Kompas.com - 18/11/2014, 20:33 WIB
Petugas Kantor Pos berebut mengambil foto Presiden Joko Widodo saat peluncuran Keluarga Sejahtera dan Kartu Indonesia Sehat di Kantor Pos Indonesia, Jakarta Pusat, Senin (3/11/2014). Program Simpanan Keluarga Sejahtera tersebut akan dibagikan kepada kurang lebih 1 juta keluarga, sementara Kartu Indonesia Pintar akan dibagikan kepada 160.000 anak usia sekolah, dan untuk tahap pertama Kartu Indonesia Sehat diberikan kepada 4,5 juta individu di 19 kabupaten/kota di sembilan provinsi di Indonesia. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA DANY PERMANAPetugas Kantor Pos berebut mengambil foto Presiden Joko Widodo saat peluncuran Keluarga Sejahtera dan Kartu Indonesia Sehat di Kantor Pos Indonesia, Jakarta Pusat, Senin (3/11/2014). Program Simpanan Keluarga Sejahtera tersebut akan dibagikan kepada kurang lebih 1 juta keluarga, sementara Kartu Indonesia Pintar akan dibagikan kepada 160.000 anak usia sekolah, dan untuk tahap pertama Kartu Indonesia Sehat diberikan kepada 4,5 juta individu di 19 kabupaten/kota di sembilan provinsi di Indonesia. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau yang dikenal dengan tiga "kartu sakti" ala Presiden Joko Widodo bukan kompensasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM pada Senin (17/11/2014) malam dan menyebutkan bahwa subsidi BBM akan dialihkan untuk program-program pro-rakyat.

"'Kartu sakti' itu belum dikaitkan dengan hal rencana kenaikan harga BBM. Anggaran itu sudah dialokasikan di APBN 2014, namanya anggaran perlindungan sosial," ujar Deputi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Chazali Situmorang di kantornya, Selasa (18/11/2014).

Chazali mengatakan, uang hasil penghematan subsidi BBM tahun ini baru akan digunakan pada Januari 2015 mendatang. Nilai penghematan subsidi BBM tahun 2014 mencapai Rp 100 triliun. 

Namun, Chazali belum bisa memastikan berapa persen anggaran hasil penghematan subsidi yang akan dijadikan sumber anggaran "kartu sakti". Anggaran dari penghematan subsidi BBM juga akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di pelosok Indonesia.

"Sebagian hasil penghematan subsidi BBM itu untuk 'kartu sakti'. Selebihnya kan Pak Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah bilang untuk bangun infrastruktur. Nah, persentasenya itu saya belum tahu," ujar dia.

Chazali mencontohkan, jika dilihat dari satu kartu saja, KKS misalnya, ada 15,5 juta jiwa penerima KKS. Setiap jiwa akan mendapatkan Rp 200.000 per bulan. Artinya, satu bulan pemerintah mengeluarkan Rp 3,1 triliun. Ia mengatakan, "kartu sakti" akan diprogramkan hingga Juni 2015 mendatang. Untuk semua program ini, pemerintah membutuhkan anggaran sebesar Rp 18,6 triliun.

"Kira-kira perhitungannya segitu ya. Itu pun baru KKS loh, belum KIS dan KIP," kata Chazali.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ibu Kota Negara Pindah, Polri Akan Ada Persiapan Pemindahan Instansi

Ibu Kota Negara Pindah, Polri Akan Ada Persiapan Pemindahan Instansi

Nasional
Ibu Kota 'Nusantara' Dibangun di Penajam Paser Utara, Ini Rincian Batas Wilayahnya

Ibu Kota "Nusantara" Dibangun di Penajam Paser Utara, Ini Rincian Batas Wilayahnya

Nasional
Jaksa Diperintahkan Banding Vonis Heru Hidayat, Kejagung: Hakim Ingkari Rasa Keadilan

Jaksa Diperintahkan Banding Vonis Heru Hidayat, Kejagung: Hakim Ingkari Rasa Keadilan

Nasional
Covid-19 Mulai Merangkak Lebihi 1.000 Kasus Per Hari, Jokowi Imbau WFH Lagi

Covid-19 Mulai Merangkak Lebihi 1.000 Kasus Per Hari, Jokowi Imbau WFH Lagi

Nasional
BMKG: Waspada Potensi Gelombang Tinggi hingga 4 Meter di Sejumlah Perairan di Indonesia

BMKG: Waspada Potensi Gelombang Tinggi hingga 4 Meter di Sejumlah Perairan di Indonesia

Nasional
Menilik Kans Menantu Luhut, Mayjen Maruli Simanjuntak dalam Bursa Calon Pangkostrad

Menilik Kans Menantu Luhut, Mayjen Maruli Simanjuntak dalam Bursa Calon Pangkostrad

Nasional
Waspada Cuaca Ekstrem di 27 Provinsi Ini hingga 22 Januari 2022

Waspada Cuaca Ekstrem di 27 Provinsi Ini hingga 22 Januari 2022

Nasional
Mengenal “Megathrust”, yang Jadi Alasan Pemerintah Merelokasi Korban Gempa Banten

Mengenal “Megathrust”, yang Jadi Alasan Pemerintah Merelokasi Korban Gempa Banten

Nasional
'Nusantara' Kian Nyata, Ini 7 Poin Penting Proyek Pemindahan Ibu Kota Negara

"Nusantara" Kian Nyata, Ini 7 Poin Penting Proyek Pemindahan Ibu Kota Negara

Nasional
Jalan Mulus dan Ngebut RUU IKN, Dana PEN Bakal Dikucurkan Bangun Ibu Kota Baru

Jalan Mulus dan Ngebut RUU IKN, Dana PEN Bakal Dikucurkan Bangun Ibu Kota Baru

Nasional
Kepala Otorita Ibu Kota 'Nusantara' Ditunjuk Presiden Paling Lambat 2 Bulan Setelah UU IKN Diundangkan

Kepala Otorita Ibu Kota "Nusantara" Ditunjuk Presiden Paling Lambat 2 Bulan Setelah UU IKN Diundangkan

Nasional
Kasus Omicron Meningkat, Jokowi: Waspada, Jangan Jemawa, Jangan Gegabah

Kasus Omicron Meningkat, Jokowi: Waspada, Jangan Jemawa, Jangan Gegabah

Nasional
UU IKN: Otorita Ibu Kota 'Nusantara' Beroperasi Paling Lambat Akhir 2022

UU IKN: Otorita Ibu Kota "Nusantara" Beroperasi Paling Lambat Akhir 2022

Nasional
Alasan Hakim Tak Beri Vonis Hukuman Mati terhadap Heru Hidayat

Alasan Hakim Tak Beri Vonis Hukuman Mati terhadap Heru Hidayat

Nasional
Heru Hidayat Lolos dari Hukuman Mati, Jaksa: Ini Berbeda Dengan yang Kami Minta

Heru Hidayat Lolos dari Hukuman Mati, Jaksa: Ini Berbeda Dengan yang Kami Minta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.