Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Khofifah Sebut Kartu Indonesia Sehat sebagai Penyetaraan Perlakuan

Kompas.com - 26/11/2014, 18:41 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyebut Kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan program pemerintah untuk membuat kesetaraan di antara para pasien rumah sakit. Dengan kesetaraan tersebut, diharapkan pelayanan rumah sakit akan lebih maksimal, tanpa memandang jenis administrasi pasien tertentu.

"Saya sebut ini sebagai awal membangun kesetaraan perlakuan. Karena sering sekali kalau dilihat, penerima bantuan iuran (PBI) itu loss (lepas). Mereka dibelakangi," ujar Khofifah, seusai mengikuti rapat kerja dengan Komite III DPD RI, di Gedung DPD Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2014).

Khofifah mengatakan, Kementerian Sosial menargetkan sebanyak 86,4 juta jiwa penerima bantuan iuran (PBI) akan mendapat KIS secara keseluruhan pada bulan Mei-Juni 2015. Bagi peserta BPJS yang membayar sendiri iuran, secara keseluruhan akan mendapat KIS hingga bulan Desember 2015.

Sementara itu, sebut Khofifah, jenis pembayaran iuran KIS akan diketahui melalui kode barcode yang terdapat di kartu. "Ini bayar sendiri atau dibayar pemerintah? Kalau bayar sendiri ambil kelas satu atau kelas dua, itu ada di barcode," kata Khofifah.

Dengan penyetaraan tersebut, menurut Khofifah, diharapkan pihak rumah sakit tidak lagi membeda-bedakan perlakuan terhadap pasien yang mendapat bantuan pemerintah, atau yang membayar dengan uang pribadi.

Dengan sama-sama menggunakan KIS, kata Khofifah, kelas-kelas pasien akan sulit teridentifikasi. Pelayanan KIS dengan pasien pengguna kartu BPJS Kesehatan tidak memiliki perbedaan. Proses pelayanan berada di fasilitas kesehatan primer, seperti puskesmas terlebih dahulu. Setelah itu, jika menurut dokter pasien tersebut perlu perawatan, selanjutnya akan dirujuk ke rumah sakit.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com