Airlangga Hartarto Pertimbangkan Tak Jadi Maju jika Munas Tak Sehat

Kompas.com - 01/12/2014, 18:04 WIB
Ketua DPP Partai Golkar yang berniat maju menjadi calon ketua umum, Airlangga Hartarto Indra Akunto/KOMPAS.comKetua DPP Partai Golkar yang berniat maju menjadi calon ketua umum, Airlangga Hartarto
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

BADUNG, KOMPAS.com
- Airlangga Hartarto mempertimbangkan mundur dari bursa calon  Ketua Umum DPP Partai Golkar yang akan bertarung pada Musyawarah Nasional IX di Nusa Dua, Bali. Ia mengatakan, keputusan itu akan diambil jika sudah tak mampu menghadapi praktik-praktik tak sehat dalam penyelenggaraan Munas.

"Saya akan ikuti sampai titik tertentu. Berapa besar kita masih bisa menoleransi praktik yang tidak sehat," kata Airlangga, di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Senin (1/12/2014).

Ia menyayangkan ketentuan rancangan tata tertib yang dinilainya tidak fair. Tatib itu adalah Pasal 22 ayat 4 yang substansinya mengharuskan Dewan Pimpinan Daerah tingkat I (provinsi) dan tingkat II (kabupaten/kota) untuk memilih calon secara terbuka.

Lalu Pasal 25 yang mengatur bahwa setiap calon ketua umum harus mendapatkan surat dukungan secara tertulis dari minimal 30 persen DPD I dan II agar dapat maju menjadi calon ketua umum. Peraturan tersebt dikhawatirkan membuat DPD, khususnya tingkat II terintimidasi.

"Saya tahu rancangan tatib mengarah kepada aklamasi. Oleh karena itu, setelah tadi diketok saya bicara dengan Pak Ical mohon ruang demokrasi dibuka. Karena memang ruang demokrasi ini tidak wajar," ujar Airlangga.

"Pembahasan tatib ini diabaikan, langsung diketok. Sama sekali enggak dibahas tapi langsung di ketok," katanya.

Sebelumnya, calon ketua umum lain, MS Hidayat, sudah menyatakan mundur dan menyatakan tak akan ikut dalam pemilihan. Hidayat mengalihkan dukungan yang dimilikinya kepada Aburizal. Jika Airlangga mundur, maka Aburizal tidak akan menghadapi pesaing. Calon ketua umum lainnya seperti Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Zainudin Amali, Agus Gumiwang dan Yorrys Raweyai sudah memutuskan membentuk Presidium Penyelamat Partai Golkar. Mereka akan menggelar Munas tandingan pada Januari 2015 mendatang.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Covid-19: Indonesia Perlu Belajar dari 7 Negara untuk Antisipasi Varian Omicron

Satgas Covid-19: Indonesia Perlu Belajar dari 7 Negara untuk Antisipasi Varian Omicron

Nasional
Diresmikan Jokowi, Revitalisasi Pasar Pon Trenggalek Diharapkan Tingkatkan Perdagangan

Diresmikan Jokowi, Revitalisasi Pasar Pon Trenggalek Diharapkan Tingkatkan Perdagangan

Nasional
Rektor UPN Veteran Jakarta Diminta Investigasi Penyebab Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

Rektor UPN Veteran Jakarta Diminta Investigasi Penyebab Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

Nasional
Tanggapi Putusan MK Soal UU Cipta Kerja, Jimly Sebut 2 UU Perlu Direvisi

Tanggapi Putusan MK Soal UU Cipta Kerja, Jimly Sebut 2 UU Perlu Direvisi

Nasional
Saat Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu: Buat Main Drum dan Motor-motoran

Saat Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu: Buat Main Drum dan Motor-motoran

Nasional
4 Fakta Seputar Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire

4 Fakta Seputar Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire

Nasional
Munarman Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Tindak Pidana Terorisme Hari Ini

Munarman Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Tindak Pidana Terorisme Hari Ini

Nasional
Menko PMK Minta Masukan PGI Soal Kebijakan Libur Nataru

Menko PMK Minta Masukan PGI Soal Kebijakan Libur Nataru

Nasional
Saat Menag Ungkap Kesiapan Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Belum Pastinya Haji dari Indonesia

Saat Menag Ungkap Kesiapan Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Belum Pastinya Haji dari Indonesia

Nasional
UPDATE: 297 Kasus Harian Covid-19 dan 3 Skenario Pemerintah Terkait Gelombang Ketiga

UPDATE: 297 Kasus Harian Covid-19 dan 3 Skenario Pemerintah Terkait Gelombang Ketiga

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sahroni Diminta Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E | Jakarta Kembali Berstatus PPKM Level 2

[POPULER NASIONAL] Sahroni Diminta Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E | Jakarta Kembali Berstatus PPKM Level 2

Nasional
DPR Berencana Revisi UU PPP, Pakar: Perintah MK Perbaiki UU Cipta Kerja

DPR Berencana Revisi UU PPP, Pakar: Perintah MK Perbaiki UU Cipta Kerja

Nasional
Varian Omicron Disebut Dapat Menular ke Penyintas Covid-19, Satgas: Jangan Panik, Hati-hati

Varian Omicron Disebut Dapat Menular ke Penyintas Covid-19, Satgas: Jangan Panik, Hati-hati

Nasional
Pegawai KPI Mulai Work from Home untuk Pulihkan Trauma

Pegawai KPI Mulai Work from Home untuk Pulihkan Trauma

Nasional
Gesekan antara TNI-Polri Tidak Perlu Terjadi jika...

Gesekan antara TNI-Polri Tidak Perlu Terjadi jika...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.