Kompas.com - 25/11/2014, 17:11 WIB
Ilustrasi. SHUTTERSTOCKIlustrasi.
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta menyatakan, besaran upah layak bagi wartawan di DKI Jakarta adalah Rp 6,5 juta per bulan. Jumlah tersebut didasari pada penghitungan upah minimum, dan disesuaikan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Kami mengumumkan upah layak bagi wartawan sebesar Rp 6,5 juta per bulan," ujar Ketua AJI Jakarta Umar Idris dalam konferensi pers di kantor AJI Jakarta, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2014).

Menurut Umar, jumlah Rp 6,5 juta diperoleh setelah menghitung 40 jenis komponen barang dan jasa, yang menyangkut kebutuhan hidup layak bagi wartawan. Komponen terbesar adalah untuk makanan, yaitu Rp 2,1 juta per bulan.

Selanjutnya, kebutuhan penunjang kerja sebesar Rp 1,5 juta per bulan. Hal-hal lainnya yang menjadi pokok pengeluaran mencakup kebutuhan sandang dan papan.

Umar menambahkan, dengan naiknya harga BBM, biaya transportasi diperkirakan meningkat hingga 30 persen.

Dalam data yang diperoleh AJI Jakarta, saat ini masih banyak perusahaan media yang menggunakan standar upah minimum buruh pabrik sebagai standar upah wartawan. Padahal, menurut Umar, pekerjaan dan profesi wartawan seharusnya tidak bisa disamakan dengan pekerjaan buruh.

"Kenyataannya, dari survei AJI, upah minimum wartawan 2013 dibandingkan 2014 cuma naik 3,2 persen, sedangkan upah minimum buruh saja naik 9 persen. Lama-lama disalip oleh upah buruh pabrik," kata Umar.

Upah rata-rata wartawan yang saat ini hanya sebesar Rp 3 juta per bulan, kata Umar, berpotensi menurunkan tingkat profesionalitas wartawan. Hal itu juga akan mengurangi kualitas media sebagai sumber informasi bagi publik.

"Kondisi ini berbahaya. Pelanggaran kode etik dikhawatirkan akan selalu terjadi karena wartawan rentan dikendalikan oleh kepentingan narasumber," kata Umar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Nasional
KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

Nasional
Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Nasional
Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Nasional
Johan Budi 'Ceramahi' Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Johan Budi "Ceramahi" Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Nasional
Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Nasional
Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Nasional
Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Nasional
Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Nasional
Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Nasional
Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Nasional
PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

Nasional
KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

Nasional
TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

Nasional
Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.