Parisada Hindu Dharma Indonesia Tolak Revisi UU Perkawinan

Kompas.com - 24/11/2014, 14:41 WIB
Ilustrasi. ISTIlustrasi.
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) tidak setuju terhadap permohonan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. PHDI menegaskan, perkawinan dalam agama Hindu hanya dapat disahkan apabila kedua calon mempelai adalah pemeluk agama Hindu.

"Mengingat upacara pernikahan begitu sakral, maka diwajibkan kedua mempelai memeluk agama Hindu," ujar Dewan Pakar PHDI I Nengah Dana, saat memberikan keterangan sebagai pihak terkait di sidang pleno Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (24/11/2014).

Menurut I Nengah, pendeta agama Hindu tidak akan mengesahkan upacara pernikahan, apabila salah satu pasangan bukan beragama Hindu. Jika perkawinan ingin tetap dilaksanakan sesuai agama Hindu, salah satu mempelai yang bukan pemeluk agama Hindu, harus mengikuti upacara khusus sebagai tanda menganut agama Hindu.

I Nengah mengatakan, ajaran Hindu di Indonesia memiliki perbedaan dengan ajaran Hindu India. Misalnya, di India, pemeluk agama Hindu boleh melangsungkan perkawinan dengan agama lain yang masih serumpun dengan agama Hindu. Sedangkan, di Indonesia, umat Hindu hanya boleh menikah dengan orang yang seiman.

Terkait Pasal 2 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 yang berbunyi "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", ia mengatakan, hal itu sudah sesuai dengan ajaran Hindu. PHDI tetap menginginkan pasal itu ada tertulis dalam undang-undang.

Selain itu, I Nengah mengaku tak sependapat apabila orang yang pindah agama demi melangsungkan perkawinan dianggap mengorbankan hak azasi manusia. Menurut dia, apabila pindah agama tersebut tumbuh dari hati nurani seseorang, maka hal itu tidak disebut melanggar HAM.

"Kalau dia yakin dengan agamanya, ya dia tidak akan menikah dengan yang beda agama," kata I Nengah. (baca: KWI Dukung Legalisasi Nikah Beda Agama)

Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang lanjutan perkara pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan agenda mendengarkan keterangan pihak terkait, yaitu KWI, PHDI, dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia.

Perkara ini teregistrasi dengan nomor 68/PUU-XII/2014. Pemohon perkara ini adalah empat orang warga negara Indonesia atas nama Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Varida Megawati Simarmata, dan Anbar Jayadi.

Pemohon meminta MK memberikan pemaknaan baru terhadap ketentuan tersebut, dengan menyatakan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama, sepanjang aturan tersebut diserahkan pada penilaian masing-masing mempelai.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Dihentikan, KSPI Bakal Gelar Demo Besar 14 Agustus

Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Dihentikan, KSPI Bakal Gelar Demo Besar 14 Agustus

Nasional
Bantah Hadi Pranoto, Kemenkes: Obat Covid-19 Belum Ditemukan

Bantah Hadi Pranoto, Kemenkes: Obat Covid-19 Belum Ditemukan

Nasional
Satgas Sebut Pengendalian Covid-19 Layaknya Perang Akar Rumput

Satgas Sebut Pengendalian Covid-19 Layaknya Perang Akar Rumput

Nasional
Menurut Satgas, 5 Klaster Ini Jadi Penyumbang Angka Covid-19 Besar di Indonesia

Menurut Satgas, 5 Klaster Ini Jadi Penyumbang Angka Covid-19 Besar di Indonesia

Nasional
Hubungan Prabowo-Jokowi Jadi Alasan Gerindra Dukung Gibran pada Pilkada Solo

Hubungan Prabowo-Jokowi Jadi Alasan Gerindra Dukung Gibran pada Pilkada Solo

Nasional
Atasi Kendala Belajar Daring, Guru di Jateng Aplikasikan 'Jogo Siswa' dengan Temui Murid

Atasi Kendala Belajar Daring, Guru di Jateng Aplikasikan "Jogo Siswa" dengan Temui Murid

Nasional
Jaksa KPK Tolak Wahyu Setiawan Sebagai Justice Collaborator

Jaksa KPK Tolak Wahyu Setiawan Sebagai Justice Collaborator

Nasional
UPDATE 3 Agustus: Total 1.552.141 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

UPDATE 3 Agustus: Total 1.552.141 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

Nasional
Kasus Harun Masiku, Agustiani Tio Fridelina Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Kasus Harun Masiku, Agustiani Tio Fridelina Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Nasional
Sebaran Kasus Covid-19 di Indonesia 3 Agustus: Jatim Tertinggi

Sebaran Kasus Covid-19 di Indonesia 3 Agustus: Jatim Tertinggi

Nasional
Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dituntut 8 Tahun Penjara

Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dituntut 8 Tahun Penjara

Nasional
UPDATE 3 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Capai 77.572 Orang

UPDATE 3 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Capai 77.572 Orang

Nasional
Berkaca Sejarah Pandemi Flu 1918, Kebijakan Tegas soal Covid-19 Dinilai Perlu Ada

Berkaca Sejarah Pandemi Flu 1918, Kebijakan Tegas soal Covid-19 Dinilai Perlu Ada

Nasional
Denny Indrayana: Sore Ini Kami ke Demokrat, Mudah-mudahan Dapat Dukungan

Denny Indrayana: Sore Ini Kami ke Demokrat, Mudah-mudahan Dapat Dukungan

Nasional
UPDATE 3 Agustus: Tambah 66, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 5.302

UPDATE 3 Agustus: Tambah 66, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 5.302

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X