Politisi Gerindra: "Kartu Sakti" Jokowi Hanya Redam Sementara Dampak Kenaikan Harga BBM

Kompas.com - 18/11/2014, 09:22 WIB
Presiden Joko Widodo   di dampingi  oleh  Ibu Negara  Iriana peluncuran Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kantor Pos Besar, Jakarta Pusat, Senin (3/11/2014).  Peluncuran kartu  yang  di hadiri  oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani,Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek dan menteri  Kabinet Kerja lainya  tersebut sebagai pemenuhan  janji  Jokowi semasa  kampanye dulu. (Warta Kota/Henry Lopulalan) henry lopulalanPresiden Joko Widodo di dampingi oleh Ibu Negara Iriana peluncuran Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kantor Pos Besar, Jakarta Pusat, Senin (3/11/2014). Peluncuran kartu yang di hadiri oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani,Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek dan menteri Kabinet Kerja lainya tersebut sebagai pemenuhan janji Jokowi semasa kampanye dulu. (Warta Kota/Henry Lopulalan)
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Kartu 'sakti' Presiden Joko Widodo dinilai tidak dapat menjadi kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Pasalnya, pemberian bantuan tersebut dinilai hanya berdampak sementara bagi masyarakat.

"Kalau kompensasi model seperti itu, sebenarnya juga sudah dilakukan pada masa pemerintahan Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) kemarin. Tapi itu hanya untuk meredam sementara," Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika saat dihubungi Kompas.com, Senin (17/11/2014) malam.

Sebelumnya, Jokowi telah meluncurkan tiga "kartu sakti" untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM. Tiga kartu itu adalah Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar.

Kardaya menambahkan, dari sisi anggaran, alokasi pemberian bantuan tersebut tidak jelas. Pasalnya, menurut dia, hal itu belum diatur di dalam APBN sebelumnya. Sehingga tidak heran, kata dia, apabila diantara menteri-menteri Jokowi tidak sinkron dalam memberikan pernyataan terkait sumber pendanaan kartu bantuan tersebut.

"Sekalipun sekarang duitnya ada, tapi pos anggarannya tidak ada. Jadi tidak heran kalau satu menteri bilang dananya dari CSR untuk kartu-kartunya, di sisi lain ada yang bilang diambil dari dana yang lain," kata politisi Partai Gerindra tersebut.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa sebelumnya mengatakan, ketiga kartu itu segera didistribusikan hingga 2 Desember mendatang. Bagi masyarakat yang telah memiliki kartu tersebut, maka dapat langsung mencairkannya di Kantor Pos. Sementara bagi yang belum, warga dapat menggunakan Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, mereka yang berhak mendapatkan KKS, KIS, dan KKP sebanyak 15,6 juta kepala keluarga yang miskin. Menurut dia, kompensasi yang diberikan sekarang ini jauh lebih besar daripada dampak inflasi yang ditimbulkan dari kenaikan harga BBM.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

Nasional
Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Nasional
Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

Nasional
Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Nasional
Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Nasional
Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Nasional
Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

Nasional
Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Nasional
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Nasional
Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Nasional
Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Nasional
Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Nasional
Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

Nasional
Sepanjang 2021, Sebanyak 1.125 Bencana Alam Terjadi di Tanah Air

Sepanjang 2021, Sebanyak 1.125 Bencana Alam Terjadi di Tanah Air

Nasional
Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X