Kompas.com - 24/11/2014, 14:06 WIB
Ilustrasi SHUTTERSTOCKIlustrasi
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menyatakan, hak setiap orang untuk memilih agama dan menikah harus setara dan tidak boleh dikorbankan. KWI menganggap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah membatasi hak warga negara terhadap dua hal tersebut.

"Isi dan rumusan Pasal 2 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974, harus diartikan bahwa perlu dijunjung tinggi dua hak mendasar, yaitu kebebasan hati nurani untuk memilih pegangan hidup (agama), dan hak untuk menikah," ujar perwakilan KWI Pastor Purbo Tamtomo, seusai menjadi saksi ahli di sidang pleno Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (24/11/2014).

Tamtomo mengatakan, Pasal 2 ayat 1 diartikan dan dimaknai secara de fakto adanya pembatasan jumlah agama dan kepercayaan. Ayat tersebut berbunyi "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Hal itu mengakibatkan sebagian warga negara tidak dilayani haknya oleh negara. Menurut Tamtomo, administrasi perkawinan yang diatur oleh negara seringkali memaksa agar warga negara yang ingin melaksanakan perkawinan beda agama harus memilih salah satu dari yang sudah ditetapkan. Misalnya, harus memilih satu dari enam agama yang diakui di Indonesia.

"Kami berpendapat, negara telah melampaui kewenangannya, karena telah memasuki ranah hubungan pribadi setiap orang dengan Tuhan, yang sepenuhnya menjadi hak azasi setiap orang," kata Tamtomo.

Untuk itu, KWI menyatakan setuju dengan permohonan revisi terhadap Pasal 2 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974. Pemohon perkara ini adalah empat orang warga negara Indonesia atas nama Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Varida Megawati Simarmata, dan Anbar Jayadi.

Para pemohon menilai, pasal dalam undang-undang perkawinan tersebut telah mengurangi hak konstitusional dan memaksa setiap warga untuk mematuhi hukum agama dalam perkawinan.

Pemohon meminta MK memberikan pemaknaan baru terhadap ketentuan tersebut, dengan menyatakan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama, sepanjang aturan tersebut diserahkan pada penilaian masing-masing mempelai.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Dipanggil, Ketua PBNU: Kami Cuma Minta Klarifikasi

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Dipanggil, Ketua PBNU: Kami Cuma Minta Klarifikasi

Nasional
Jokowi Bakal Tandatangani Kesepakatan Ruang Kendali Udara Natuna dengan PM Singapura

Jokowi Bakal Tandatangani Kesepakatan Ruang Kendali Udara Natuna dengan PM Singapura

Nasional
Edy Mulyadi Minta Maaf dan Klarifikasi Pernyataanya yang Menyinggung Warga Kalimantan

Edy Mulyadi Minta Maaf dan Klarifikasi Pernyataanya yang Menyinggung Warga Kalimantan

Nasional
Dewan Pakar PKS Dilantik, Ini Susunan Lengkapnya

Dewan Pakar PKS Dilantik, Ini Susunan Lengkapnya

Nasional
Antisipasi Omicron di Desa, Gus Halim Minta Relawan dan Elemen Desa Berkoordinasi

Antisipasi Omicron di Desa, Gus Halim Minta Relawan dan Elemen Desa Berkoordinasi

Nasional
Besok Jokowi Bertemu PM Singapura untuk Pimpin Pertemuan Bilateral hingga Teken Nota Kesepahaman

Besok Jokowi Bertemu PM Singapura untuk Pimpin Pertemuan Bilateral hingga Teken Nota Kesepahaman

Nasional
Daftar Lengkap 52 Kantor Imigrasi yang Layani Penerbitan Paspor Elektronik

Daftar Lengkap 52 Kantor Imigrasi yang Layani Penerbitan Paspor Elektronik

Nasional
UPDATE: 258.792 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate 1,67 Persen

UPDATE: 258.792 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate 1,67 Persen

Nasional
Jokowi Serahkan Bantuan untuk Mak Unah, Lansia yang Tinggal di Dekat Kandang Ayam

Jokowi Serahkan Bantuan untuk Mak Unah, Lansia yang Tinggal di Dekat Kandang Ayam

Nasional
Jangan Ada Lagi Nakes Meninggal Dunia, PDGI: Waspadai Covid Gelombang Ketiga

Jangan Ada Lagi Nakes Meninggal Dunia, PDGI: Waspadai Covid Gelombang Ketiga

Nasional
UPDATE 24 Januari: Capaian Vaksinasi Dosis Kedua 59,85 Persen

UPDATE 24 Januari: Capaian Vaksinasi Dosis Kedua 59,85 Persen

Nasional
Ditanya Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, Kakak Terbit Rencana Perangin Angin Bungkam

Ditanya Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, Kakak Terbit Rencana Perangin Angin Bungkam

Nasional
UPDATE 24 Januari: Tambah 944, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.124.211

UPDATE 24 Januari: Tambah 944, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.124.211

Nasional
UPDATE: 20.867 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 20.867 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 24 Januari: 2.927 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 27 Provinsi

UPDATE 24 Januari: 2.927 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 27 Provinsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.