Agung: Untuk Rekonsiliasi, Kubu Aburizal Tawarkan Pemilihan Ketua di Oktober 2015

Kompas.com - 29/11/2014, 17:42 WIB
Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mengadakan pertemuan dengan Agung Laksono, Agun Gunandjar, dan Priyo Budi Santoso, yang tergabung dalam Tim Penyelamat Partai Golkar, di Kantor DPP Golkar, Jumat (28/11/2014). Pertemuan tersebut membahas kesepakatan waktu pelaksanaan Musyawarah Nasional Partai Golkar. KOMPAS.com/Abba GabrillinKetua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mengadakan pertemuan dengan Agung Laksono, Agun Gunandjar, dan Priyo Budi Santoso, yang tergabung dalam Tim Penyelamat Partai Golkar, di Kantor DPP Golkar, Jumat (28/11/2014). Pertemuan tersebut membahas kesepakatan waktu pelaksanaan Musyawarah Nasional Partai Golkar.
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Penyelamat Partai Golkar Agung Laksono mengungkap hasil pertemuannya dengan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung yang berlangsung kemarin malam. Menurut Agung, Akbar memang menawarkan konsolidasi untuk mengatasi pertentangan antara tim penyelamat dengan kubu Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Namun, syarat yang diajukan Aburizal ditolak tim penyelamat.

"Awalnya ada titik terang. Keduanya sama-sama ingin menunda. Tapi ternyata dari sana tidak tulus. Pak ARB (panggilan Aburizal) tetap ingin munas," kata Agung Laksono saat dihubungi KOMPAS.com, Sabtu (29/11/2014).

Agung memaparkan, kubu Aburizal beralasan tidak bisa lagi membatalkan munas, karena persiapan sudah dilaksanakan dengan matang. Karena itu, kubu Aburizal kemudian menawarkan alternatif lain kepada tim penyelamat, yang disampaikan melalui lisan Akbar Tandjung.

"Akhirnya ditawarkan, munas tetap dilakukan untuk membahas program. Tapi tidak melakukan pemilihan. Untuk pemilihan dilakukan Oktober 2015, tahun depan. Ya jelas kami tolak," tutur Agung, yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar.

Tapi informasi ini dibantah oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad. "Enggak seperti itu. Munas tetap akan berjalan seperti rencana," ujar Fadel ketika dihubungi KOMPAS.com, Sabtu (29/11/2014).

Fadel kemudian menjelaskan, dalam pertemuan Aburizal dengan Akbar Tandjung, pihak Aburizal Bakrie memang mempertimbangkan usulan rekonsiliasi yang ditawarkan oleh Akbar Tandjung. "Namanya usulan, ya kami terima," tutur Fadel.

Tapi, Fadel melanjutkan, kubu Aburizal keberatan jika diminta untuk menunda pelaksanaan munas. "DPD-DPD yang tidak mau. Karena itu kami tetap melaksanakan munas," tutur Fadel.

Agenda munas, kata Fadel, juga akan berlangsung sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar. "Membahas program kerja, bahas organisasi dan wacana politik. Nanti juga akan ada rekomendasi yang dikeluarkan munas," ucap mantan Gubernur Gorontalo tersebut.

Saat ditanya mengenai teknis pelaksanaan pemilihan ketua umum, Fadel mengaku belum bisa memberikan penjelasan. "Kan munas baru besok. Ketua umum (Aburizal) juga baru datang besok," tutur Fadel.

Mekanisme pemilihan ketua umum memang menjadi agenda yang ditunggu, karena ada wacana akan ada aklamasi untuk memilih kembali Aburizal sebagai ketua umum. Selain itu, jika dilakukan pemilihan, banyak yang berusaha menebak siapa yang akan maju menantang Aburizal. Sebab, saat ini calon ketua umum yang sebelumnya beredar kini berada di tim penyelamat Partai Golkar, termasuk Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Zainuddin Amali dan Agus Gumiwang.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Nasional
Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Nasional
Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Nasional
Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Nasional
KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

Nasional
Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Nasional
Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Nasional
Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Nasional
Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 'Kapsul Evakuasi'

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 "Kapsul Evakuasi"

Nasional
Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Nasional
Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Nasional
Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Nasional
Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X