Mantan Jaksa Agung Basrief Arief Laporkan Harta Kekayaan ke KPK

Kompas.com - 17/11/2014, 15:16 WIB
Jaksa Agung Basrief Arief hadir dalam rapat kerja bersama Polri, KPK dan anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II, DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/9/2012). Rapat ini membahas sejumlah permasalahan terkait kinerja tiga institusi penegak hukum yaitu Polri, KPK, dan Kejaksaan. Salah satunya adalah kasus korupsi di Korp Lalu Lintas Polri yang sempat memunculkan polemik antara Polri dan KPK. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES RODERICK ADRIAN MOZESJaksa Agung Basrief Arief hadir dalam rapat kerja bersama Polri, KPK dan anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II, DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/9/2012). Rapat ini membahas sejumlah permasalahan terkait kinerja tiga institusi penegak hukum yaitu Polri, KPK, dan Kejaksaan. Salah satunya adalah kasus korupsi di Korp Lalu Lintas Polri yang sempat memunculkan polemik antara Polri dan KPK. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Jaksa Agung Basrief Arief mendatangi Gedung KPK, Jakarta, Senin (17/11/2014). Ia mengatakan, kedatangannya ke KPK untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

"Kangen-kangenan. Sambil menyerahkan LHKPN," ujar Basrief setibanya di Gedung KPK.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Basrief terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaannya ke KPK pada 5 Januari 2011. Ia melaporkan LHKPN berselang kurang dari dua bulan setelah menjabat sebagai Jaksa Agung pada 25 November 2010.

Meski Kabinet Kerja telah dilantik sejak 27 Oktober 2014, Presiden Joko Widodo belum menentukan nama Jaksa Agung pengganti Basrief. Untuk sementara, Wakil Jaksa Agung Andhi Nirwanto ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas Jaksa Agung untuk mengisi kekosongan posisi yang ditinggalkan Basrief.

Hingga Kamis (13/11/2014), menteri dari Kabinet Indonesia Bersatu jilid II yang telah memperbaharui LHKPN sebanyak 17 menteri dan wakil menteri.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, penyelenggara negara yang baru melepaskan jabatannya saat pergantian pemerintahan juga harus melaporkan harta kekayaannya. Menurut dia, nilai harta kekayaan mereka tetap perlu diawasi oleh publik untuk memantau pertambahan harta sebelum, saat menjalani, dan setelah menjadi menteri ataupun pejabat negara lainnya agar transparan dan akuntabel.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Sebut Pemerintah Tak Akan Lockdown untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Luhut Sebut Pemerintah Tak Akan Lockdown untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Nasional
Muncul Varian Omicron, Menkes: Tidak Perlu Panik

Muncul Varian Omicron, Menkes: Tidak Perlu Panik

Nasional
Pemerintah Pastikan Tempat Karantina Akan Kerja Keras Cegah Varian Omicron dari Luar Negeri

Pemerintah Pastikan Tempat Karantina Akan Kerja Keras Cegah Varian Omicron dari Luar Negeri

Nasional
Ini Daftar 11 Negara yang Warganya Dilarang Masuk RI untuk Cegah Varian Omicron

Ini Daftar 11 Negara yang Warganya Dilarang Masuk RI untuk Cegah Varian Omicron

Nasional
Menkes: Sampai Sekarang Indonesia Belum Teramati Adanya Varian Omicron

Menkes: Sampai Sekarang Indonesia Belum Teramati Adanya Varian Omicron

Nasional
Cegah Varian Corona Omicron, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 7 Hari

Cegah Varian Corona Omicron, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 7 Hari

Nasional
WNI dari Negara Afrika bagian Selatan dan Hongkong Wajib Karantina 14 Hari

WNI dari Negara Afrika bagian Selatan dan Hongkong Wajib Karantina 14 Hari

Nasional
Terendah Selama 2021, Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 1 dalam Sehari

Terendah Selama 2021, Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 1 dalam Sehari

Nasional
Bantu Amankan KTT G20, KSAL Siapkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Bantu Amankan KTT G20, KSAL Siapkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Nasional
Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, di DKI Tertinggi

Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, di DKI Tertinggi

Nasional
UPDATE 28 November: Tambah 1 Orang, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 143.808

UPDATE 28 November: Tambah 1 Orang, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 143.808

Nasional
UPDATE: 244.999 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,94 Persen

UPDATE: 244.999 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,94 Persen

Nasional
UPDATE 28 November: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 8.214

UPDATE 28 November: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 8.214

Nasional
Kapal Selam KRI Cakra-401 Selesai Jalani 'Overhaul', KSAL: Hasilnya Bagus

Kapal Selam KRI Cakra-401 Selesai Jalani "Overhaul", KSAL: Hasilnya Bagus

Nasional
UPDATE 28 November: 94.339.737 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 28 November: 94.339.737 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.