Ketua Ombudsman Nilai Ada Menteri Jokowi-JK yang Tidak Jalankan Revolusi Mental

Kompas.com - 22/11/2014, 15:41 WIB
Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana. Kompas.com/ SABRINA ASRILKetua Ombudsman RI Danang Girindrawardana.
Penulis Icha Rastika
|
EditorBayu Galih


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana menyebut adanya menteri dari Kabinet Kerja yang tidak melaksanakan program revolusi mental yang diusung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Beberapa menteri tersebut, kata dia, masih meneruskan program menteri sebelumnya, meskipun program itu dinilai bermasalah.

"Ya saya tidak bisa sebut satu per satu. Akan tetapi, kami surprise dengan beberapa pernyataan dari beberapa menteri yang menunjukkan bahwa kebijakan lama yang sudah menjadi bagian yang usang, polemik bermasalah, masih diterbitkan lagi," kata Danang di Jakarta, Sabtu (22/11/2014).

Ia mencontohkan program sertifikasi legalitas kayu. Menurut Danang, program ini telah menghambat perkembangan industri mebel di Indonesia. Di sisi lain, program yang bertujuan untuk meminimalisasi pembalakan liar ini dinilai tidak berhasil menekan angka pembalakan liar.

"Pembalakan masih terjadi, dan pengusaha kayu kehilangan stok kayunya. Padahal, pengusaha kayu sudah banyak yang gulung tikar," ucap dia.

Namun, Danang melanjutkan, menteri Kabinet Kerja saat ini tampak berniat untuk melanjutkan program tersebut tanpa melakukan perbaikan. "Pejabat-pejabat yang dulu memiliki kepentingan tertentu terhadap kebijakan-kebijakan inilah yang harus direvolusi mentalnya sehingga lebih jernih dalam merumuskan kebijakan," ucap Danang.

Jika Presiden ingin melakukan revolusi mental, maka Danang menyarankan Presiden Jokowi untuk menggunakan pendekatan paksa. Presiden diminta tegas mencopot menteri atau pejabat negara yang tidak mau berubah, tidak mau merevolusi dirinya sendiri.

"Mekanismenya? Untuk mengubah revolusi mental di birokrasi, saat ini kita tidak bisa lagi menggunakan model persuasi, imbauan, tetapi harus dipaksa. Birokrasi kita harus dipaksa untuk berubah," tutur dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia mengatakan, kewenangan untuk melakukan tindakan tegas, seperti pemecatan tersebut, sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pasal 54 hingga 59 dalam Undang-Undang itu mengatur mekanisme sanksi bagi pejabat birokrasi yang tidak mengindahkan ketentuan tentang standar pelayanan publik.

"Jadi, saat ini, pejabat-pejabat di kantor-kantor instansi pelayanan publik sangat mudah diganti oleh pimpinan yang lebih tinggi karena mereka tidak mengindahkan undang-undang," ucap Danang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Gelar Operasi Aman Nusa II Tangani Dampak Erupsi Semeru, 945 Personel Dikerahkan

Polri Gelar Operasi Aman Nusa II Tangani Dampak Erupsi Semeru, 945 Personel Dikerahkan

Nasional
Tangani Dampak Erupsi Gunung Semeru, Dompet Dhuafa Kerahkan Tim Respons dari Empat Kota

Tangani Dampak Erupsi Gunung Semeru, Dompet Dhuafa Kerahkan Tim Respons dari Empat Kota

Nasional
Muhaimin Instruksikan Kader PKB Bantu Warga Terdampak Erupsi Semeru

Muhaimin Instruksikan Kader PKB Bantu Warga Terdampak Erupsi Semeru

Nasional
Luncurkan Kapal Cepat Rudal Kelima, Prabowo: Tanpa Kekuatan Maritim yang Kuat, Tak Mungkin Negara Kuat

Luncurkan Kapal Cepat Rudal Kelima, Prabowo: Tanpa Kekuatan Maritim yang Kuat, Tak Mungkin Negara Kuat

Nasional
Survei Indikator: Polri Geser KPK Jadi Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya

Survei Indikator: Polri Geser KPK Jadi Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya

Nasional
BNPB Kirim 20.000 Masker untuk Masyarakat Terdampak Erupsi Gunung Semeru

BNPB Kirim 20.000 Masker untuk Masyarakat Terdampak Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Kemenkes Fokus Selamatkan Nyawa Warga Terdampak Erupsi Gunung Semeru

Kemenkes Fokus Selamatkan Nyawa Warga Terdampak Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Waspada, Hujan Ringan-Lebat Berpotensi Terjadi di Sekitar Puncak dan Lereng Semeru

Waspada, Hujan Ringan-Lebat Berpotensi Terjadi di Sekitar Puncak dan Lereng Semeru

Nasional
Kasus Bunuh Diri Mahasiswi NWR, Bripda Randy Diberhentikan Tak Hormat

Kasus Bunuh Diri Mahasiswi NWR, Bripda Randy Diberhentikan Tak Hormat

Nasional
BMKG Sebut Penerbangan Masih Normal, Tak Terganggu Abu Vulkanik Semeru

BMKG Sebut Penerbangan Masih Normal, Tak Terganggu Abu Vulkanik Semeru

Nasional
UPDATE 5 Desember: 249.214 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate 0,12 Persen

UPDATE 5 Desember: 249.214 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate 0,12 Persen

Nasional
Korban Luka akibat Erupsi Semeru Jadi 56 Orang, 35 Alami Luka Berat, 21 Lainnya Luka Ringan

Korban Luka akibat Erupsi Semeru Jadi 56 Orang, 35 Alami Luka Berat, 21 Lainnya Luka Ringan

Nasional
UPDATE 5 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 47,54 Persen, Dosis Pertama 68,39 Persen

UPDATE 5 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 47,54 Persen, Dosis Pertama 68,39 Persen

Nasional
UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 14 Orang, Tambah 1

UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 14 Orang, Tambah 1

Nasional
BNPB Sebut 5.205 Warga Terdampak Erupsi Semeru, 1.300 di Antaranya Mengungsi

BNPB Sebut 5.205 Warga Terdampak Erupsi Semeru, 1.300 di Antaranya Mengungsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.