Johan Budi, Faisal Basri, dan Lily Wahid Akan Bicara Politik dan Korupsi

Kompas.com - 20/11/2014, 17:02 WIB
Kompasianival 2014 akan menghadirkan tokoh-tokoh terkemuka. KOMPASIANAKompasianival 2014 akan menghadirkan tokoh-tokoh terkemuka.
EditorTri Wahono


KOMPAS.com
– Korupsi menjadi musuh bersama yang terus diberantas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terkait penetapan tersangka oleh KPK terhadap Menteri ESDM Jero Wacik, Harian Kompas (5/9/2014) menuliskan, korupsi di negeri ini semakin terstruktur, sistematis, dan masif.

Sebelumnya, ada dua menteri lainnya dalam Kabinet Indonesia Bersatu II Pimpinan SBY yang menjadi tersangka korupsi, yakni Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dan Menteri Agama Suryadharma Ali.

Selain menteri, KPK juga menetapkan sejumlah politikus sebagai tersangka kasus dugaan korupsi sepanjang 2013, sebagian divonis bersalah dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Sebut saja Anas Urbaningrum (politisi partai Demokrat, tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi proyek hambalang), Luthfi Hasan Ishaaq (mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera yang terjerat kasus penerimaan suap dan pencucian uang terkait kuota impor daging sapi), Iyus Djuher (Politisi partai Demokrat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor yang terjerat kasus dugaan suap terkait izin pengelolaan tanah di Desa Antajaya, Bogor, Jawa Barat), dan Rusli Zaenal (Gubernur Riau yang ditetapkan KPK sebagai tersangka tiga kasus dugaan korupsi antara lain: pembangunan arena Pekan Olahraga Nasional (PON) di Riau, pengesahan bagan kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Hutan Tanaman (IUPHHK-HT).


Bertambahlah kini jumlah politisi yang tertangkap KPK dan menjadi tersangka kasus korupsi.

Politik dan Korupsi kemudian menjadi tema yang juga dipilih dalam salah satu kegiatan Kompasiana Nangkring di Kompasianival 2014, berlangsung Sabtu, 22 November pukul 14.30-15.00 WIB.

Selama 30 menit, pengunjung Kompasianival 2014 dapat terlibat dalam pembicaraan "terseksi" di ajang kopdar terbesar blogger Kompasiana ini. Hadir Juru Bicara KPK selama tiga periode, Johan Budi, yang kini menjabat sebagai Deputi Pencegahan KPK per Oktober 2014.

Johan tak sendiri, ia akan berbagi panggung dengan pengamat ekonomi Faisal Basri dan politisi dari partai Hanura, Lily Wahid bicara soal Politik dan Korupsi. Lily merupakan politisi yang "garang" bicara politik. Mantan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bahkan pernah mengalami ketegangan hubungan dengan rekan dan kerabatnya sendiri, Muhaimin Iskandar terkait dugaan aliran dana kepada orang-orang terdekat Muhaimin yang kala itu menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Mantan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga ikut berkomentar terkait ditangkapnya Hakim Syarifudin Umar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebab, Syarifudin merupakan hakim yang menolak gugatan Lily Wahid dan Gus Choi atas pemecatan mereka dari PKB.

Satu lagi tokoh yang ikut bicara soal Politik dan Korupsi di Kompasianival juga pernah berhubungan dengan KPK. Faisal Basri memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2 September 2014 sebagai saksi. Faisal dimintai keterangannya terkait kasus suap penanganan korupsi bantuan sosial di Pemerintah Kota Bandung dengan tersangka mantan hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Pasti Serefina Sinaga.

Penasaran dengan pembahasan tokoh penting di KPK, Johan Budi bersama politisi dan pengamat ekonomi di Nangkring Politik dan Koripsi? Datang saja ke Kompasianival 2014 di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta dan dapatkan tiketnya di http://grazera.com/kompasianival. (Wardah Fajri)

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Nasional
Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X