Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

WNI di Australia Kecam Jokowi karena Tunjuk Prasetyo sebagai Jaksa Agung

Kompas.com - 22/11/2014, 12:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Langkah Jokowi menunjuk HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung terus menuai kecaman. Kali ini, suara keras datang dari masyarakat Indonesia di Australia yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Indonesia di Australia untuk Kebhinekaan.

Koalisi yang sebelumnya dikenal aktif mendukung Jokowi semasa kampanye pilpres tersebut kini melakukan kritik atas pilihan Jokowi itu. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa pendukung Jokowi tidaklah taklid buta.

"Ini memalukan. Penunjukan politisi sebagai jaksa agung adalah langkah mundur dari komitmen Jokowi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi," demikian kata Bhatara Ibnu Reza, juru bicara koalisi perwakilan Sydney dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (22/11/2014).

Menurut dia, jaksa agung merupakan penuntut umum tertinggi di Indonesia, dan semestinya memiliki integritas tinggi, rekam jejak yang baik, serta berani mengambil langkah hukum demi menegakkan keadilan.

Meski penentuan jaksa agung merupakan hak prerogatif Presiden, dia mengatakan, agenda pemberantasan korupsi dalam pemerintahan akan terhambat jika ranah penegakan hukum dikorbankan dalam negosiasi politik.
 
Avi Mahaningtyas, wakil koalisi dari Canberra, menyatakan bahwa Kejaksaan Agung adalah satu dari tiga pilar utama penegakan hukum untuk mewujudkan pemerintahan yang kuat, bersih, dan bertanggung jawab. "Jika pilar ini kuat, rakyat bisa memastikan check and balances terhadap penyelenggaraan pemerintahan, dengan agenda utama mereformasi lembaga Kejaksaan Agung sendiri, dan memberantas KKN secara sistematis," katanya.

Sementara itu, WNI di Australia selaku perwakilan Kota Perth, Iqbal Aji Daryono, berujar bahwa Jokowi tidak boleh terlena dan mengira semua pendukungnya taklid buta. "Dengan sikap ini, kami menunjukkan bahwa pendukung Jokowi tetap kritis, dan terus mengawal agar Presiden bersetia pada visi dan misinya," pungkas Iqbal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com