Server Ada di Indonesia, Fadli Zon Minta Mendagri Teruskan E-KTP

Kompas.com - 25/11/2014, 13:28 WIB
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendatangi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Selatan, untuk mengecek data server KTP elektronik. Kompas.com/SABRINA ASRILWakil Ketua DPR Fadli Zon mendatangi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Selatan, untuk mengecek data server KTP elektronik.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mendesak Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melanjutkan penerbitan KTP elektronik (e-KTP). Hal itu disampaikan Fadli setelah mengecek server data e-KTP yang terletak di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

"Kami lihat tidak ada alasan untuk dihentikan. Tidak boleh ada data yang dihentikan," ujar Fadli seusai melakukan pengecekan server data di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Jalan TMP Kalibata, Jakarta, Selasa (25/11/2014).

Mendagri Hentikan E-KTP karena Server Cip Ada di Negara Lain)

Menurut Fadli, semua perekaman data kependudukan tidak bisa dihentikan karena setiap saat berubah lantaran adanya kelahiran hingga kematian. Jika Tjahjo beralasan penghentian hanya terkait pencetakannya, Fadli mengaku tak mengerti alasannya.

Pasalnya, saat ini sudah 172 juta data warga yang direkam. Sebanyak 145 juta di antaranya sudah diterbitkan dan dikirim langsung kepada warga. (Baca: Melihat Pusat Data Server E-KTP di Jakarta...)

"Itu kan tinggal dicetak saja. E-KTP ini harus terus ada karena merupakan single identity yang diperlukan setiap warga. Selama republik ini masih ada, e-KTP sudah seharusnya masih ada," kata politisi Partai Gerindra tersebut.

Di dalam kunjungannya ke Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Fadli juga meyakini bahwa data yang dihimpun oleh kementerian telah akurat sesuai dengan data perekaman di tingkat kelurahan.

Untuk menjaga kerahasiaan data kependudukan ini, Fadli meminta agar koordinasi ditingkatkan lagi antara kementerian serta Lembaga Sandi Negara dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) serta para pakar.

"Tidak perlu pakai dari luar negeri. Pakar-pakar kita juga sudah banyak yang ahli," imbuh dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X