Sepakat Damai, Ketua DPR Minta Kubu KIH Segera Serahkan Daftar Anggota Fraksinya

Kompas.com - 17/11/2014, 11:37 WIB
Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, PKB, Nasional Demokrat, PPP, dan Hanura yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIB) melayangkan pernyataan tentang mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (29/10/2014). Pimpinan DPR dinilai tidak cakap dalam menjalankan tugasnya sehingga merugikan hak konstitusi anggota dewan. KOMPAS / HERU SRI KUMOROAnggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, PKB, Nasional Demokrat, PPP, dan Hanura yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIB) melayangkan pernyataan tentang mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (29/10/2014). Pimpinan DPR dinilai tidak cakap dalam menjalankan tugasnya sehingga merugikan hak konstitusi anggota dewan.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua DPR Setya Novanto meminta agar fraksi kubu Koalisi Indonesia Hebat segera menyerahkan nama-nama anggota mereka setelah penandatanganan perjanjian damai dengan fraksi kubu Koalisi Merah Putih (KMP), Senin (17/11/2014) siang.

"Ya, tentunya kalau sudah ada kesepakatan damai ini, setelah nanti pimpinan fraksi semuanya ada, tentunya bagaimana secepatnya nanti memasukkan unsur dari para lima anggotanya," kata Setya di Kompleks Parlemen, Senin.

Setya menambahkan, setelah daftar nama diserahkan, Badan Musyawarah akan segera menggelar rapat bersama pimpinan fraksi. Rapat tersebut untuk menentukan pelaksanaan paripurna guna menetapkan anggota fraksi dari KIH.

"Nah, yang belum daftar itu dimasukkan ke dalam Bamus dan disahkan di paripurna," ujar politisi Partai Golkar itu.

Hingga kini, fraksi PDI-P, Partai Nasdem, PPP, Partai Hanura belum menyerahkan nama-nama anggota mereka untuk masuk ke dalam alat kelengkapan Dewan. Mereka membentuk DPR tandingan setelah menolak langkah KMP yang menguasai seluruh pimpinan AKD. (baca: Perwakilan KIH-KMP Tanda Tangani Perjanjian Damai Hari ini)

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Nasional
Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Nasional
Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Nasional
Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Nasional
Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Nasional
Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita 'Tracing' Terus tetapi Tak Ada Alat

Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita "Tracing" Terus tetapi Tak Ada Alat

Nasional
Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Nasional
Periksa Saksi, KPK Konfirmasi Aset Milik Nurhadi dan Menantunya yang Berada di SCBD

Periksa Saksi, KPK Konfirmasi Aset Milik Nurhadi dan Menantunya yang Berada di SCBD

Nasional
Belajar dari Putusan MA, Perludem Nilai Revisi UU Pemilu Perlu Memuat Putusan MK Terkait

Belajar dari Putusan MA, Perludem Nilai Revisi UU Pemilu Perlu Memuat Putusan MK Terkait

Nasional
Jokowi Tunjuk Prabowo jadi 'Leading Sector' Lumbung Pangan Nasional

Jokowi Tunjuk Prabowo jadi 'Leading Sector' Lumbung Pangan Nasional

Nasional
Pimpinan KPK Datangi Kantor Anies Baswedan, Ini yang Dibicarakan...

Pimpinan KPK Datangi Kantor Anies Baswedan, Ini yang Dibicarakan...

Nasional
Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi Impor Tekstil India

Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi Impor Tekstil India

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Pengaruhi Legitimasi Jokowi

Putusan MA Dinilai Tak Pengaruhi Legitimasi Jokowi

Nasional
Rekor 2.657 Kasus Baru Covid-19, Jokowi: Ini Lampu Merah Lagi

Rekor 2.657 Kasus Baru Covid-19, Jokowi: Ini Lampu Merah Lagi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X