Kompas.com - 23/11/2014, 16:16 WIB
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron meminta pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak mengabaikan prinsip good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Ia keberatan atas beberapa keputusan Jokowi yang diambil tanpa terlebih dulu berkonsultasi dengan DPR.

"Penggabungan nomenklatur kementerian dan pada saat yang sama penghapusan kementerian, peluncuran berbagai aneka kartu, dan kenaikan harga BBM tanpa ada konsultasi dengan DPR dan penjelasan kepada publik," kata Herman dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (23/11/2014), seperti dikutip Antara.

Herman yang juga Wakil Ketua Fraksi Demokrat di DPR menegaskan, partainya mendukung 1.000 persen program-program prorakyat dari pemerintahan Jokowi-JK. Namun, mekanismenya harus ditempuh dengan baik agar transparan dan akuntabel.

"Selain itu agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari meskipun itu hak prerogatif Presiden," ujarnya.

Ia menjelaskan, penggabungan dan penghapusan beberapa kementerian belum dijelaskan arah dan tujuannya. Misalnya, alasan Ristek dan Dikti digabung atau Dikdasmen dan Dikti dipisah. lalu, Lingkungan Hidup dan Kementerian Perhutanan digabung, Kementrian ESDM tergabung dalam Menko Kemaritiman.

Pemerintah, menurut dia, tiba-tiba meluncurkan berbagai kartu yang belum dijelaskan secara komprehensif dari mana program itu.

"Bagaimana dengan pengadaan jutaan kartu? Dari mana anggaran pembuatan kartunya? Apakah sebagai kompensasi kenaikan harga BBM atau melanjutkan pemerintahan sebelumnya? Semua ini harus dijelaskan kepada publik," katanya.

Selain itu, menurut Herman, pemerintah juga tidak tepat menaikkan harga BBM bersubsidi saat ini karena sebelumnya terjadi kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dan bahan bakar gas (BBG).

Ia menilai, Presiden Jokowi terkesan terburu-buru dan mengabaikan berbagai dampak yang ditimbulkannya, yaitu sudah dapat dipastikan seluruh harga akan naik dan dipastikan juga akan menurunkan daya beli masyarakat.

"Diperlukan persiapan yang matang untuk menaikkan harga BBM bersubsidi berikut dengan program perlindungan sosial dan kompensasinya sehingga harus ada penjelasan yang utuh sesuai dengan perundang-undangan agar ke depan tidak menimbulkan permasalahan," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI itu menilai, sebaiknya pengurangan subsidi BBM dibicarakan dulu dengan DPR agar kenaikan harga dan perlindungan sosialnya, serta arah penggunaan penghematannya, bisa diputuskan secara legitimasi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kerumitan Perang Melawan Narkoba

Kerumitan Perang Melawan Narkoba

Nasional
Jika Berkoalisi dengan Demokrat-PKS, Nasdem Diyakini Tak Akan Keluar Kabinet

Jika Berkoalisi dengan Demokrat-PKS, Nasdem Diyakini Tak Akan Keluar Kabinet

Nasional
Anak Perempuan Dicium Pria Dewasa di Gresik, Komisi III DPR Minta Polri dan Masyarakat Tanggapi secara Proporsional

Anak Perempuan Dicium Pria Dewasa di Gresik, Komisi III DPR Minta Polri dan Masyarakat Tanggapi secara Proporsional

Nasional
Jokowi ke Eropa, Maruf Amin Pimpin Sementara Pemerintahan

Jokowi ke Eropa, Maruf Amin Pimpin Sementara Pemerintahan

Nasional
Singgung Adab Politik, Sekjen Gerindra Sebut Ada Pemimpin Lupa Partai yang Membesarkannya

Singgung Adab Politik, Sekjen Gerindra Sebut Ada Pemimpin Lupa Partai yang Membesarkannya

Nasional
Misi Jokowi Temui Zelensky dan Putin untuk Hentikan Perang

Misi Jokowi Temui Zelensky dan Putin untuk Hentikan Perang

Nasional
Bertolak ke Eropa, Jokowi Bakal Temui Putin dan Zelensky Minta Hentikan Perang

Bertolak ke Eropa, Jokowi Bakal Temui Putin dan Zelensky Minta Hentikan Perang

Nasional
Anak Perempuan Dicium Pria Dewasa di Gresik, Komisi III DPR Minta Polisi Lakukan Penyidikan meski Orangtua Tak Lapor

Anak Perempuan Dicium Pria Dewasa di Gresik, Komisi III DPR Minta Polisi Lakukan Penyidikan meski Orangtua Tak Lapor

Nasional
Kisah Adelina Lisau: Pekerja Migran yang Dianiaya Majikan hingga Tewas di Malaysia, Pelakunya Justru Dibebaskan

Kisah Adelina Lisau: Pekerja Migran yang Dianiaya Majikan hingga Tewas di Malaysia, Pelakunya Justru Dibebaskan

Nasional
Blunder Partai Wong Cilik: Megawati di Antara Minyak Goreng, Tukang Bakso, dan Kecerobohan Komunikasi Politik

Blunder Partai Wong Cilik: Megawati di Antara Minyak Goreng, Tukang Bakso, dan Kecerobohan Komunikasi Politik

Nasional
Panduan Lengkap Kemenag soal Pelaksanaan Kurban Idul Adha di Tengah Wabah PMK

Panduan Lengkap Kemenag soal Pelaksanaan Kurban Idul Adha di Tengah Wabah PMK

Nasional
Kasus Covid-19 Naik Terus, Masyarakat Diminta Gunakan Masker Lagi di Ruang Terbuka

Kasus Covid-19 Naik Terus, Masyarakat Diminta Gunakan Masker Lagi di Ruang Terbuka

Nasional
Menag Imbau Umat Islam Tak Paksakan Diri Berkurban Idul Adha di Tengah Wabah PMK

Menag Imbau Umat Islam Tak Paksakan Diri Berkurban Idul Adha di Tengah Wabah PMK

Nasional
Blak-blakan PDI-P soal Sulitnya Kerja Sama dengan PKS dan Demokrat di Pemilu 2024 yang Berbuntut Panjang

Blak-blakan PDI-P soal Sulitnya Kerja Sama dengan PKS dan Demokrat di Pemilu 2024 yang Berbuntut Panjang

Nasional
Panduan Lengkap Kemenag soal Shalat Idul Adha dan Pelaksanaan Kurban 1443 Hijriah

Panduan Lengkap Kemenag soal Shalat Idul Adha dan Pelaksanaan Kurban 1443 Hijriah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.