Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harga Minyak Dunia Turun, Kenapa Jokowi Tetap Naikkan Harga BBM?

Kompas.com - 18/11/2014, 03:17 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko "Jokowi" Widodo menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi meski harga minyak dunia saat ini sedang turun. Dengan kondisi itu, seharusnya pemerintah bisa lebih memperbesar ruang fiskal untuk digunakan pada sektor lain. Namun, apa alasan pemerintahan Jokowi bersikeras tetap menaikkan harga BBM saat ini?

"Kami melihat itu dari hari ke hari, melihatnya harus dalam setahun dalam sebulan, bagaimana perkembangannya karena harga minyak ini kami lihat pasti akan rendah terus, pasti akan naik meskipun sedikit," kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/11/2014).

Bambang menilai, naik atau tidaknya harga minyak dunia tetap akan menciptakan subsidi BBM. Padahal, harga minyak dunia juga terus berfluktuasi. Bambang memperkirakan turunnya harga minyak dunia hanya akan berlangsung selama 2-3 bulan.

Dengan kondisi itu, pemerintah pun tetap pada keputusannya untuk menaikkan harga BBM bersubsidi untuk mengalihkan subsidi ke sektor produktif, seperti infrastruktur dan kedaulatan pangan. Pemerintah menyebut akan ada lebih dari Rp 100 triliun dana subsidi BBM yang dialihkan untuk sektor produktif itu.

Seperti diketahui, pemerintah memastikan kenaikan dua BBM bersubsidi, yakni premium dari Rp 6.500 per liter menjadi Rp 8.500 per liter dan solar dari Rp 5.500 per liter menjadi Rp 7.500 per liter.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com