Menteri Sosial: Siswa-siswa "Drop Out" Akan Dapat Kartu Indonesia Pintar

Kompas.com - 19/11/2014, 23:00 WIB
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (26/10/2014). TRIBUN NEWS / DANY PERMANA TRIBUN NEWS / DANY PERMANAMenteri Sosial Khofifah Indar Parawansa diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (26/10/2014). TRIBUN NEWS / DANY PERMANA
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansah mengatakan, pemerintah memperluas cakupan Bantuan Siswa Miskin (BSM) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Rencananya, KIP akan menjangkau siswa-siswa yang dikeluarkan dari sekolahnya atau drop out.

"Antara lain perluasannya anak-anak yang drop out pun dapat KIP," kata Khofifah, di Jakarta, Rabu (19/11/2014).

Menurut dia, rencana pemberian KIP kepada siswa yang dikeluarkan dari sekolahnya tersebut sudah dibahas dalam rapat kabinet dan rapat-rapat bersama Wakil PresidenJusuf Kalla. Alasan pemberian KIP bagi anak-anak yang drop out dengan harapan mereka bisa kembali ke sekolah. 

iSelain itu, pemerintah berencana memberikan KIP kepada anak-anak jalanan. Khofifah juga menyampaikan bahwa besaran bantuan yang diterima anak-anak pemegang KIP akan berbeda tergantung tingkat pendidikan masing-masing.

"KIP untuk SD Rp 450 ribu/tahun, SMP Rp 750 ribu/tahun, SMA Rp 1 juta/tahun, sementara KIS Rp 192 ribu/bulan itu sesuai standar PBI," ujar dia.

Khofifah menjelaskan, tidak semua penduduk miskin akan menerima KIP. KIP diprioritaskan bagi anak-anak di bawah usia 18 tahun. Sedangkan sisanya, seperti kaum lansia akan diprioritaskan untuk memperoleh Kartu Keluarga Sejahtera dan Kartu Indonesia Sehat.

"Dari 1,7 juta, dari 330.000 itu kita usulkan yang dapat KKS dan KIS, karena ini lansia, yang dibawah 18 tahun kita usulkan KIP, jadi treatmennya berbeda," sambung dia.

Terkait bantuan ini, Kementerian Sosial membawahi pengelolaan Kartu Keluarga Sejahtera. Menurut Khofifah, ada sekitar 15,5 juta rumah tangga yang menjadi sasaran KKS. Mengenai anggaran untuk program KKS, Khofifah mengatakan bahwa pihaknya telah menempatkan anggaran Rp 6,2 triliun di PT Pos Indonesia untuk diberikan kepada para pemegang KKS. Jika belum memiliki KKS, warga bisa menggunakan Kartu Penjamin Sosial (KPS) untuk mencairkan dana di Kantor Pos tersebut. Masing-masing rumah tangga sasaran memperoleh dana bantuan keluarga sejahera sebesar Rp 400.000 per dua bulan.

"Kalau sekarang Rp 400.000 per dua bulan dikali 15,5 juta setara dengan Rp 6,2 triliun itu, anggarannya sudah di PT Pos," ujar Khofifah.

Hari ini, Khofifah mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla meninjau pencairan dana program simpanan keluarga sejahtera (PSKS) di Kantor Pos Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta, Rabu (19/11/2014).Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Nasional
Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Nasional
Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Nasional
Jokowi Pilih 'Nusantara' Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri Catatan

Jokowi Pilih "Nusantara" Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri Catatan

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Kasus Proyek Penyewaan Satelit di Kemenhan

Kejagung Periksa 3 Saksi Kasus Proyek Penyewaan Satelit di Kemenhan

Nasional
Update 17 Januari: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,69 Persen

Update 17 Januari: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,69 Persen

Nasional
Menpan RB: Rekrutmen ASN pada 2022 Difokuskan pada PPPK, Khususnya Guru dan Nakes

Menpan RB: Rekrutmen ASN pada 2022 Difokuskan pada PPPK, Khususnya Guru dan Nakes

Nasional
Ibu Kota 'Nusantara' Disebut Akan Lebih Banyak Pakai APBN, Kepala Bappenas: Saya Belum Baca

Ibu Kota "Nusantara" Disebut Akan Lebih Banyak Pakai APBN, Kepala Bappenas: Saya Belum Baca

Nasional
Update 17 Januari: 269.513 Spesimen Diperiksa, 'Positivity Rate' 3,7 Persen

Update 17 Januari: 269.513 Spesimen Diperiksa, "Positivity Rate" 3,7 Persen

Nasional
DPP PDI-P Undang Erick Thohir, Siti Nurbaya, dan Teten Masduki ke Diskusi di Sekolah Partai

DPP PDI-P Undang Erick Thohir, Siti Nurbaya, dan Teten Masduki ke Diskusi di Sekolah Partai

Nasional
Merasa Difitnah Pelapor di Kasus Terorisme, Munarman Akan Tuntut di Akhirat

Merasa Difitnah Pelapor di Kasus Terorisme, Munarman Akan Tuntut di Akhirat

Nasional
Tak Merasa Disindir Anies, PSI: Harusnya Balasannya Memastikan Sirkuit Formula E Tepat Waktu

Tak Merasa Disindir Anies, PSI: Harusnya Balasannya Memastikan Sirkuit Formula E Tepat Waktu

Nasional
Satgas: Penonton MotoGP Mandalika 2022 Akan Karantina dengan Sistem 'Bubble'

Satgas: Penonton MotoGP Mandalika 2022 Akan Karantina dengan Sistem "Bubble"

Nasional
Komnas HAM: Sepanjang 2020-2021 Pelanggaran Kebebasan Berpendapat Paling Banyak Terjadi di Ruang Digital

Komnas HAM: Sepanjang 2020-2021 Pelanggaran Kebebasan Berpendapat Paling Banyak Terjadi di Ruang Digital

Nasional
Siap-siap, Ini Bocoran Jadwal Pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara Baru 'Nusantara'

Siap-siap, Ini Bocoran Jadwal Pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara Baru "Nusantara"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.