Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: Pemerintah yang Perlu DPR, Bukan Sebaliknya

Kompas.com - 17/11/2014, 11:20 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku gembira dengan bersatunya kembali kubu Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih di DPR. Setelah bersatu, kata dia, pemerintah dapat berkoordinasi dan bekerja sama secara efektif dengan DPR.

Menurut Fadli, untuk menjalankan tugas-tugasnya di bidang eksekutif, sangat penting bagi pemerintah untuk menjalin kerja sama dengan DPR. Program-program pemerintah tak akan lagi mengalami hambatan.

"Pada dasarnya kan pemerintah yang sangat perlu DPR, bukan sebaliknya," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2014).

Sementara DPR, lanjut Fadli, tetap bisa menjalankan tugasnya meski tak melakukan koordinasi dengan pemerintah. Namun, dia senang dengan berdamainya kedua pihak ini.

"DPR bukan dengan pemerintah saja, tapi ormas, masyarakat, dan lain-lain. Sejauh ini sudah berjalan, yang belum efektif itu dengan pemerintah," ujar politisi Partai Gerindra tersebut.

Selanjutnya, Fadli berharap KIH dapat segera menyerahkan susunan nama untuk ditempatkan dalam alat kelengkapan DPR. Dengan begitu, sidang paripurna bersama dapat segera dilaksanakan.

"Kita agendakan paripurna Selasa," ujar Fadli.

KMP dan KIH akan menandatangani kesepakatan damai di Gedung DPR siang ini. Kesepakatan diambil setelah KMP setuju memberi 21 kursi pimpinan AKD kepada KIH. (Baca: Perwakilan KIH-KMP Tanda Tangani Perjanjian Damai Hari ini)

Selain itu, KMP juga setuju untuk merevisi pasal-pasal yang mengatur mengenai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat di tingkat komisi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com