Kompas.com - 18/11/2014, 06:51 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan mengalihkan dana subsidi bahan bakar minyak untuk sejumlah program pro rakyat. Warga berharap, pengalihan dana subsidi ini digunakan maksimal untuk kepentingan rakyat dan program yang dirancang pemerintah tepat sasaran. Ada kekhawatiran, program ini tak dinikmati secara merata oleh mereka yang berhak menerimanya. Harapan itu disampaikan sejumlah warga yang dijumpai Kompas.com, Senin (17/11/2014) malam, pasca-pengumuman kenaikan harga BBM.

"Saya terus terang keberatan kalau dinaikan. BBM itu digunakan baik yang kaya atau miskin, sedangkan, bantuan pendidikan, kesehatan, belum merata," ujar Rismanila, warga Pulogadung, Jakarta Timur, kepada Kompas.com, Senin malam.

Risma mengatakan, program bantuan yang dikeluarkan pemerintah, seringkali tidak tepat sasaran. Menurut dia, kerabatnya yang berasal dari kalangan ekonomi bawah, tak pernah menerima dana bantuan pemerintah seperti yang selama ini didengungkan. Sementara, kata dia,  mereka yang memiliki kendaraan dan tingkat kehidupan yang lebih baik justru mendapatkannya. 

Selain itu, Risma mengatakan, kenaikan harga BBM juga pasti akan menambah beban sehari-hari dengan naiknya harga-harga bahan pokok.

Sementara itu, warga asal Depok, Jawa Barat, Dwi, mengatakan, pemerintah sebaiknya juga mencari alternatif lain untuk penghematan subsidi, selain menaikkan harga. Ia menyebutkan, sudah saatnya pemerintah juga tegas melarang kendaraan mewah, menggunakan BBM bersubsidi.

"Lebih baik diperketat penggunaan BBM bersubsidi. Jadi premium hanya untuk motor dan angkutan umum saja," kata Dwi.

Berbeda dengan dua warga sebelumnya, Ahmad, warga asal Parung, Bogor, tidak mempersoalkan kenaikan harga BBM. Ahmad mengatakan, ia optimistis program-program pemerintah akan berjalan dengan baik. Ia yakin bahwa kebijakan tersebut telah dipersiapkan dengan matang.

"Sempat kaget juga, saya kira baru naik tahun depan. Tapi saya yakin saja, kita lihat saja bukti-buktinya nanti," kata Ahmad.

Sebelumnya diberitakan, pada Senin malam, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Untuk bahan bakar jenis premium, dari sebelumnya Rp 6.500 per liter, kini naik menjadi Rp 8.500 per liter. Sedangkan solar, dari Rp 5.500 per liter, naik menjadi Rp 7.500 per liter. Adapun rencana pemerintah, pengalihan subsidi itu akan ditujukan untuk sektor produktif, seperti pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial untuk keluarga miskin dan hampir miskin, serta mewujudkan sektor maritim.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

21 Parpol yang Sudah Terdaftar di Sipol Pemilu 2024

21 Parpol yang Sudah Terdaftar di Sipol Pemilu 2024

Nasional
Kasus Pria Cium Anak di Gresik Sempat Disebut Bukan Pelecehan Seksual, Kompolnas Angkat Bicara

Kasus Pria Cium Anak di Gresik Sempat Disebut Bukan Pelecehan Seksual, Kompolnas Angkat Bicara

Nasional
Putri Tjahjo Kumolo: Kondisi Bapak Sudah Membaik

Putri Tjahjo Kumolo: Kondisi Bapak Sudah Membaik

Nasional
UPDATE 26 Juni: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,06 Persen, Dosis Ketiga 24,02 Persen

UPDATE 26 Juni: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,06 Persen, Dosis Ketiga 24,02 Persen

Nasional
Pengamat Sebut Kekuatan Internal PKB Tak Sesolid Saat 2019, Jadi Alasan Gerindra Tidak Ingin 'Grusa-grusu' Nyatakan Koalisi

Pengamat Sebut Kekuatan Internal PKB Tak Sesolid Saat 2019, Jadi Alasan Gerindra Tidak Ingin "Grusa-grusu" Nyatakan Koalisi

Nasional
UPDATE 26 Juni: Tambah 1.726, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.080.451

UPDATE 26 Juni: Tambah 1.726, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.080.451

Nasional
Indonesia Ajak Dunia Bersatu Pulihkan Rantai Pasok Pangan Global

Indonesia Ajak Dunia Bersatu Pulihkan Rantai Pasok Pangan Global

Nasional
Tjahjo Kumolo Masih Dirawat, PDI-P: Mohon Doanya

Tjahjo Kumolo Masih Dirawat, PDI-P: Mohon Doanya

Nasional
Menpan RB Tjahjo Kumolo Masih Jalani Perawatan Intensif di Rumah Sakit

Menpan RB Tjahjo Kumolo Masih Jalani Perawatan Intensif di Rumah Sakit

Nasional
Kominfo: Hanya Dewan Pers yang Berhak Lakukan Uji Kompetensi Wartawan

Kominfo: Hanya Dewan Pers yang Berhak Lakukan Uji Kompetensi Wartawan

Nasional
Sepulang dari Eropa, Jokowi Bakal ke Uni Emirat Arab Bahas Kerja Sama Ekonomi

Sepulang dari Eropa, Jokowi Bakal ke Uni Emirat Arab Bahas Kerja Sama Ekonomi

Nasional
Menkes: Puncak Kasus BA.4 BA.5 di Indonesia Diperkirakan Minggu Kedua-Ketiga Juli

Menkes: Puncak Kasus BA.4 BA.5 di Indonesia Diperkirakan Minggu Kedua-Ketiga Juli

Nasional
Mensos Risma Dorong 1.500 Ibu-ibu Ubah Nasib lewat Berwirausaha

Mensos Risma Dorong 1.500 Ibu-ibu Ubah Nasib lewat Berwirausaha

Nasional
Kerumitan Perang Melawan Narkoba

Kerumitan Perang Melawan Narkoba

Nasional
Jika Berkoalisi dengan Demokrat-PKS, Nasdem Diyakini Tak Akan Keluar Kabinet

Jika Berkoalisi dengan Demokrat-PKS, Nasdem Diyakini Tak Akan Keluar Kabinet

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.