Kompas.com - 17/11/2014, 15:16 WIB
Jaksa Agung Basrief Arief hadir dalam rapat kerja bersama Polri, KPK dan anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II, DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/9/2012). Rapat ini membahas sejumlah permasalahan terkait kinerja tiga institusi penegak hukum yaitu Polri, KPK, dan Kejaksaan. Salah satunya adalah kasus korupsi di Korp Lalu Lintas Polri yang sempat memunculkan polemik antara Polri dan KPK. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES RODERICK ADRIAN MOZESJaksa Agung Basrief Arief hadir dalam rapat kerja bersama Polri, KPK dan anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II, DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/9/2012). Rapat ini membahas sejumlah permasalahan terkait kinerja tiga institusi penegak hukum yaitu Polri, KPK, dan Kejaksaan. Salah satunya adalah kasus korupsi di Korp Lalu Lintas Polri yang sempat memunculkan polemik antara Polri dan KPK. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Jaksa Agung Basrief Arief mendatangi Gedung KPK, Jakarta, Senin (17/11/2014). Ia mengatakan, kedatangannya ke KPK untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

"Kangen-kangenan. Sambil menyerahkan LHKPN," ujar Basrief setibanya di Gedung KPK.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Basrief terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaannya ke KPK pada 5 Januari 2011. Ia melaporkan LHKPN berselang kurang dari dua bulan setelah menjabat sebagai Jaksa Agung pada 25 November 2010.

Meski Kabinet Kerja telah dilantik sejak 27 Oktober 2014, Presiden Joko Widodo belum menentukan nama Jaksa Agung pengganti Basrief. Untuk sementara, Wakil Jaksa Agung Andhi Nirwanto ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas Jaksa Agung untuk mengisi kekosongan posisi yang ditinggalkan Basrief.

Hingga Kamis (13/11/2014), menteri dari Kabinet Indonesia Bersatu jilid II yang telah memperbaharui LHKPN sebanyak 17 menteri dan wakil menteri.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, penyelenggara negara yang baru melepaskan jabatannya saat pergantian pemerintahan juga harus melaporkan harta kekayaannya. Menurut dia, nilai harta kekayaan mereka tetap perlu diawasi oleh publik untuk memantau pertambahan harta sebelum, saat menjalani, dan setelah menjadi menteri ataupun pejabat negara lainnya agar transparan dan akuntabel.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Koalisi Masyarakat Sipil Tuding Pembangunan IKN sebagai Megaproyek Oligarki yang Ancam Keselamatan Rakyat

Koalisi Masyarakat Sipil Tuding Pembangunan IKN sebagai Megaproyek Oligarki yang Ancam Keselamatan Rakyat

Nasional
Diprotes Masyarakat Sunda, Arteria Dahlan Akhirnya Minta Maaf

Diprotes Masyarakat Sunda, Arteria Dahlan Akhirnya Minta Maaf

Nasional
Prabowo Ingin Kerja Sama Pertahanan-Keamanan dengan Negara ASEAN Diperkuat

Prabowo Ingin Kerja Sama Pertahanan-Keamanan dengan Negara ASEAN Diperkuat

Nasional
Prabowo Pastikan Program Komponen Cadangan Akan Dilanjutkan Tahun Ini

Prabowo Pastikan Program Komponen Cadangan Akan Dilanjutkan Tahun Ini

Nasional
Pemerintah Pertimbangkan Relokasi Warga di Daerah Rawan Gempa di Pandeglang

Pemerintah Pertimbangkan Relokasi Warga di Daerah Rawan Gempa di Pandeglang

Nasional
Ditangkapnya 2 Kepala Daerah asal Golkar dalam 2 Pekan, Pembelaan KPK dan Respons Partai Beringin

Ditangkapnya 2 Kepala Daerah asal Golkar dalam 2 Pekan, Pembelaan KPK dan Respons Partai Beringin

Nasional
Desak Rehabilitasi, Sejumlah Anggota Komisi III Soroti Vonis Bui Nia Ramadhani-Ardi Bakrie

Desak Rehabilitasi, Sejumlah Anggota Komisi III Soroti Vonis Bui Nia Ramadhani-Ardi Bakrie

Nasional
Banyak Tokoh Ingin Tingkatkan Elektabilitas untuk Pilpres, Jokowi: Jangan Gunakan Fasilitas Negara

Banyak Tokoh Ingin Tingkatkan Elektabilitas untuk Pilpres, Jokowi: Jangan Gunakan Fasilitas Negara

Nasional
Dukung BNN Perangi Narkoba, Sejumlah Anggota Komisi III Kenakan Jaket 'War on Drug'

Dukung BNN Perangi Narkoba, Sejumlah Anggota Komisi III Kenakan Jaket "War on Drug"

Nasional
Laporan Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir

Laporan Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir

Nasional
Hadapi Pandemi Covid-19, Kemenkes Siapkan 6 Pilar Transformasi Sistem Kesehatan

Hadapi Pandemi Covid-19, Kemenkes Siapkan 6 Pilar Transformasi Sistem Kesehatan

Nasional
Di Hadapan Panglima-Kapolri, Prabowo Singgung Potensi Ancaman Militer Asing

Di Hadapan Panglima-Kapolri, Prabowo Singgung Potensi Ancaman Militer Asing

Nasional
Sekjen Kemensos dan Komnas Perempuan Diusir, Pengamat: DPR Ingin Dihormati Lahir Batin

Sekjen Kemensos dan Komnas Perempuan Diusir, Pengamat: DPR Ingin Dihormati Lahir Batin

Nasional
Politisi PKS: Ada KPK Koruptor Makin Banyak, Ada BNN Peredaran Narkoba Makin Besar

Politisi PKS: Ada KPK Koruptor Makin Banyak, Ada BNN Peredaran Narkoba Makin Besar

Nasional
KSP Sebut Aturan Turunan UU IKN Segera Diselesaikan

KSP Sebut Aturan Turunan UU IKN Segera Diselesaikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.