Politisi Gerindra: "Kartu Sakti" Jokowi Hanya Redam Sementara Dampak Kenaikan Harga BBM

Kompas.com - 18/11/2014, 09:22 WIB
Presiden Joko Widodo   di dampingi  oleh  Ibu Negara  Iriana peluncuran Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kantor Pos Besar, Jakarta Pusat, Senin (3/11/2014).  Peluncuran kartu  yang  di hadiri  oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani,Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek dan menteri  Kabinet Kerja lainya  tersebut sebagai pemenuhan  janji  Jokowi semasa  kampanye dulu. (Warta Kota/Henry Lopulalan) henry lopulalanPresiden Joko Widodo di dampingi oleh Ibu Negara Iriana peluncuran Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kantor Pos Besar, Jakarta Pusat, Senin (3/11/2014). Peluncuran kartu yang di hadiri oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani,Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek dan menteri Kabinet Kerja lainya tersebut sebagai pemenuhan janji Jokowi semasa kampanye dulu. (Warta Kota/Henry Lopulalan)
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Kartu 'sakti' Presiden Joko Widodo dinilai tidak dapat menjadi kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Pasalnya, pemberian bantuan tersebut dinilai hanya berdampak sementara bagi masyarakat.

"Kalau kompensasi model seperti itu, sebenarnya juga sudah dilakukan pada masa pemerintahan Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) kemarin. Tapi itu hanya untuk meredam sementara," Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika saat dihubungi Kompas.com, Senin (17/11/2014) malam.

Sebelumnya, Jokowi telah meluncurkan tiga "kartu sakti" untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM. Tiga kartu itu adalah Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar.

Kardaya menambahkan, dari sisi anggaran, alokasi pemberian bantuan tersebut tidak jelas. Pasalnya, menurut dia, hal itu belum diatur di dalam APBN sebelumnya. Sehingga tidak heran, kata dia, apabila diantara menteri-menteri Jokowi tidak sinkron dalam memberikan pernyataan terkait sumber pendanaan kartu bantuan tersebut.

"Sekalipun sekarang duitnya ada, tapi pos anggarannya tidak ada. Jadi tidak heran kalau satu menteri bilang dananya dari CSR untuk kartu-kartunya, di sisi lain ada yang bilang diambil dari dana yang lain," kata politisi Partai Gerindra tersebut.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa sebelumnya mengatakan, ketiga kartu itu segera didistribusikan hingga 2 Desember mendatang. Bagi masyarakat yang telah memiliki kartu tersebut, maka dapat langsung mencairkannya di Kantor Pos. Sementara bagi yang belum, warga dapat menggunakan Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, mereka yang berhak mendapatkan KKS, KIS, dan KKP sebanyak 15,6 juta kepala keluarga yang miskin. Menurut dia, kompensasi yang diberikan sekarang ini jauh lebih besar daripada dampak inflasi yang ditimbulkan dari kenaikan harga BBM.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Selesaikan Kasus Pelecehan di KPI, Kepolisian Sebut Punya Semangat yang Sama dengan Komnas HAM

Selesaikan Kasus Pelecehan di KPI, Kepolisian Sebut Punya Semangat yang Sama dengan Komnas HAM

Nasional
Pamerkan Data Covid-19 Indonesia Membaik, Menlu Retno Harap Arab Saudi Tinjau Kebijakan Vaksin dan Umrah

Pamerkan Data Covid-19 Indonesia Membaik, Menlu Retno Harap Arab Saudi Tinjau Kebijakan Vaksin dan Umrah

Nasional
Komnas HAM Gali Keterangan Kepolisian Terkait Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual Pegawai KPI

Komnas HAM Gali Keterangan Kepolisian Terkait Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual Pegawai KPI

Nasional
Kementerian PPPA: Perlu Dibuat Solusi Atasi Masalah Lansia

Kementerian PPPA: Perlu Dibuat Solusi Atasi Masalah Lansia

Nasional
Luhut Melapor ke Polda Metro Jaya, Jubir: Pak Luhut Datang sebagai Warga Biasa, Bukan Pejabat

Luhut Melapor ke Polda Metro Jaya, Jubir: Pak Luhut Datang sebagai Warga Biasa, Bukan Pejabat

Nasional
OTT di Kolaka Timur, KPK Tangkap Bupati Andi Merya Nur

OTT di Kolaka Timur, KPK Tangkap Bupati Andi Merya Nur

Nasional
Pemerintah Bakal Tetapkan Cuti Bersama dan Libur Nasional 2022 dengan Pertimbangkan Perkembangan Covid-19

Pemerintah Bakal Tetapkan Cuti Bersama dan Libur Nasional 2022 dengan Pertimbangkan Perkembangan Covid-19

Nasional
Wali Kota Nonaktif Tanjungbalai M Syahrial Divonis 2 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-Pikir

Wali Kota Nonaktif Tanjungbalai M Syahrial Divonis 2 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-Pikir

Nasional
Usai Bertemu, PKP Klaim Jokowi Ingin Pencoblosan Pemilu 2024 Digelar April

Usai Bertemu, PKP Klaim Jokowi Ingin Pencoblosan Pemilu 2024 Digelar April

Nasional
Wapres Yakin Indonesia Akan Jadi Pemain Utama Industri Keuangan Syariah Dunia

Wapres Yakin Indonesia Akan Jadi Pemain Utama Industri Keuangan Syariah Dunia

Nasional
Wamenlu: Diplomasi Akan Terus Bekerja Keras Amankan Kebutuhan Vaksin Rakyat

Wamenlu: Diplomasi Akan Terus Bekerja Keras Amankan Kebutuhan Vaksin Rakyat

Nasional
KJRI Jeddah: QR Code Sertifikat Vaksin Covid-19 Indonesia Tak Bisa Terbaca di Saudi

KJRI Jeddah: QR Code Sertifikat Vaksin Covid-19 Indonesia Tak Bisa Terbaca di Saudi

Nasional
Kunjungi Lapas Kelas I Tangerang Tanpa Izin, Pegawai KPK Diberi Sanksi Ringan

Kunjungi Lapas Kelas I Tangerang Tanpa Izin, Pegawai KPK Diberi Sanksi Ringan

Nasional
Wamenlu Ungkap 3 Isu yang Akan Jadi Tantangan hingga 2022

Wamenlu Ungkap 3 Isu yang Akan Jadi Tantangan hingga 2022

Nasional
Tidak Hanya Kesehatan, Prinsip Pelayanan Sosial, Ekonomi, hingga Psikologi Lansia Juga Perlu Diperhatikan

Tidak Hanya Kesehatan, Prinsip Pelayanan Sosial, Ekonomi, hingga Psikologi Lansia Juga Perlu Diperhatikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.