Jokowi Harus Evaluasi Kinerja Pimpinan TNI dan Polri Pasca-Bentrok di Batam

"Jokowi harus mengevaluasi dan mencopot para pimpinan TNI dan Polri. Bagaimana pun, bentrokan ini tak lepas dari kelengahan elit-elit TNI dan Polri dalam mencermati dinamika di Batam pasca bentrokan 21 September 2014 lalu," ujar Neta, kepada Kompas.com, Rabu (19/11/2014) malam.

Menurut Neta, Pimpinan TNI dan Polri gagal meredam rasa dendam  antara kedua pihak sebagai akibat dari bentrokan beberapa waktu lalu. Konflik antara dua institusi ini, kata Neta, ikut merugikan masyarakat karena mengganggu keamanan dan menimbulkan keresahan. 

Selain itu, Neta mengatakan, negara juga ikut mengalami kerugian besar dengan adanya konflik TNI dan Polri. Menurut dia, kejadian ini akan membuat investor asing takut menanamkan modalnya di Indonesia. Padahal, sebelumnya, dalam forum APEC dan G-20, Jokowi mengundang para investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.

"Bagaimana mereka mau masuk jika tidak ada jaminan keamanan di Indonesia, mengingat antar aparat keamanan saja saling tembak dan terus terlibat bentrokan," kata Neta.

Seperti diberitakan, sejumlah oknum TNI Batalion 134 Tuah Sakti, pada Rabu pagi, melakukan penyerangan ke Mako Brimobda Kepri, di Tembesi, Batam. Dalam penyerangan itu, oknum TNI tersebut sempat melakukan pengerusakan.

Peristiwa bentrokan kembali berlanjut hingga Rabu tengah malam. Informasi menyebutkan, sempat terjadi baku tembak dalam peristiwa bentrokan kali ini. Peristiwa ini bukan kali ini saja terjadi di Batam. Sebelumnya, pada bulan September lalu, bentrokan serupa mengakibatkan empat anggota TNI menderita luka tembak.

Saat itu, peristiwa bermula ketika tim dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Kepri dibantu anggota Brimob, sedang melakukan penggerebekan salah satu gudang penimbunan BBM ilegal. Belakangan diketahui, anggota TNI Bataion 134 terlibat dalam aksi penimbunan BBM ilegal tersebut.