Target Kalla, Tak Ada Lagi TKW ke Luar Negeri dalam 5 Tahun Ini

Kompas.com - 21/11/2014, 22:15 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla icha rastika/Kompas.comWakil Presiden Jusuf Kalla
Penulis Icha Rastika
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menargetkan Indonesia berhenti mengirim tenaga kerja wanita (TKW) ke luar negeri dalam lima tahun pemerintahannya bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini.

Kalla berjanji akan menciptakan lapangan kerja di dalam negeri sehingga tidak perlu tenaga kerja mencari pekerjaan di luar negeri. Dia pun menyatakan masyarakat tak perlu khawatir kehilangan lapangan kerja bila kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) berlaku.

"Semua ini akan kita akhiri. TKW kita dalam lima tahun harus stop ke luar negeri. Kenapa? Orang mencari lapangan kerja ke luar negeri itu karena kekurangan lapangan kerja di dalam negeri," kata Kalla saat membuka acara Konferensi Besar Fatayat NU di Jakarta, Jumat (21/11/2014).

Menurut Kalla, para wanita nekat mencari pekerjaan di luar negeri karena tidak tersedia lapangan pekerjaan di Indonesia, meskipun sudah banyak pemberitaan kejadian memilukan yang menimpa TKW di luar negeri.

Kalla juga tak menampik bahwa insiden memilukan itu memang hampir selalu menimpa para pekerja perempuan dibandingkan laki-laki. "Kalau laki-laki yang kena (perkara) umumnya masuk penjara, kalau di luar negeri, karena kriminal. Kalau perempuan kerja di luar negeri, adakalanya justru dizalimi," ujar dia.

Karena itu, kata Kalla, dia berkeyakinan para tenaga kerja perempuan ini akan memilih bekerja di dalam negeri bila tersedia pekerjaan. Kalla pun lalu menyebutkan beberapa bidang lapangan kerja yang sekarang punya potensi untuk dikembangkan.

"Pertama, tentu pertanian yang lebih penting. Kedua, di industri-industri yang ringan, banyak lapangan kerja," sebut Kalla.

Kalla meminta masalah tenaga kerja perempuan di luar negeri ini menjadi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat, terkait pembukaan lapangan kerja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa.

Masyarakat Ekonomi ASEAN

Politikus senior Partai Golkar ini pun meminta masyarakat tak khawatir soal lapangan kerja bakal menyempit bila kesepakatan MEA mulai berlaku pada 2015. Menurut dia, MEA justru membuka kesempatan bagi orang Indonesia untuk mencari kerja di tempat lain.

Kalla pun berpendapat, mustahil orang dari negara yang tingkat kesejahteraannya lebih tinggi datang mencari pekerjaan di Indonesia yang punya standar gaji lebih rendah daripada negara asalnya.

"Justru banyak terjadi orang Indonesia kerja di tempat lain karena tidak pernah ada aliran orang dari yang (negara) besar gajinya, (dari) gajinya yang tinggi (pindah) ke gaji yang rendah. Mana mungkin Singapura serbu kita untuk cari kerja? Yang ada Indonesia serbu mereka cari kerja. Jadi, menguntungkan bagi kita cari kerja," papar Kalla.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini 3 Penyebab Maraknya Penggunaan Narkoba Menurut BNN, Dianggap Aib hingga Gaya Hidup

Ini 3 Penyebab Maraknya Penggunaan Narkoba Menurut BNN, Dianggap Aib hingga Gaya Hidup

Nasional
[UPDATE] Covid-19 5 Juni: Depok Tambah 6 Kasus Positif Baru, Total Jadi 578 Pasien

[UPDATE] Covid-19 5 Juni: Depok Tambah 6 Kasus Positif Baru, Total Jadi 578 Pasien

Nasional
BNN: Banyak Pengedar Narkoba Divonis Hukuman Mati, tapi Pelaksanaannya Belum

BNN: Banyak Pengedar Narkoba Divonis Hukuman Mati, tapi Pelaksanaannya Belum

Nasional
85 Tahun Syafii Maarif, Azyumardi Azra: Dia Seorang Demokrat

85 Tahun Syafii Maarif, Azyumardi Azra: Dia Seorang Demokrat

Nasional
Ketua MPR Sebut New Normal Tak Terelakkan, Harus Siap Praktikkan Gaya Hidup Baru

Ketua MPR Sebut New Normal Tak Terelakkan, Harus Siap Praktikkan Gaya Hidup Baru

Nasional
BNN Soroti Sindikat Narkoba Jaringan Iran yang Kembali Aktif di Tengah Pandemi

BNN Soroti Sindikat Narkoba Jaringan Iran yang Kembali Aktif di Tengah Pandemi

Nasional
Istana Minta Masyarakat Tetap Waspada di Masa PSBB Transisi

Istana Minta Masyarakat Tetap Waspada di Masa PSBB Transisi

Nasional
551 Pasien Covid-19 Tercatat Sembuh dalam Sehari, Tertinggi Sejak 2 Maret

551 Pasien Covid-19 Tercatat Sembuh dalam Sehari, Tertinggi Sejak 2 Maret

Nasional
Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Nasional
Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Nasional
Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Nasional
Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Nasional
Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Nasional
Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Nasional
Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X