Kapolri dan Wagub Kepri Laporkan Perkembangan Bentrok Batam kepada Presiden Jokowi

Kompas.com - 20/11/2014, 19:10 WIB
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Pol Sutarman, saat di wawancarai wartawan, usai usai menghadiri upacara penutupan pendidikan dan Prasetya Perwira Sekolah Inspektur Polisi (SIP) pendidikan reguler ke-43 dan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) tahun anggaran 2014, di Lapangan Sekolah Pembentuka Perwira (Setukpa), Jalan Bhayangkara, Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (19/11/2014). FATHUR ROCHMANKepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Pol Sutarman, saat di wawancarai wartawan, usai usai menghadiri upacara penutupan pendidikan dan Prasetya Perwira Sekolah Inspektur Polisi (SIP) pendidikan reguler ke-43 dan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) tahun anggaran 2014, di Lapangan Sekolah Pembentuka Perwira (Setukpa), Jalan Bhayangkara, Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (19/11/2014).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Kapolri Jenderal Pol Sutarman dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Soerya Respationo menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Kamis (20/11/2014). Dalam pertemuan itu, Jokowi memerintahkan agar peristiwa bentrok antara TNI dan Polri jangan sampai terulang.

"Kami melaporkan pertemuan dengan KSAD (Kepala Staf TNI Angkatan Darat), dan tadi dijelaskan oleh KSAD kondisi saat ini tenang dan saat ini KSAD ada di sana. Langkah-langkah apa yang sudah dilakukan, kronologinya kami sampaikan kepada beliau. Arahannya jangan sampai terjadi lagi," kata Sutarman, seusai pertemuan.

Menurut Sutarman, untuk mencegah kejadian berulang, ia meminta Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo untuk tetap berada di lokasi.

"Saya memohon Bapak KSAD di sana sampai masalah clear betul dan kami akan kembali ke Batam untuk menyelesaikan masalah itu karena belum selesai di sana," kata Sutarman.

Sutarman mengungkapkan, akar permasalahan yang menjadi pemicu insiden Batam hanya persoalan sepele, yaitu saling ledek antara anggota TNI dan Polri. Menurut dia, pihaknya saat ini masih mendalami kasus ini. TNI dan Polri, sebutnya, sama-sama memeriksa anggotanya.

"Kami sedang periksa. Saya periksa dan KSAD memeriksa. Polri berlaku hukum pidana, disiplin, dan kode etik," ungkap Sutarman.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ahli Epidemiologi Sebut Kota Bogor Aman untuk Terapkan 'New Normal'

Ahli Epidemiologi Sebut Kota Bogor Aman untuk Terapkan "New Normal"

Nasional
KPU Pastikan Pasien Positif Covid-19 Dapat Gunakan Hak Pilih pada Pilkada 2020

KPU Pastikan Pasien Positif Covid-19 Dapat Gunakan Hak Pilih pada Pilkada 2020

Nasional
FKM UI: Jakarta Aman dari Covid-19 jika Kasus Harian di Bawah 100 selama Satu Pekan

FKM UI: Jakarta Aman dari Covid-19 jika Kasus Harian di Bawah 100 selama Satu Pekan

Nasional
KPU: Konser Musik Dilarang pada Kampanye Pilkada 2020

KPU: Konser Musik Dilarang pada Kampanye Pilkada 2020

Nasional
UPDATE 6 Juni: RS Darurat Wisma Atlet Rawat 564 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 6 Juni: RS Darurat Wisma Atlet Rawat 564 Pasien Positif Covid-19

Nasional
KPU Gelar Uji Publik Rancangan PKPU tentang Pilkada 2020

KPU Gelar Uji Publik Rancangan PKPU tentang Pilkada 2020

Nasional
Program Tapera Dikritik Buruh dan Pengusaha, Istana Angkat Bicara

Program Tapera Dikritik Buruh dan Pengusaha, Istana Angkat Bicara

Nasional
Diminta Jadi Ketum Gerindra Lagi, Prabowo Patuhi Keputusan Partai

Diminta Jadi Ketum Gerindra Lagi, Prabowo Patuhi Keputusan Partai

Nasional
Menghadirkan Pancasila di Era 'New Normal'

Menghadirkan Pancasila di Era "New Normal"

Nasional
Penangkapan Nurhadi Dinilai Tak Cukup, KPK Diminta Kembangkan Dugaan Pencucian Uang dan Obstruction of Justice

Penangkapan Nurhadi Dinilai Tak Cukup, KPK Diminta Kembangkan Dugaan Pencucian Uang dan Obstruction of Justice

Nasional
Ini 3 Penyebab Maraknya Penggunaan Narkoba Menurut BNN, Dianggap Aib hingga Gaya Hidup

Ini 3 Penyebab Maraknya Penggunaan Narkoba Menurut BNN, Dianggap Aib hingga Gaya Hidup

Nasional
[UPDATE] Covid-19 5 Juni: Depok Tambah 6 Kasus Positif Baru, Total Jadi 578 Pasien

[UPDATE] Covid-19 5 Juni: Depok Tambah 6 Kasus Positif Baru, Total Jadi 578 Pasien

Nasional
BNN: Banyak Pengedar Narkoba Divonis Hukuman Mati, tapi Pelaksanaannya Belum

BNN: Banyak Pengedar Narkoba Divonis Hukuman Mati, tapi Pelaksanaannya Belum

Nasional
85 Tahun Syafii Maarif, Azyumardi Azra: Dia Seorang Demokrat

85 Tahun Syafii Maarif, Azyumardi Azra: Dia Seorang Demokrat

Nasional
Ketua MPR Sebut New Normal Tak Terelakkan, Harus Siap Praktikkan Gaya Hidup Baru

Ketua MPR Sebut New Normal Tak Terelakkan, Harus Siap Praktikkan Gaya Hidup Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X