Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Akbar Tandjung, Idrus Marham Nilai Tak Ada Alasan Menunda Munas

Kompas.com - 28/11/2014, 14:42 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham menegaskan, Musyawarah Nasional IX Partai Golkar akan tetap dilaksanakan pada 30 November mendatang di Nusa Dua, Bali. Munas tidak akan diundur hanya karena saran dari Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung.

Idrus menjelaskan, Akbar Tandjung sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar hanya memberi nasihat demi lancarnya ketertiban Munas. Namun, lanjut dia, panitia Munas sudah mempersiapkan segala hal, termasuk masalah pengamanan.

"Wajar Bang Akbar memberi warning. Karena itu, DPP sudah siap dengan segala sesuatunya. Tidak ada alasan untuk menunda Munas," kata Idrus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (28/11/2014).

Jika memang ada pihak-pihak yang mengganggu ketertiban, kata Idrus, pihak kepolisian siap untuk bertindak. Dia mengaku Golkar sudah mendapat izin, baik dari Mabes Polri maupun Polda Nusa Dua. "Kalau ada yang menggagalkan Munas ini, saya percaya ada lembaga negara yang merupakan representasi pemerintah untuk menjaga rakyatnya," ujar Idrus.

Akbar meminta Munas ditunda terkait bentrok fisik yang terjadi di Kantor DPP Partai Golkar yang terjadi beberapa waktu lalu. Menurut Akbar, bentrok yang terjadi di DPP beberapa waktu lalu tersebut dikhawatirkan akan merambah tempat-tempat lain, termasuk di Bali, yang notabene akan dijadikan sebagai tempat penyelenggaraan Munas IX.

Akbar mengatakan, diundurnya waktu pelaksanaan Munas tersebut dapat digunakan untuk menyempurnakan persiapan Munas, khususnya yang berkaitan dengan materi-materi Munas. Nantinya, lanjut Akbar, Dewan Pertimbangan Partai akan melakukan pembicaraan dengan DPP Partai Golkar, termasuk dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie untuk membahas kapan pelaksanaan Munas tersebut sebaiknya dilakukan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres Luncurkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua

Wapres Luncurkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua

Nasional
Jubir Penindakan KPK Diganti, Nawawi: Penyegaran

Jubir Penindakan KPK Diganti, Nawawi: Penyegaran

Nasional
KPK Ganti Juru Bicara Penindakan Ali Fikri

KPK Ganti Juru Bicara Penindakan Ali Fikri

Nasional
MKD Akan Verifikasi Laporan Terhadap Bamsoet soal Pernyataan Amendemen UUD 1945

MKD Akan Verifikasi Laporan Terhadap Bamsoet soal Pernyataan Amendemen UUD 1945

Nasional
Kunjungi Pemukiman Nelayan Malawei, Wapres Pastikan Pembangunan Rumah Berlanjut

Kunjungi Pemukiman Nelayan Malawei, Wapres Pastikan Pembangunan Rumah Berlanjut

Nasional
Wakil Ketua KPK Sebut Revisi UU KPK Hanya Tambal Sulam, Jika Presiden Berkomitmen Berantas Korupsi

Wakil Ketua KPK Sebut Revisi UU KPK Hanya Tambal Sulam, Jika Presiden Berkomitmen Berantas Korupsi

Nasional
Selebgram Ditahan Saudi karena Jual Paket Haji dengan Visa Ziarah, Jemaahnya Dicari

Selebgram Ditahan Saudi karena Jual Paket Haji dengan Visa Ziarah, Jemaahnya Dicari

Nasional
Wapres: Pemerintah Komitmen Genjot Pembangunan di DOB Papua

Wapres: Pemerintah Komitmen Genjot Pembangunan di DOB Papua

Nasional
Tak Dapat Jawaban Lugas soal Kelayakan Tol MBZ, Hakim Nasihati Saksi

Tak Dapat Jawaban Lugas soal Kelayakan Tol MBZ, Hakim Nasihati Saksi

Nasional
Sentil Saksi yang Sebut Ahli Uji Beban Tol MBZ seperti “Dewa”, Hakim: Jangan Belagu

Sentil Saksi yang Sebut Ahli Uji Beban Tol MBZ seperti “Dewa”, Hakim: Jangan Belagu

Nasional
Kejagung Sita 8 Aset Surya Darmadi, di Antaranya Ritz-Carlton Hotel di Jaksel

Kejagung Sita 8 Aset Surya Darmadi, di Antaranya Ritz-Carlton Hotel di Jaksel

Nasional
Banyak Kebijakan Kontroversial, Politisi PDI-P Harap Tak Jadi Bom Waktu buat Pemerintahan Prabowo

Banyak Kebijakan Kontroversial, Politisi PDI-P Harap Tak Jadi Bom Waktu buat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Caleg PKS Merangkap Jadi KPPS, MK Putus 2 TPS di Sorong Pemilu Ulang

Caleg PKS Merangkap Jadi KPPS, MK Putus 2 TPS di Sorong Pemilu Ulang

Nasional
Saksi Sebut 12 Truk Seberat 360 Ton Digunakan untuk Uji Beban Tol MBZ

Saksi Sebut 12 Truk Seberat 360 Ton Digunakan untuk Uji Beban Tol MBZ

Nasional
Di Hadapan Wamenkes, Anggota DPR Minta KRIS Ditunda dan Dikaji Lagi

Di Hadapan Wamenkes, Anggota DPR Minta KRIS Ditunda dan Dikaji Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com