"Banyak hal dalam pemerintahan Presiden Jokowi tidak ada penjelasan dan mengabaikan prinsip good governence," kata Herman saat dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu (23/11/2014).
Herman menjelaskan, hal tersebut pada awalnya dapat terlihat dari penggabungan, pemisahan, dan perubahan nomenklatur kementerian yang sampai sekarang tak pernah dijelaskan secara rinci apa tujuannya.
Peluncuran tiga "kartu sakti" Jokowi, yakni Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga sejahtera, juga mengalami ketidakjelasan serupa. Terakhir, adalah kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang efeknya amat terasa bagi masyarakat menengah ke bawah.
"Kesannya kenaikan harga ini terburu-buru dan mengabaikan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Sudah dapat dipastikan seluruh harga-harga akan naik dan dipastikan juga akan menurunkan daya beli masyarakat," ujar Herman.
"Menurut saya perlu persiapan yang matang untuk menaikan harga BBM bersubsidi berikut dengan program perlindungan sosial dan kompensasinya," tambah dia.
Padahal, lanjut Wakil Ketua Komis IV ini, jika Jokowi menjelaskan terlebih dahulu mengenai program yang akan dia jalankan, belum tentu DPR akan menolaknya. Jika program itu memang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat, dia menjamin Demokrat sebagai partai penyeimbang akan mendukung.
"Kami mendukung seribu persen terhadap program-program pro rakyat, namun mekanismenya harus ditempuh dengan baik agar transparan dan akuntabel, serta tidak menjadi persoalan di kemudian hari, meski itu hak prerogatif presiden," tegasnya.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanSegera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.