Mensos: Bantuan Sosial dalam Bentuk Digital untuk Hindari "Penyusutan"

Kompas.com - 26/11/2014, 20:15 WIB
Khofifah Indar Parawansa terpilih sebagai Menteri Sosial. Kompas.com/SABRINA ASRILKhofifah Indar Parawansa terpilih sebagai Menteri Sosial.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengimbau masyarakat agar tidak perlu khawatir mengalami penyusutan jumlah dana, saat menggunakan Layanan Keuangan Digital (LKD). Ia mengatakan, sistem LKD adalah tahap menuju program pengentasan kemiskinan yang terkawal oleh pemerintah.

"Kalau pakai uang cash kan banyak yang tanya, 'Bu ini bagaimana kalau 'menyusut' uangnya'? Tapi kalau LKD, berapa yang diberikan akan ketahuan berapa yang diterima," ujar Khofifah, saat ditemui seusai bertemu Komite III DPD di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2014).

Khofifah menjelaskan, sistem LKD memudahkan masyarakat untuk mengetahui jumlah uang bantuan yang telah diterima, hanya dengan menggunakan ponsel. Selain itu, dengan menggunakan kartu SIM yang didapat dari Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS), masyarakat dapat mengirim, serta mengambil uang tunai melalui Bank yang ditunjuk.

LKD merupakan sarana simpanan dan transaksi keuangan non tunai. Dengan sistem ini, nomor ponsel pengguna menjadi rekening simpanan. Dengan LKD, masyarakat tidak lagi dibatasi oleh keberadaan bank atau ATM secara fisik.

"Ada kartu SIM, ada simpanan sebesar Rp 400 ribu untuk dua bulan. Boleh diambil sebagian atau sekaligus. Jika ada berita yang menyebut antrean pencairan dana sampai berdesakan, itu karena informasinya belum rata. Banyak yang mengira ini seperti bantuan langsung tunai (BLT) yang langsung hangus," kata Khofifah.

Sementara itu, KSKS merupakan bantuan tunai bagi 15,5 juta keluarga kurang mampu, yang diberikan dalam bentuk rekening simpanan sebagai bagian dari strategi keuangan. KSKS tahap pertama diberikan pada awal November hingga Desember 2014, kepada 1.023.553 keluarga.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X