Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agung: Untuk Rekonsiliasi, Kubu Aburizal Tawarkan Pemilihan Ketua di Oktober 2015

Kompas.com - 29/11/2014, 17:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Penyelamat Partai Golkar Agung Laksono mengungkap hasil pertemuannya dengan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung yang berlangsung kemarin malam. Menurut Agung, Akbar memang menawarkan konsolidasi untuk mengatasi pertentangan antara tim penyelamat dengan kubu Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Namun, syarat yang diajukan Aburizal ditolak tim penyelamat.

"Awalnya ada titik terang. Keduanya sama-sama ingin menunda. Tapi ternyata dari sana tidak tulus. Pak ARB (panggilan Aburizal) tetap ingin munas," kata Agung Laksono saat dihubungi KOMPAS.com, Sabtu (29/11/2014).

Agung memaparkan, kubu Aburizal beralasan tidak bisa lagi membatalkan munas, karena persiapan sudah dilaksanakan dengan matang. Karena itu, kubu Aburizal kemudian menawarkan alternatif lain kepada tim penyelamat, yang disampaikan melalui lisan Akbar Tandjung.

"Akhirnya ditawarkan, munas tetap dilakukan untuk membahas program. Tapi tidak melakukan pemilihan. Untuk pemilihan dilakukan Oktober 2015, tahun depan. Ya jelas kami tolak," tutur Agung, yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar.

Tapi informasi ini dibantah oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad. "Enggak seperti itu. Munas tetap akan berjalan seperti rencana," ujar Fadel ketika dihubungi KOMPAS.com, Sabtu (29/11/2014).

Fadel kemudian menjelaskan, dalam pertemuan Aburizal dengan Akbar Tandjung, pihak Aburizal Bakrie memang mempertimbangkan usulan rekonsiliasi yang ditawarkan oleh Akbar Tandjung. "Namanya usulan, ya kami terima," tutur Fadel.

Tapi, Fadel melanjutkan, kubu Aburizal keberatan jika diminta untuk menunda pelaksanaan munas. "DPD-DPD yang tidak mau. Karena itu kami tetap melaksanakan munas," tutur Fadel.

Agenda munas, kata Fadel, juga akan berlangsung sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar. "Membahas program kerja, bahas organisasi dan wacana politik. Nanti juga akan ada rekomendasi yang dikeluarkan munas," ucap mantan Gubernur Gorontalo tersebut.

Saat ditanya mengenai teknis pelaksanaan pemilihan ketua umum, Fadel mengaku belum bisa memberikan penjelasan. "Kan munas baru besok. Ketua umum (Aburizal) juga baru datang besok," tutur Fadel.

Mekanisme pemilihan ketua umum memang menjadi agenda yang ditunggu, karena ada wacana akan ada aklamasi untuk memilih kembali Aburizal sebagai ketua umum. Selain itu, jika dilakukan pemilihan, banyak yang berusaha menebak siapa yang akan maju menantang Aburizal. Sebab, saat ini calon ketua umum yang sebelumnya beredar kini berada di tim penyelamat Partai Golkar, termasuk Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Zainuddin Amali dan Agus Gumiwang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com