Kompas.com - 26/11/2014, 08:24 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

BERAU, KOMPAS.com - Keberadaan ratusan 'manusia perahu' di perairan Berau, Kalimantan Timur, memancing perhatian publik. Terlebih, ketika sebanyak 544 'manusia perahu' ditangkap dengan tuduhan melakukan pencurian hasil laut di Indonesia. Sejak kapan dan bagaimana mereka bisa berada di wilayah Indonesia? 

Bupati Berau Makmur Hapk mengatakan, berdasarkan laporan masyarakat setempat, sejak tahun 1970-an manusia perahu sudah "menjajah" perairan Indonesia. Masyarakat Berau mengenal mereka sebagai warga Suku Bajo, suku yang turun temurun bekerja sebagai pelaut yang tersebar di Sulawesi, Malaysia, hingga Filipina.

"Tapi, zaman dulu itu mereka dianggap jahat. Merampok di tengah laut, mencuri kapal dan sebagainya," ujar Makmur, di tenda penampungan.

Seiring berjalannya waktu, manusia perahu tak hanya muncul sebagai perompak, tetapi juga nelayan. Mereka yang mengaku sebagai nelayan inilah yang mulai masuk lalu berinteraksi dengan masyarakat setempat dan mendapatkan penerimaan. Biasanya, mereka tinggal di sebuah desa dekat Bangau-Bangau, Samporna, Malaysia yang mencari ikan berbulan-bulan di laut.

Entah sengaja atau tidak, tahu atau tidak, mereka memasuki wilayah perairan Indonesia dengan membawa serta anak dan istri. Bahkan, satu kapal ada yang terdiri dari tiga atau empat keluarga. Ketika ditanya petugas, mereka tidak mengaku menjual ikan-ikannya ke Malaysia. Padahal, menurut citra satelit, usai menangkap ikan, mereka bertemu dengan kapal-kapal berukuran besar dan menjual hasil tangkapan ikan ke kapal itu. Kapal besar itu kerap menunggu di perbatasan laut Indonesia-Malaysia untuk kemudian dijual di negeri jiran tersebut.

Bukti-bukti yang didapatkan petugas satuan keamanan laut Indonesia, di kapal-kapal tersebut banyak didapati tabung gas bermerk Petronas, mata uang ringgit dan sejumlah barang-barang yang tidak biasa dijual di Indonesia.

Semakin masif dalam 10 tahun terakhir

Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sudirman Saad menyebut, jumlah manusia perahu yang masuk ke perairan Indonesia semakin banyak dalam 10 tahun terakhir.

"Tahun 2010 sudah pernah ditindak. Ada 153 manusia perahu yang kita kembalikan ke perbatasan Indonesia-Malaysia," ujar Sudirman.

Puncaknya, saat Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti blusukan ke kepulauan tersebut. Susi menerima aduan masyarakat setempat yang terganggu dengan kian masifnya nelayan asing di perairan yang berstatus wilayah konservasi tersebut.

"Malam itu juga Ibu Menteri memerintahkan untuk mengamankan manusia perahu. Malam itu juga TNI AL dan Polri bergerak mencari manusia perahu di laut," ujar Sudirman.

Mereka melanggar Pasal 35A ayat (1) juncto Pasal 35A ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, yang berbunyi, "Kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia wajib menggunakan nahkoda dan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia".

Selain itu, mereka juga melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf c juncto Pasal 100 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang berbunyi, "Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan".

Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, Polri dan instansi terkait akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Malaysia untuk mencari solusi atas persoalan 'manusia perahu' tersebut. Mereka diusahakan dikembalikan ke asalnya. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Deregulasi Pemerintah yang Mendorong Perkembangan Investasi

Deregulasi Pemerintah yang Mendorong Perkembangan Investasi

Nasional
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi

9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi

Nasional
Yenny Wahid Sebut Tjahjo Kumolo Anak Ideologis Bung Karno

Yenny Wahid Sebut Tjahjo Kumolo Anak Ideologis Bung Karno

Nasional
Pesan Tjahjo Kumolo kepada Keluarga: Bapak Ingin Meninggal saat Bertugas....

Pesan Tjahjo Kumolo kepada Keluarga: Bapak Ingin Meninggal saat Bertugas....

Nasional
BERITA FOTO: [Obituari] Tjahjo Kumolo: Golkar, PDI-P dan Mobil Pribadi

BERITA FOTO: [Obituari] Tjahjo Kumolo: Golkar, PDI-P dan Mobil Pribadi

Nasional
Melayat ke Rumah Duka, Henry Yosodiningrat Kenang Kado Ultah dari Tjahjo Kumolo

Melayat ke Rumah Duka, Henry Yosodiningrat Kenang Kado Ultah dari Tjahjo Kumolo

Nasional
3 Saran Imparsial untuk Benahi Pemahaman HAM Bagi Anggota Polri

3 Saran Imparsial untuk Benahi Pemahaman HAM Bagi Anggota Polri

Nasional
Lagi, Ahmad Sahroni Laporkan Adam Deni ke Polisi, Kini soal Tuduhan Fitnah

Lagi, Ahmad Sahroni Laporkan Adam Deni ke Polisi, Kini soal Tuduhan Fitnah

Nasional
Dituding Korupsi oleh Adam Deni, Kuasa Hukum Sahroni: Biarkan KPK Bekerja

Dituding Korupsi oleh Adam Deni, Kuasa Hukum Sahroni: Biarkan KPK Bekerja

Nasional
Imparsial Minta Polri Perkuat Netralitas Menjelang Tahun Politik

Imparsial Minta Polri Perkuat Netralitas Menjelang Tahun Politik

Nasional
Hari Bhayangkara, Imparsial Minta Polri Perkuat Perlindungan HAM

Hari Bhayangkara, Imparsial Minta Polri Perkuat Perlindungan HAM

Nasional
Hari Bhayangkara ke-76, Polwan hingga Kapolda Terima Hoegeng Award 2022

Hari Bhayangkara ke-76, Polwan hingga Kapolda Terima Hoegeng Award 2022

Nasional
Soal Penggunaan Aplikasi MyPertamina, Anggota DPR Komisi VII: Bikin Rakyat Kecil Ribet dan Susah

Soal Penggunaan Aplikasi MyPertamina, Anggota DPR Komisi VII: Bikin Rakyat Kecil Ribet dan Susah

Nasional
Karangan Bunga Dukacita Penuhi Kawasan Rumah Tjahjo Kumolo, dari Jokowi-Ma'ruf hingga Panglima TNI

Karangan Bunga Dukacita Penuhi Kawasan Rumah Tjahjo Kumolo, dari Jokowi-Ma'ruf hingga Panglima TNI

Nasional
Nasib AKBP Brotoseno Akan Diputuskan Pertengahan Juli

Nasib AKBP Brotoseno Akan Diputuskan Pertengahan Juli

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.