Kompas.com - 18/11/2014, 06:11 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla harus gencar menyosialisasikan program pengalihan subsidi bahan bakar minyak pasca-kenaikan harga BBM per hari ini, Selasa (18/11/2014). Pada Senin (17/11/2014) malam, Presiden Jokowi mengumumkan kebijakan pemerintah menaikkan harga premium dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 dan solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500. Kenaikan harga BBM ini, kata Jokowi, akan dikompensasi dengan sejumlah program untuk masyarakat. (Baca: Ini "Kompensasi" Kenaikan Harga BBM Menurut Jokowi)

Sejumlah warga Ibu Kota yang dijumpai Kompas.com, Senin malam, mengaku tak tahu ke mana dana subsidi BBM akan dialihkan. Salah satunya seorang supir taksi, Samsul (52).

"Saya belum tahu, program pengalihan subsidi BBM yang mana," kata Samsul, saat tengah mengantre di SPBU kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin malam.

Samsul mengatakan, dengan kenaikan harga BBM, hidupnya akan semakin sulit. Menurut Samsul, kebutuhan ekonomi keluarganya akan semakin meningkat. Apalagi, dua dari tiga anaknya saat ini masih membutuhkan biaya pendidikan.

Pedagang makanan di kawasan Cikini, Rohani (42), juga mengungkapkan hal yang sama. Ia tak mengetahui bahwa anggaran subsidi BBM akan dialihkan untuk sejumlah program yang dianggap pro rakyat. Akan tetapi, ia berharap, pemerintah benar-benar mengalihkan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat.

"Maunya duitnya langsung dibagiin ke rakyat. Bisa lewat langsung, tunai, atau lewat layanan kesehatan dan pendidikan," ujar dia.

Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menurut Rohani, ia mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Rohani mengatakan, BLT pada masa SBY tak terdistribusi secara merata bagi masyarakat yang membutuhkan. Kali ini, ia berharap, pemerintahan Jokowi-JK bisa mengalokasikannya secara lebih merata. 

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago menyebutkan beberapa rencana pemerintah terkait pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM). (Baca: Untuk Apa Saja Pengalihan Subsidi BBM)

"Akan dialihkan untuk perbaikan dan pembangunan irigasi. Targetnya dalam dua tahun kita sudah bisa swasembada beras," ujar Andrinof, setelah pengumuman kenaikan harga BBM yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin (17/11/2014).

Selain itu, pemerintah juga mengalihkan subsidi BBM untuk biaya pembangunan pembangkit listrik, pembiayaan program kelautan, serta pembangunan jalan baru.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
NASIONAL
Isi UU IKN
Isi UU IKN
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

21 Parpol yang Sudah Terdaftar di Sipol Pemilu 2024

21 Parpol yang Sudah Terdaftar di Sipol Pemilu 2024

Nasional
Kasus Pria Cium Anak di Gresik Sempat Disebut Bukan Pelecehan Seksual, Kompolnas Angkat Bicara

Kasus Pria Cium Anak di Gresik Sempat Disebut Bukan Pelecehan Seksual, Kompolnas Angkat Bicara

Nasional
Putri Tjahjo Kumolo: Kondisi Bapak Sudah Membaik

Putri Tjahjo Kumolo: Kondisi Bapak Sudah Membaik

Nasional
UPDATE 26 Juni: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,06 Persen, Dosis Ketiga 24,02 Persen

UPDATE 26 Juni: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,06 Persen, Dosis Ketiga 24,02 Persen

Nasional
Pengamat Sebut Kekuatan Internal PKB Tak Sesolid Saat 2019, Jadi Alasan Gerindra Tidak Ingin 'Grusa-grusu' Nyatakan Koalisi

Pengamat Sebut Kekuatan Internal PKB Tak Sesolid Saat 2019, Jadi Alasan Gerindra Tidak Ingin "Grusa-grusu" Nyatakan Koalisi

Nasional
UPDATE 26 Juni: Tambah 1.726, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.080.451

UPDATE 26 Juni: Tambah 1.726, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.080.451

Nasional
Indonesia Ajak Dunia Bersatu Pulihkan Rantai Pasok Pangan Global

Indonesia Ajak Dunia Bersatu Pulihkan Rantai Pasok Pangan Global

Nasional
Tjahjo Kumolo Masih Dirawat, PDI-P: Mohon Doanya

Tjahjo Kumolo Masih Dirawat, PDI-P: Mohon Doanya

Nasional
Menpan RB Tjahjo Kumolo Masih Jalani Perawatan Intensif di Rumah Sakit

Menpan RB Tjahjo Kumolo Masih Jalani Perawatan Intensif di Rumah Sakit

Nasional
Kominfo: Hanya Dewan Pers yang Berhak Lakukan Uji Kompetensi Wartawan

Kominfo: Hanya Dewan Pers yang Berhak Lakukan Uji Kompetensi Wartawan

Nasional
Sepulang dari Eropa, Jokowi Bakal ke Uni Emirat Arab Bahas Kerja Sama Ekonomi

Sepulang dari Eropa, Jokowi Bakal ke Uni Emirat Arab Bahas Kerja Sama Ekonomi

Nasional
Menkes: Puncak Kasus BA.4 BA.5 di Indonesia Diperkirakan Minggu Kedua-Ketiga Juli

Menkes: Puncak Kasus BA.4 BA.5 di Indonesia Diperkirakan Minggu Kedua-Ketiga Juli

Nasional
Mensos Risma Dorong 1.500 Ibu-ibu Ubah Nasib lewat Berwirausaha

Mensos Risma Dorong 1.500 Ibu-ibu Ubah Nasib lewat Berwirausaha

Nasional
Kerumitan Perang Melawan Narkoba

Kerumitan Perang Melawan Narkoba

Nasional
Jika Berkoalisi dengan Demokrat-PKS, Nasdem Diyakini Tak Akan Keluar Kabinet

Jika Berkoalisi dengan Demokrat-PKS, Nasdem Diyakini Tak Akan Keluar Kabinet

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.