Kompas.com - 29/11/2014, 20:12 WIB
Ratusan warga yang bergabung dalam Sahabat Munir menggelar aksi damai memperingati 6 tahun meninggalnya aktvis hak asasi manusia, Munir, di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/9/2010). Mereka meminta pemerintah untuk mengusut tuntas dalang pembunuh munir. KOMPAS/YUNIADHI AGUNGRatusan warga yang bergabung dalam Sahabat Munir menggelar aksi damai memperingati 6 tahun meninggalnya aktvis hak asasi manusia, Munir, di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/9/2010). Mereka meminta pemerintah untuk mengusut tuntas dalang pembunuh munir.
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Ekskutif Komite aksi  Solidaritas untuk Munir (Kasum), Choirul Anam menegaskan, pembebasan bersyarat bagi Pollycarpus  tidak hanya mencederai keadilan bagi korban dan sahabat Munir, namun juga merusak rasa keadilan publik dan demokratisasi di indonesia.

"Pembebasan bersayarat ini menjadi kado pertama untuk Jokowi atas komitmennya terhadap HAM, seberapa berani dan berkomitmen Jokowi atas HAM. Bebas bersyarat untuk Polly mencermikan  Jokowi gagal mengkonsolidasi aparaturnya untuk konsisten terhadap HAM," Anam menegaskan, Sabtu (29/11/2014). 

Bebas bersyarat terhadap Polly, lanjut Anam lagi, menjadi pertanda buruk bagi pemerintahan Jokowi dan awal dari kegagalan berkomitmen untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM. Karena itu Jokowi diminta segera membatalkan pembebasan bersyarat untuk Pollycarpus.

"Kasum meminta Jokowi untuk mengevalusi pembebasan bersyarat tersebut, membatalkannya   dan menghentikan semua proses pemberian remisi untuk kedepannya. Langkah Jokowi harusnya membuka kembali kasus Munir bukan malah memberikan pembebasan bersyarat pada Polly," kata Anam.

Anam paham bahwa Pollycarpus memiliki hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Namun, menurutnya, hak itu tidak bisa diberlakukan untuk pelaku kejahatan serius atau kejahatan berat HAM. Bahkan Anam menuding ada oknum kekuasaan yang berada di belakang Pollycarpus.

"Karena kejahatan tersebut dilakukan tidak atas kehendak sendiri, namun atas penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan dan fasilitas negara," tuding Anam. "Polycarpus terbukti menjadi bagian yang menggunakan kewenangan dan kekuasaan BIN dalam melakukan pembunuhan cak Munir," ucap Anam.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Terbaru Soal Durasi Karantina bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri

Aturan Terbaru Soal Durasi Karantina bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri

Nasional
Giring: Mudah-Mudahan Partai Lain Seperti PSI, Tak Terima Kader yang Korupsi

Giring: Mudah-Mudahan Partai Lain Seperti PSI, Tak Terima Kader yang Korupsi

Nasional
Ramai-ramai Mengecam Kriminalisasi 40 Petani di Bengkulu karena Panen Hasil Bumi di Lahan Sengketa

Ramai-ramai Mengecam Kriminalisasi 40 Petani di Bengkulu karena Panen Hasil Bumi di Lahan Sengketa

Nasional
Jaksa Agung: Lin Che Wei Direkrut Tanpa Kontrak Tertentu, tetapi Ikut Ambil Kebijakan di Kemendag

Jaksa Agung: Lin Che Wei Direkrut Tanpa Kontrak Tertentu, tetapi Ikut Ambil Kebijakan di Kemendag

Nasional
Diperiksa Penyidik KLHK di KPK, Terbit: Saya Dititpkan Orang Utan

Diperiksa Penyidik KLHK di KPK, Terbit: Saya Dititpkan Orang Utan

Nasional
Aturan Perjalanan Dalam Negeri Terbaru, Tak Perlu Tes Covid-19 jika Sudah Vaksinasi Lengkap

Aturan Perjalanan Dalam Negeri Terbaru, Tak Perlu Tes Covid-19 jika Sudah Vaksinasi Lengkap

Nasional
Kemenkominfo Ingin Konsep Harmoni Angklung Jadi Inspirasi Perumusan Kebijakan Digital DEWG G20

Kemenkominfo Ingin Konsep Harmoni Angklung Jadi Inspirasi Perumusan Kebijakan Digital DEWG G20

Nasional
Dompet Dhuafa Sebut Akan Terus Berupaya Kembangkan “RS Qatar Charity”

Dompet Dhuafa Sebut Akan Terus Berupaya Kembangkan “RS Qatar Charity”

Nasional
Soal Pengusiran Perempuan di Cianjur karena Poliandri, Menteri PPPA: Jangan Main Hakim Sendiri

Soal Pengusiran Perempuan di Cianjur karena Poliandri, Menteri PPPA: Jangan Main Hakim Sendiri

Nasional
Kerugian Negara Terkait Kasus Minyak Goreng Masih Dihitung

Kerugian Negara Terkait Kasus Minyak Goreng Masih Dihitung

Nasional
Duduk Perkara UAS Ditolak Masuk Singapura

Duduk Perkara UAS Ditolak Masuk Singapura

Nasional
Epidemiolog Nilai Status Kedaruratan Pandemi Covid-19 Dicabut Paling Cepat Akhir 2022

Epidemiolog Nilai Status Kedaruratan Pandemi Covid-19 Dicabut Paling Cepat Akhir 2022

Nasional
Pesawat Malaysia yang Ditahan TNI AU karena Masuk Tanpa Izin Sudah Boleh Lanjutkan Penerbangan

Pesawat Malaysia yang Ditahan TNI AU karena Masuk Tanpa Izin Sudah Boleh Lanjutkan Penerbangan

Nasional
Epidemiolog soal Aturan Lepas Masker: 'Timing' Belum Tepat

Epidemiolog soal Aturan Lepas Masker: "Timing" Belum Tepat

Nasional
Lin Che Wei Diduga Berperan seperti Makelar dalam Kasus Izin Ekspor CPO

Lin Che Wei Diduga Berperan seperti Makelar dalam Kasus Izin Ekspor CPO

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.