Pramono: Proses Perdamaian DPR Melelahkan

Kompas.com - 17/11/2014, 15:20 WIB
Perwakilan Koalisi Indonesia Hebat Olly Dondokambey dan Pramono Anung bertemu perwakilan Koalisi Merah Putih  Hatta Rajasa dan Idrus Marham usai membahas revisi UU MD3 di kediaman Hatta, Sabtu (15/11/2014). Kedua pihak mencapai kata sepakat. KOMPAS.com/IHSANUDDINPerwakilan Koalisi Indonesia Hebat Olly Dondokambey dan Pramono Anung bertemu perwakilan Koalisi Merah Putih  Hatta Rajasa dan Idrus Marham usai membahas revisi UU MD3 di kediaman Hatta, Sabtu (15/11/2014). Kedua pihak mencapai kata sepakat.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Politisi senior PDI Perjuangan, Pramono Anung, merasa lega DPR kembali bersatu. Sebagai juru lobi Koalisi Indonesia Hebat, Pramono mengatakan bahwa proses perdamaian kedua pihak tidak bisa dilakukan dengan mudah.

"Proses penyelesaian ini cukup melelahkan. Saya bertemu Pak Hatta (Ketua Umum PAN) sebulan ini lebih sering dibandingkan anak dan menantunya. Keinginan kita ialah untuk menyelesaikan UU MD3 dan segala persoalan yang ada," kata Pramono seusai penandatanganan kesepakatan damai di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2014).

Dalam kesempatan itu, Pramono bersama Olly Dondokambey (KIH) serta Hatta Rajasa dan Idrus Marham (KMP) menandatangani lima butir perjanjian damai. Penandatanganan juga dilakukan oleh setiap fraksi yang ada di DPR. (Baca: Ini Lima Poin Kesepakatan Damai KMP dan KIH di DPR)

Pramono mengatakan, bukan tidak mungkin ke depannya akan terjadi konflik-konflik serupa. Dia berharap proses penyelesaian konflik seperti ini dapat menjadi pembelajaran dan pengalaman yang berharga.

"Ini pembelajaran baik dan ini juga pembelajaran bagi politikus muda, bagaimana jika dalam suatu kondisi stuck, bisa mencari solusi," ujarnya.

Konflik di DPR muncul sebelum pemilihan pimpinan alat kelengkapan Dewan (AKD). Saat itu, fraksi kubu KIH tidak mau menyerahkan susunan anggotanya untuk ditempatkan di AKD. Kubu KIH ingin agar kursi pimpinan AKD dibagi secara proporsional.

Namun, kubu KMP saat itu menolak. Pemilihan pimpinan AKD tetap berjalan tanpa kehadiran kubu KIH.

Tak terima, kubu KIH membentuk DPR tandingan. KIH sempat memilih pimpinan DPR versi mereka. Dampaknya, tiap-tiap kubu menjalankan agenda masing-masing. Dengan adanya perdamaian ini, DPR tandingan pun otomatis dibubarkan.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Nasional
Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Nasional
Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Nasional
Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Nasional
Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Nasional
Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Nasional
Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Nasional
Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Nasional
KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

Nasional
Cerita Yurianto yang Dijuluki 'Pembawa Berita Kematian' karena Sampaikan Data Covid-19

Cerita Yurianto yang Dijuluki "Pembawa Berita Kematian" karena Sampaikan Data Covid-19

Nasional
Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Nasional
Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Nasional
Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X