Jokowi Tanya TNI Kenapa Tidak Bisa Kejar "Illegal Fishing"

Kompas.com - 28/11/2014, 13:12 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) berbicara kepada wartawan seusai pertemuan dengan para panglima komando daerah militer di Istana Bogor, Jumat (28/11/2014). KOMPAS.com/SABRINA ASRILPresiden Joko Widodo (tengah) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) berbicara kepada wartawan seusai pertemuan dengan para panglima komando daerah militer di Istana Bogor, Jumat (28/11/2014).
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo memanfaatkan pertemuannya dengan para panglima komando daerah militer (pangdam) untuk menggali persoalan TNI, terutama mengenai alat utama sistem persenjataan (alutsista). Jokowi menanyakan persoalan sulitnya TNI dalam mengamankan laut Indonesia dari pencurian ikan.

"Mengenai kondisi-kondisi alutsista kita seperti apa, keadaan seperti apa, kemudian mengenai kondisi BBM (bahan bakar minyak) seperti apa, kenapa enggak bisa mengejar illegal fishing, juga mungkin yang lain, illegal logging. Persoalan dasarnya apa, semua sudah disampaikan," ujar Jokowi seusai pertemuan di Istana Bogor, Jumat (28/11/2014).

Jokowi tidak menyampaikan secara spesifik mengenai persoalan dasar dari lemahnya pengawasan dalam aksi illegal fishing.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko pernah mengungkapkan bahwa TNI AL sulit mengawasi pencurian ikan di laut Indonesia karena kurangnya anggaran untuk mengoperasikan kapal-kapal patroli. "Selama ini, kami utang ke Pertamina, utang jadi makin banyak. Utang terakhir TNI itu sekitar Rp 6 triliun. Enggak tahu tuh mau diputihkan atau bagaimana," kata Panglima TNI Jenderal Moeldoko di Kantor Presiden, Senin (17/11/2014).

Moeldoko mengungkapkan bahwa kapal laut yang dimiliki TNI AL saat ini berjumlah 64 unit. Kapal-kapal itu terdiri dari jenis kapal frigate, kapal korvet, kapal patroli, kapal selam, kapal hidrografi, hingga kapal penyapu ranjau. Dengan kecanggihan teknologi yang dimiliki TNI AL, Moeldoko bahkan melontarkan candaan. "Ini kapal nelayan kecil lawan kapal perang. Jangan sampai nyamuk digebuk pakai meriam," kata Moeldoko.

Meski memiliki kecanggihan yang mumpuni, kapal-kapal milik TNI AL itu nyatanya tak bisa beroperasi lantaran tidak adanya BBM. Akhirnya, banyak wilayah laut Indonesia yang tak terawasi. "Secara (jumlah) kapal, kami cukup banyak. Hanya, sekali lagi, mengerahkan kapal itu urusannya gede banget. Untuk operasi, waduh, bisa ribuan ton itu urusan BBM," ucap Moeldoko.

Adapun Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Marsetio mengungkapkan, kebutuhan ideal BBM bagi kapal patroli TNI AL mencapai 5,6 juta kiloliter per tahun. Namun, kondisi yang terjadi saat ini jauh dari ideal. "Hanya 13 persen saja kami dapat BBM. Jadi, sehari hanya bisa 7-15 kapal. Yang dalam posisi siap sebenarnya ada 60-70 kapal," ucapnya.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Nasional
Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Nasional
Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Nasional
Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Nasional
Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Nasional
Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Nasional
Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Nasional
Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Nasional
KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

Nasional
Cerita Yurianto yang Dijuluki 'Pembawa Berita Kematian' karena Sampaikan Data Covid-19

Cerita Yurianto yang Dijuluki "Pembawa Berita Kematian" karena Sampaikan Data Covid-19

Nasional
Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Nasional
Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Nasional
Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X