Survei LSI: Harga BBM Naik, Pamor Jokowi Merosot

Kompas.com - 21/11/2014, 16:50 WIB
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan menteri-menteri terkait memberikan keterangan kepada wartawan terkait kenaikan Bahan Bakar Binyak, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/11/2014). Mulai pukul 00.00 tanggal 18 November 2014 BBM jenis Premium naik dari Rp 6500 menjadi Rp 8500, dan Solar dari Rp 5500 menjadi Rp 7500. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA) DANY PERMANAPresiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan menteri-menteri terkait memberikan keterangan kepada wartawan terkait kenaikan Bahan Bakar Binyak, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/11/2014). Mulai pukul 00.00 tanggal 18 November 2014 BBM jenis Premium naik dari Rp 6500 menjadi Rp 8500, dan Solar dari Rp 5500 menjadi Rp 7500. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) secara signifikan menurunkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pamor Presiden Joko Widodo. Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Ade Mulyana, menyatakan, kurang dari 50 persen masyarakat mengaku tidak puas dengan naiknya harga BBM.

"Harga BBM naik justru berbanding terbalik dengan Jokowi. Harga BBM naik, pamor Jokowi turun," ujar Ade dalam rilis survei Jokowi Pasca-Naiknya BBM di Jakarta, Jumat (21/11/2014).

Berdasarkan survei yang dirilis LSI, responden yang menyatakan puas sebesar 44,94 persen. Padahal, kata Ade, sebelum Jokowi dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober lalu, survei LSI menunjukkan tingkat ekspektasi masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi sebesar 81 persen.

"Penurunannya signifikan karena sebelum (harga) BBM naik, ekspektasi terhadap pemerintahan Jokowi cukup tinggi. Ketika ekspektasinya tidak dapat direalisasikan, kekecewaannya lebih tinggi dari yang tidak berekspektasi," kata Ade.

Sementara itu, responden yang menyatakan tidak puas sebesar 43,82 persen dan yang menjawab tidak tahu sebanyak 11,24 persen. Menurut Ade, rendahnya tingkat kepuasan masyararakat menjadi peringatan bagi pemerintahan ke depan yang harus diperhatikan Jokowi.

"Kebijakan tidak populis Jokowi dapat membahayakan pemerintahan lima tahun ke depan. Hanya gebrakan program yang luar biasa yang membuat Jokowi dapat populer kembali," ujar Ade.

Survei ini dilakukan dalam pada 18-19 November 2014 menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error sebesar 2,9 persen. Jumlah responden yang terlibat dalam survei ini sebanyak 1.200 orang, yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. LSI juga melengkapi surveinya dengan metode analisis media dan wawancara mendalam.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X