Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Sosial: Siswa-siswa "Drop Out" Akan Dapat Kartu Indonesia Pintar

Kompas.com - 19/11/2014, 23:00 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansah mengatakan, pemerintah memperluas cakupan Bantuan Siswa Miskin (BSM) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Rencananya, KIP akan menjangkau siswa-siswa yang dikeluarkan dari sekolahnya atau drop out.

"Antara lain perluasannya anak-anak yang drop out pun dapat KIP," kata Khofifah, di Jakarta, Rabu (19/11/2014).

Menurut dia, rencana pemberian KIP kepada siswa yang dikeluarkan dari sekolahnya tersebut sudah dibahas dalam rapat kabinet dan rapat-rapat bersama Wakil PresidenJusuf Kalla. Alasan pemberian KIP bagi anak-anak yang drop out dengan harapan mereka bisa kembali ke sekolah. 

iSelain itu, pemerintah berencana memberikan KIP kepada anak-anak jalanan. Khofifah juga menyampaikan bahwa besaran bantuan yang diterima anak-anak pemegang KIP akan berbeda tergantung tingkat pendidikan masing-masing.

"KIP untuk SD Rp 450 ribu/tahun, SMP Rp 750 ribu/tahun, SMA Rp 1 juta/tahun, sementara KIS Rp 192 ribu/bulan itu sesuai standar PBI," ujar dia.

Khofifah menjelaskan, tidak semua penduduk miskin akan menerima KIP. KIP diprioritaskan bagi anak-anak di bawah usia 18 tahun. Sedangkan sisanya, seperti kaum lansia akan diprioritaskan untuk memperoleh Kartu Keluarga Sejahtera dan Kartu Indonesia Sehat.

"Dari 1,7 juta, dari 330.000 itu kita usulkan yang dapat KKS dan KIS, karena ini lansia, yang dibawah 18 tahun kita usulkan KIP, jadi treatmennya berbeda," sambung dia.

Terkait bantuan ini, Kementerian Sosial membawahi pengelolaan Kartu Keluarga Sejahtera. Menurut Khofifah, ada sekitar 15,5 juta rumah tangga yang menjadi sasaran KKS. Mengenai anggaran untuk program KKS, Khofifah mengatakan bahwa pihaknya telah menempatkan anggaran Rp 6,2 triliun di PT Pos Indonesia untuk diberikan kepada para pemegang KKS. Jika belum memiliki KKS, warga bisa menggunakan Kartu Penjamin Sosial (KPS) untuk mencairkan dana di Kantor Pos tersebut. Masing-masing rumah tangga sasaran memperoleh dana bantuan keluarga sejahera sebesar Rp 400.000 per dua bulan.

"Kalau sekarang Rp 400.000 per dua bulan dikali 15,5 juta setara dengan Rp 6,2 triliun itu, anggarannya sudah di PT Pos," ujar Khofifah.

Hari ini, Khofifah mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla meninjau pencairan dana program simpanan keluarga sejahtera (PSKS) di Kantor Pos Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta, Rabu (19/11/2014).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

Nasional
Senat Mahasiswa Driyarkara Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Kabulkan Sengketa Pilpres 2024

Senat Mahasiswa Driyarkara Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Kabulkan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Ditanya Progres Komunikasi dengan PKB dan PPP, Gerindra: Jos!

Ditanya Progres Komunikasi dengan PKB dan PPP, Gerindra: Jos!

Nasional
Ditanya Kemungkinan Gerindra Kembali Dukung Anies di Pilkada DKI, Gerindra: Anies Siapa?

Ditanya Kemungkinan Gerindra Kembali Dukung Anies di Pilkada DKI, Gerindra: Anies Siapa?

Nasional
Dituding Jadi Penghambat Pertemuan Megawati dengan Jokowi, Hasto: Apa Perlu Saya Bacakan Komentar Anak Ranting?

Dituding Jadi Penghambat Pertemuan Megawati dengan Jokowi, Hasto: Apa Perlu Saya Bacakan Komentar Anak Ranting?

Nasional
Survei LSI: Pemilih Anies dan Ganjar Tidak Puas dengan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Survei LSI: Pemilih Anies dan Ganjar Tidak Puas dengan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Nasional
Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Nasional
Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi Kasus APD Covid-19

Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi Kasus APD Covid-19

Nasional
Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com