Pramono: Proses Perdamaian DPR Melelahkan

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi senior PDI Perjuangan, Pramono Anung, merasa lega DPR kembali bersatu. Sebagai juru lobi Koalisi Indonesia Hebat, Pramono mengatakan bahwa proses perdamaian kedua pihak tidak bisa dilakukan dengan mudah.

"Proses penyelesaian ini cukup melelahkan. Saya bertemu Pak Hatta (Ketua Umum PAN) sebulan ini lebih sering dibandingkan anak dan menantunya. Keinginan kita ialah untuk menyelesaikan UU MD3 dan segala persoalan yang ada," kata Pramono seusai penandatanganan kesepakatan damai di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2014).

Dalam kesempatan itu, Pramono bersama Olly Dondokambey (KIH) serta Hatta Rajasa dan Idrus Marham (KMP) menandatangani lima butir perjanjian damai. Penandatanganan juga dilakukan oleh setiap fraksi yang ada di DPR. (Baca: Ini Lima Poin Kesepakatan Damai KMP dan KIH di DPR)

Pramono mengatakan, bukan tidak mungkin ke depannya akan terjadi konflik-konflik serupa. Dia berharap proses penyelesaian konflik seperti ini dapat menjadi pembelajaran dan pengalaman yang berharga.

"Ini pembelajaran baik dan ini juga pembelajaran bagi politikus muda, bagaimana jika dalam suatu kondisi stuck, bisa mencari solusi," ujarnya.

Konflik di DPR muncul sebelum pemilihan pimpinan alat kelengkapan Dewan (AKD). Saat itu, fraksi kubu KIH tidak mau menyerahkan susunan anggotanya untuk ditempatkan di AKD. Kubu KIH ingin agar kursi pimpinan AKD dibagi secara proporsional.

Namun, kubu KMP saat itu menolak. Pemilihan pimpinan AKD tetap berjalan tanpa kehadiran kubu KIH.

Tak terima, kubu KIH membentuk DPR tandingan. KIH sempat memilih pimpinan DPR versi mereka. Dampaknya, tiap-tiap kubu menjalankan agenda masing-masing. Dengan adanya perdamaian ini, DPR tandingan pun otomatis dibubarkan.