Melihat Pusat Data Server E-KTP di Jakarta...

Kompas.com - 25/11/2014, 13:05 WIB
Data server e-KTP di kantor Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Jalan TMP Kalibata, Jakarta, Selasa (25/11/2014). Kompas.com/SABRINA ASRILData server e-KTP di kantor Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Jalan TMP Kalibata, Jakarta, Selasa (25/11/2014).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com —
Rombongan Dewan Perwakilan Rakyat mendatangi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2014), untuk mengecek data server KTP elektronik. Pengecekan itu dilakukan untuk menindaklanjuti pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Sebelumnya, Tjahjo menyebut bahwa data server e-KTP tidak berada di Indonesia, tetapi di luar negeri. Atas dasar itu, Tjahjo menghentikan untuk sementara penerbitan e-KTP. (Baca: Mendagri Hentikan e-KTP karena Server Cip Ada di Negara Lain)

Kunjungan ke kantor Dirjen Dukcapil di kawasan Kalibata tersebut diikuti Wakil Ketua DPR Fadli Zon, pimpinan, serta anggota Komisi II DPR, di antaranya Riza Patria dan Wahidin Halim. Kedatangan mereka disambut oleh Dirjen Dukcapil Irman dan Kapuspen Kemendagri Dody Riyadmadji.

Rombongan DPR beserta wartawan kemudian diajak masuk ke dalam salah satu ruangan yang terletak di samping lobi Gedung Ditjen Dukcapil di lantai dasar. Semua tamu diminta membuka sepatunya untuk menjaga kebersihan karena akan memasuki ruangan data server.

Di bagian pintu depan sudah terpasang peringatan bahwa bagi setiap orang yang tak berkepentingan dilarang untuk masuk. Setelah membuka sepatu, rombongan kemudian digiring masuk ke dalam ruangan itu.

Kompas.com/SABRINA ASRIL Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendatangi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Selatan, untuk mengecek data server KTP elektronik.


Di dalam ruangan itu terdapat dua ruangan yang ditutup kaca. Sebelah kiri tampak terlihat mesin-mesin tinggi panel server yang jumlahnya lebih dari 10 unit. Total kapasitasnya mencapai 35 terabyte.

Dijelaskan, selain di Kalibata, server yang sama juga terdapat di Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, dengan kapasitas 600 terabyte dan server cadangan terdapat di Batam dengan kapasitas 200 terabyte.

Di setiap bagian atas lemari besi terdapat tulisan nomor masing-masing lemari disertai tulisan yang berbeda-beda yang menunjukkan perbedaan data yang disimpan server itu. Pantauan Kompas.com, terdapat tulisan "Storage Hexadata Intergovernment" dan juga tulisan "Server Pengolahan Data Kependudukan".

Server Pengolahan Data Kependudukan paling banyak unitnya. Penempatan server ini bahkan memakan satu ruang khusus. Wartawan dilarang masuk ruangan tersebut dan hanya bisa mengabadikannya dari luar ruangan.

"Tidak boleh masuk, ini data-data rahasia semua," ucap salah seorang petugas yang buru-buru melarang wartawan untuk masuk.

Sementara itu, rombongan anggota Dewan bersama dengan pejabat Kementerian Dalam Negeri tampak berkeliling mencermati satu per satu server yang sengaja ditempatkan di ruangan dingin tersebut.

"Ternyata ada di sini kok servernya, bukan di luar negeri," ujar Fadli sambil mencatat semua temuan yang dilihatnya di ruang server ini.

Selain ruang server, terdapat sebuah ruangan lagi yang diperuntukkan khusus sebagai pusat data. Terdapat empat layar monitor yang menampilkan data-data yang berbeda. Satu unit komputer diperuntukkan untuk perekaman data e-KTP beserta data pendukungnya seperti irish scanner hingga pemindai sidik jari. Semua data yang baru direkam langsung tampil di layar flat.

Sementara itu, tiga monitor lain menampilkan data kependudukan setiap wilayah. Ada pula kolom pencarian untuk melihat semua data kependudukan yang terekam.

Setelah selesai berkeliling ruang server sekitar 30 menit, Fadli mengatakan bahwa ucapan Tjahjo yang menyebutkan server berada di luar negeri harus segera dikoreksi agar tidak menimbulkan polemik.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kematian Anggota FPI Dilaporkan ke Komite Antipenyiksaan Internasional

Kematian Anggota FPI Dilaporkan ke Komite Antipenyiksaan Internasional

Nasional
Bakamla Deteksi Dua Kapal Tanker Asing di Pontianak dari Dimatikannya AIS

Bakamla Deteksi Dua Kapal Tanker Asing di Pontianak dari Dimatikannya AIS

Nasional
Rizieq Shihab Dilaporkan soal Lahan Pesantren, FPI: Itu 'Grand Design' untuk Kerjai Kami

Rizieq Shihab Dilaporkan soal Lahan Pesantren, FPI: Itu "Grand Design" untuk Kerjai Kami

Nasional
Walhi: Pelepasan Hutan Kalimantan Era Jokowi Capai 427.952 Hektare

Walhi: Pelepasan Hutan Kalimantan Era Jokowi Capai 427.952 Hektare

Nasional
Banjir di Paniai, Kemensos Salurkan Bantuan Senilai Rp 300 Juta

Banjir di Paniai, Kemensos Salurkan Bantuan Senilai Rp 300 Juta

Nasional
Rizieq Shihab Dilaporkan PTPN ke Bareskrim soal Lahan untuk Pesantren di Megamendung

Rizieq Shihab Dilaporkan PTPN ke Bareskrim soal Lahan untuk Pesantren di Megamendung

Nasional
Bakamla Amankan Kapal Tanker Panama dan Iran yang Diduga Transfer BBM Ilegal

Bakamla Amankan Kapal Tanker Panama dan Iran yang Diduga Transfer BBM Ilegal

Nasional
Kompolnas Beberkan Latar Belakang Listyo Sigit Ingin Ubah Tugas Polsek

Kompolnas Beberkan Latar Belakang Listyo Sigit Ingin Ubah Tugas Polsek

Nasional
Kompolnas: Pengaktifan Pam Swakarsa Diatur Undang-undang

Kompolnas: Pengaktifan Pam Swakarsa Diatur Undang-undang

Nasional
Soal Restorative Justice yang Disinggung Listyo Sigit, Pengamat: Belum Dipahami hingga Level Bawah

Soal Restorative Justice yang Disinggung Listyo Sigit, Pengamat: Belum Dipahami hingga Level Bawah

Nasional
Kompolnas: Pam Swakarsa Bermakna Keinginan Masyarakat

Kompolnas: Pam Swakarsa Bermakna Keinginan Masyarakat

Nasional
Tambah 5 di Belanda, Total 2.942 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Tambah 5 di Belanda, Total 2.942 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Soal Kewajiban Jilbab bagi Siswi Nonmuslim, Ketua Komisi X: Kami Prihatin atas Sikap Intoleran

Soal Kewajiban Jilbab bagi Siswi Nonmuslim, Ketua Komisi X: Kami Prihatin atas Sikap Intoleran

Nasional
Begini Cara Cek Daftar Penerima Bansos Tunai Rp 300.000 dan Pencairannya

Begini Cara Cek Daftar Penerima Bansos Tunai Rp 300.000 dan Pencairannya

Nasional
Istana Terima Surat DPR soal Pengangkatan Listyo sebagai Kapolri, Pelantikan Akhir Januari

Istana Terima Surat DPR soal Pengangkatan Listyo sebagai Kapolri, Pelantikan Akhir Januari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X