Selain "Kartu Sakti", Rieke Ungkap Jokowi Simpan "Perpres Sakti"

Kompas.com - 18/11/2014, 22:54 WIB
Politisi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka. Alfian KartonoPolitisi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka.
EditorBayu Galih


CIKAMPEK, KOMPAS.com — Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, mengaku sedang menunggu peraturan presiden baru yang disebutnya sebagai "Perpres Sakti Jokowi". Ternyata, perpres yang disebut Rieke tidak ada kaitannya dengan isu kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang sedang menuai pro dan kontra di masyarakat.

Adapun "perpres sakti" itu terkait kewenangan penyuluh lapangan Keluarga Berencana dengan tujuan memberikan perlindungan kepada para petugas. "Selain 'kartu sakti Jokowi', kita juga menunggu 'perpres sakti Jokowi'," kata Rieke pada acara sosialisasi program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Cikampek, Selasa (18/11/2014).

Rieke menjelaskan, perpres ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014. Dalam peraturan tersebut, BKKBN mempunyai kewenangan untuk mengelola alat dan obat kontrasepsi, sistem informasi keluarga, pengelolaan petugas lapangan KB (PLKB). UU tersebut juga memiliki konsekuensi semua jabatan fungsional akan ditarik ke pusat, termasuk petugas penyuluh lapangan KB.

Rieke berharap perpres itu segera dikeluarkan. Dengan demikian, menurut Rieke, BKKBN tidak hanya menjadi badan yang hanya mengurusi soal KB dan kontrasepsi saja, tetapi juga mengurusi masalah kependudukan secara menyeluruh.

"Meskipun BKKBN tidak menjadi kementerian kependudukan, kita berharap ada landasan hukum yang dapat memperkuat posisi BKKBN," ucapnya.

Program KB dan kependudukan, kata dia, juga harus terus digaungkan mengingat laju pertumbuhan penduduk yang tinggi.



Sumber Antara
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Nasional
Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Nasional
Divonis Dokter Harus Operasi Caesar Karena Eklampsia, Ibu Ini Manfaatkan Layanan JKN-KIS

Divonis Dokter Harus Operasi Caesar Karena Eklampsia, Ibu Ini Manfaatkan Layanan JKN-KIS

Nasional
Skema Hitung Dana BOS Diubah, Mudahkan Sekolah di Daerah Tertinggal

Skema Hitung Dana BOS Diubah, Mudahkan Sekolah di Daerah Tertinggal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X