HAM Munir, Pollycarpus Budihari Priyanto usai menjadi saksi terdakwa mantan Dirut PT Garuda Indonesia Indra Setiawan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (27/11/2007).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Patrice Rio Capella mengatakan, pemerintah seharusnya lebih menegakkan hak asasi aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir, daripada terpidana kasus pembunuhannya, Pollycarpus Budihari Prijanto. Pollycarpus mendapatkan pembebasan bersyarat pada pekan lalu. (Baca: Bebas, Pollycarpus Akan Bisnis Penerbangan)

Menanggapi pro dan kontra pembebasan bersyarat bagi Pollycarpus, Menkum dan HAM Yasonna H Laoly meminta para aktivis HAM untuk  memedulikan hak Pollycarpus sebagai warga negara. (Baca: Pembebasan Bersyarat Pollycarpus Sudah Sesuai Ketentuan)

"Seharusnya HAM untuk Munir yang lebih dihormati daripada Pollycarpus. Kecuali kalau dia mau membuka semuanya, siapa yang memerintahkan melakukan pembunuhan," ujar Rio, di Ruang Komisi III DPR, Senin (1/12/2014).

Menurut Rio, Menkumham semestinya bersikap arif, karena kasus pembunuhan Munir telah menjadi sorotan dunia internasional. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, seharusnya tidak bisa mengaitkan pembebasan Pollycarpus atas dasar HAM.

"Menurut saya, di sini bisa timbul pertanyaan, karena memang hak orang yang meninggal sebagai korban HAM, dengan orang yang menjalankan hukuman berbeda. Jadi, paling tidak memberikan penghormatan kepada yang mati, daripada orang yang melakukan pelanggaran HAM," kata Rio.

Pollycarpus menerima pembebasan bersyarat setelah menjalani 8 tahun dari 14 tahun masa hukumannya. Meski demikian, ia tetap harus menjalani wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan Bandung satu bulan sekali.Selain itu, Pollycarpus juga harus mematuhi semua aturan, termasuk tidak boleh pergi ke luar negeri.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X