Kompas.com - 26/11/2014, 18:11 WIB
Politisi Golkar Yorrys Raweyai di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (25/11/014) sore. KOMPAS.com/INDRA AKUNTONOPolitisi Golkar Yorrys Raweyai di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (25/11/014) sore.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Politikus Partai Golkar Yorrys Raweyai menyatakan bahwa presidium penyelamat Partai Golkar telah menyurati Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengesahkan kepengurusan Partai Golkar versi presidium. Surat tersebut, menurut Yorrys, telah ditandatangani oleh Ketua Presidium Penyelamat Partai Golkar Agung Laksono.

"Tim berjumlah delapan orang, tapi saya tidak tahu nama-namanya, sudah menyurati untuk mendapatkan status hukum yang jelas ke Menkumham. Mudah-mudahan Menkumham bisa menjelaskan keputusan itu," ucap Yorrys Raweyai, di DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Rabu (26/11/2014).

Yorrys mengatakan, surat balasan dari Kemenkumham akan segera keluar dalam waktu satu atau dua hari ke depan. Jika surat keputusan tersebut sudah keluar, presidium penyelamat akan bisa segera bekerja dan menguasai DPP partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Dan mulai melaksanakan tugas-tugas administrasi dalam rangka penyelenggaraan munas secara konstitusi," ujar Yorrys.

Yorrys berharap Kemenkumham mau mengeluarkan surat keputusan untuk menyatakan bahwa tim penyelamat Partai Golkar sebagai pengurus yang sah. Yorrys tidak mau menduga-duga jika nantinya Kemenhuk dan HAM tidak mengeluarkan surat tersebut. "Janganlah kita mendahului kehendak Tuhan," kata Yorrys.

Sementara menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad, AD/ART Partai Golkar tidak mengenal istilah presidium penyelamat Partai Golkar. Dengan demikian, menurut Fadel, apa pun keputusan dari kelompok tersebut tidak akan memengaruhi penyelenggaraan Munas Golkar.

Fadel juga mengatakan, kemungkinan ada dua pandangan yang akan diberikan oleh partai berlambang pohon beringin tersebut. Pertama, akan ada sanksi pemberhentian kepada orang-orang yang dianggap "bandel" tersebut.

"Yang kedua, ya biar saja, namanya ini kan menyiapkan diri untuk munas di Bali. Ini merupakan dinamika demokrasi di Partai Golkar," ucap Fadel. (Baca juga: Kata Fadel, Para Penolak Munas Golkar di Bali Bisa Dipecat)

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
Pelarangan Mudik Berlaku di Wilayah Aglomerasi, Transportasi Publik Beroperasi secara Terbatas

Pelarangan Mudik Berlaku di Wilayah Aglomerasi, Transportasi Publik Beroperasi secara Terbatas

Nasional
Penumpang Positif Covid-19 Lolos Naik Pesawat, Anggota DPR: Kemen BUMN Harus Tegur AP I

Penumpang Positif Covid-19 Lolos Naik Pesawat, Anggota DPR: Kemen BUMN Harus Tegur AP I

Nasional
Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

Nasional
Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Tersangka dan Seorang Saksi

Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Tersangka dan Seorang Saksi

Nasional
Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Nasional
Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan

Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan

Nasional
Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua

Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua

Nasional
ICW: Sejak 2019, KPK Merosot Secara Terstruktur

ICW: Sejak 2019, KPK Merosot Secara Terstruktur

Nasional
ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

Nasional
ICW Minta Presiden Jokowi Tanggung Jawab soal TWK KPK yang Jadi Polemik

ICW Minta Presiden Jokowi Tanggung Jawab soal TWK KPK yang Jadi Polemik

Nasional
Anggap Ada Upaya Pelemahan KPK, Direktur YLBHI Sebut Presiden Bertanggung Jawab

Anggap Ada Upaya Pelemahan KPK, Direktur YLBHI Sebut Presiden Bertanggung Jawab

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X