Kompas.com - 21/11/2014, 17:05 WIB
Ribuan santri bersama warga Desa Potoan Laok, Kecamatan Palengaan, menggelar sembahyang meminta hujan karena kemarau berkepanjangan, Jumat (7/11/2014). KOMPAS.com/TAUFIQURRAHMANRibuan santri bersama warga Desa Potoan Laok, Kecamatan Palengaan, menggelar sembahyang meminta hujan karena kemarau berkepanjangan, Jumat (7/11/2014).
Penulis Icha Rastika
|
EditorFidel Ali


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj menilai tidak tepat jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menetapkan tanggal 1 Muharam sebagai hari santri nasional. Said mengusulkan agar hari santri ditetapkan pada 22 Oktober setiap tahunnya.

"Tolong sampaikan ke Presiden, tidak tepat 1 Muharam. Yang khas itu tanggal 22 Oktober di mana para santri dengan semangat jihad menyambut pasukan NICA (Netherlands Indies Civil Administration) di Surabaya, dan mempertahankan kemerdekaan," kata Said saat membuka acara Konferensi Besar Fatayat NU di Jakarta, Jumat (21/11/2014).

Hadir pula dalam acara ini Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurut Said, pada 22 Oktober beberapa tahun lalu, para santri dengan arahan Kiayai Haji Hasyim Ashari melawan pasukan NICA.

"Kiai Abas dari Cirebon, Kiai Maskur dari Malang, korbannya 22.000 tapi alhamdulillah berhasil. Yang pasang bom di komandan NICA itu Harun, santri Tebu Ireng. Jadi hari santri 22 Oktober bukan 1 Muharam," sambung Said.

Said juga mendoakan Jokowi-Kalla diberikan kekuatan lahir dan batin dalam memimpin negara. Menurut keputusan musyawarah nasional PBNU, kata Said, penganut NU menerima sistem kepemimpinan yang nasionalis. Dengan demikian, NU menganggap Jokowi-Kalla sebagai pemimpin yang sah.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi tak ingin tergesa-gesa dalam menentukan hari santri secara nasional. Dia ingin penetapan hari santri dilakukan bersamaan dengan kegiatan monumental dan bukan sekadar seremonial belaka.

Mantan Deputi Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla, Andi Widjajanto yang kini menjabat Sekretaris Kabinet menyampaikan, pada 1 Muharam lalu, Jokowi memang menyampaikan janjinya untuk menetapkan hari santri. Namun, menurut Andi, hal itu bukan berarti Jokowi berjanji menetapkan 1 Muharam sebagai hari santri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Andi mengungkapkan, Jokowi berpandangan bahwa 1 Muharram adalah tahun baru Islam yang maknanya jauh lebih luas dari hari santri. Itulah mengapa Jokowi tak pernah berjanji menetapkan 1 Muharram sebagai hari santri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jakarta PPKM Level 2, Simak Perubahan Jam Operasional MRT dan LRT

Jakarta PPKM Level 2, Simak Perubahan Jam Operasional MRT dan LRT

Nasional
Jokowi: Kita Jadi Satu dari 5 Negara yang Berhasil Kendalikan Covid-19 di Level 1

Jokowi: Kita Jadi Satu dari 5 Negara yang Berhasil Kendalikan Covid-19 di Level 1

Nasional
Jokowi: Saat Lockdown di mana-mana, Kita Hati-hati Kendalikan Pandemi dan Ekonomi

Jokowi: Saat Lockdown di mana-mana, Kita Hati-hati Kendalikan Pandemi dan Ekonomi

Nasional
KPK: Kesadaran Melaporkan Gratifikasi Masih Rendah, 40 Persen Instansi Tidak Pernah Lapor

KPK: Kesadaran Melaporkan Gratifikasi Masih Rendah, 40 Persen Instansi Tidak Pernah Lapor

Nasional
Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Suap, Berikut Perjalanan Kasus Azis Syamsuddin

Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Suap, Berikut Perjalanan Kasus Azis Syamsuddin

Nasional
TNI AD: Hillary Lasut Kirim Surat Pembatalan Permintaan Ajudan ke KSAD

TNI AD: Hillary Lasut Kirim Surat Pembatalan Permintaan Ajudan ke KSAD

Nasional
Menko PMK Tegaskan Keselamatan Korban Erupsi Semeru Jadi Prioritas

Menko PMK Tegaskan Keselamatan Korban Erupsi Semeru Jadi Prioritas

Nasional
Novel Baswedan dkk Datang ke Mabes, Sosialisasi Jadi ASN Polri?

Novel Baswedan dkk Datang ke Mabes, Sosialisasi Jadi ASN Polri?

Nasional
Azis Syamsuddin Jalani Sidang Perdana Kasus Suap Hari Ini

Azis Syamsuddin Jalani Sidang Perdana Kasus Suap Hari Ini

Nasional
Tegaskan Urgensi RUU TPKS, Ketua DPP Nasdem: Mau Sampai Kapan Kekerasan Seksual Berulang?

Tegaskan Urgensi RUU TPKS, Ketua DPP Nasdem: Mau Sampai Kapan Kekerasan Seksual Berulang?

Nasional
Kenapa Varian Omicron Belum Terdeteksi di Indonesia? Ini Kata Epidemiolog

Kenapa Varian Omicron Belum Terdeteksi di Indonesia? Ini Kata Epidemiolog

Nasional
UPDATE Covid-19: Tambah 196 Kasus, Sembuh 298, Meninggal 4

UPDATE Covid-19: Tambah 196 Kasus, Sembuh 298, Meninggal 4

Nasional
Ini Nama 9 dari 14 Korban Meninggal Terdampak Erupsi Semeru

Ini Nama 9 dari 14 Korban Meninggal Terdampak Erupsi Semeru

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Berakhir Hari Ini, Berikut Situasi Covid-19 Terbaru

PPKM Luar Jawa-Bali Berakhir Hari Ini, Berikut Situasi Covid-19 Terbaru

Nasional
Diundang Sosialisasi Alih Status, Eks Pegawai KPK Harap Posisi dan Peran di Polri Diperjelas

Diundang Sosialisasi Alih Status, Eks Pegawai KPK Harap Posisi dan Peran di Polri Diperjelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.